Kategori: Bakti Sosial

PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) akhirnya bisa bernafas lega setelah lolos dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dituduh melakukan tindakan pengusiran atas ruangan kantor yang telah disewa oleh CV Bali Marine Service (CV BMS).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 1094/Pdt.G/2024/PN.Sby menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Kuasa Hukum PT PPI, Vincent Suriadinata membenarkan isi putusan tersebut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada (09/05/2025).

Pengacara sukses lulusan S2 Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa selama ini tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI tidak benar.

Diberitakan sebelumnya, CV BMS menempati kantor yang disewa dari PT PPI di Bali untuk jangka waktu selama dua tahun. Namun, sebelum masa sewanya berakhir, PT PPI malah meminta CV BMS mengosongkan tempat tersebut dan pindah ke ruangan lain.

CV BMS mengaku mengalami kerugian materiil hingga Rp 12 miliar, termasuk gangguan operasional terhadap 70 kapal yacht yang dikelola perusahaan. Selain itu, perusahaan kehilangan kepercayaan dari pelanggan internasional akibat ketidakstabilan operasional. Tak hanya itu, ada pula Laporan Polisi yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI.

Padahal, menurut Vincent, perpindahan lokasi kantor tersebut sudah disepakati bersama kedua belah pihak yang tertuang pada Berita Acara dan telah ditandatangani oleh pihak CV BMS. “Bahkan Laporan Polisi di Ditpolairud Polda Bali terhadap klien kami juga tidak terbukti. Perkaranya sudah dihentikan sejak 10 Oktober 2024 karena ternyata tidak ditemukan peristiwa pidana,” terang Vincent.

Sebaliknya, dalam Putusan Perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN.Sby, Fiona Magdalena Yapsawaky selaku Sekutu Aktif CV BMS malah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi terhadap PT PPI.

Dalam memutus Perkara tersebut, lanjut Vincent, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Tergugat (Fiona Magdalena Yapsawaky) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT PPI). Hal ini dikarenakan Fiona Magdalena Yapsawaky masih memiliki kewajiban pembayaran atas sewa ruang kantor, listrik dan surcharge serta tagihan kapal.

“Fiona Magdalena Yapsawaky dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 194.340.436,- kepada PT PPI dan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap,” kata Vincent mengutip isi putusan.

Dengan adanya 2 Putusan Pengadilan tersebut, Vincent menyampaikan agar pihak CV BMS menghormati Putusan dan segera melaksanakan kewajibannya kepada PT PPI. “Kami menghimbau agar CV BMS segera melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Klien Kami. Selain itu Kami meminta agar pihak CV BMS khususnya Ibu Fiona tidak lagi menyebarkan berita yang tidak berdasar yang justru mempermalukan pihaknya sendiri,” tutupnya.

Brebes- Audiensi antara Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Brebes di ruang rapat Sekretariat Daerah Lantai KPT Brebes, Jumat (25/4/2025), berakhir tanpa kesepakatan.

Mereka memilih meninggalkan ruangan dengan alasan Bupati Brebes tidak hadir secara langsung.

“Kami atas nama aliansi peduli kesehatan merasa kecewa. Kami tidak akan berbicara banyak atau memberikan solusi karena bupati tidak hadir. Itu bentuk dari ketidakpedulian seorang bupati Brebes terhadap masyarakat miskin,” ujar salah satu perwakilan aliansi, Anom Panuluh, saat menyampaikan sikap walk out.

Menurutnya, kehadiran langsung Bupati Brebes dinilai penting sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Ketidakhadiran tersebut dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi warga, terutama dari kalangan kurang mampu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Inneke Try Sulistyowati, yang menerima audiensi atas disposisi dari Bupati, menyayangkan aksi walk out, namun tetap menghormati keputusan aliansi.

“Kami sudah memfasilitasi audiensi dan menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tapi karena yang diharapkan adalah kehadiran Bupati, mereka tidak bisa menerima jika hanya diwakilkan. Ya sudah, kami hormati,” ujar Inneke.

Inneke menjelaskan, Pemkab Brebes tetap berkomitmen pada pelayanan kesehatan, yang dibuktikan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC). Dimana, saat ini sekitar 98 persen warga Brebes telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, ia mengakui masih ada tantangan dalam hal keaktifan membayar iuran.

“Tingkat keaktifan peserta JKN kita baru sekitar 73,37 persen, padahal syarat dari BPJS adalah minimal 80 persen. Khususnya peserta mandiri, hanya sekitar 39 persen yang rutin membayar,” jelasnya.

Menurutnya, sistem JKN berbasis gotong royong membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar pembiayaan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik.

Hadir dalam audiensidiantaranya, Direktur RSUD Brebes, RSUD Ketanggungan, dan RSUD Bumiayu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tegal, serta perwakilan dari Dinas Sosial, Inspektorat, Dinpermades, dan Bagian Hukum Pemkab Brebes serta pihak terkait(*)

Medan, 20 April 2025 – Aliansi Mahasiswa mahasiswa di Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Eks mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) atas dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk bantuan pembinaan partai politik dari badan Kesbangpol Pemprov Sumut.

Dana tersebut seharusnya di gunakan untuk kegiatan dan operasional kantor PKB seluruh sumut tetapi kenyataannya kantor DPW PKB Saja terlihat Terbengkalai dan tidak Ter urus sehingga kami menilai uang senilai Rp1,3 miliar tersebut di salahgunakan untuk kepentingan Pribadi mantan bupati Madina.

“ Ini Dinilai bentuk dari penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan masyarakat, Mengingat dana hibah tersebut Berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara Artinya Dari Pajak Rakyat, Dengan ini Kami mendesak KPK untuk segera menyelidiki dan memeriksa mantan Bupati Madina sekaligus Ketua DPW PKB Sumut yang diduga turut terlibat dalam skema dana hibah fiktif ini,” ujar Pajar Nasution.

Mahasiswa juga menilai, kasus ini merupakan bagian dari praktik politik transaksional yang mencoreng integritas Partai Begitu Juga pemerintah Provinsi Sumut terlebih Lebih Badan Kesbangpol serta menciptakan preseden buruk terhadap tata kelola keuangan publik di Sumut.

“Dengan ini kami meminta KPK Untuk Melakukan Menyelidikan Serta Memeriksa Mantan Bupati Madina, atau Ketua DPW PKB Sumut Jika dalam waktu dekat KPK belum juga merespon Kami Akan Melaporkan Kasus Ini Dan Melakukan Aksi Demonstrasi” tambahnya.

Saat ini, mahasiswa tengah mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung untuk dilampirkan dalam laporan resmi yang akan disampaikan ke KPK. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan transparan demi kepastian hukum Yang berkeadilan bagi Siapapun.

(Magrifatulloh).

kabarekspres.co.id// paembang,- Terkait berita di Prabumulih,Pegayut,keramasan tentang gudang tempat penampungan ‘kencing’ minyak solar dan pertalite bebas beroperasi di wilayah hukum Polres prabumulih,Polres Ogan Ilir,Polrestabes palembang Sumatera Selatan.

Wartawan Yang menyebut di koordinir pengurus gudang berinisial Des, beralamat di seputaran Payakabung, kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Ogan Ilir, dengan bangunan permanen pintu besi ditengah pemukiman masyarakat.

Ketua POSE RI, Desri Nago SH, mengatakan, oknum wartawati atau wartawan bernama OP lantaran kekecewaan yang biasa diduga meminta-minta atau melakukan menyimpang dari kode etik jurnalistik menulis gudang BBM, dengan tidak profesional yang biasa meminta dengan gudang yang ditulis tersebut.

Lanjutnya, Dan sudah terbiasa minta di gudang apa yang disebutkan bukan hanya anda saudara bisa nulis. Jadi anda menulis ini dibalik kemunafikan, silahkan kami mendukung undang-undang pers tugas wartawan tugas LSM kontrol sosial. wartawan yang menulis baik cetak elektronik.

Desri juga menuturkan, Jangan hanya memojokkan saudara, jangan munafik saudara biasa meminta kepada gudang yang anda tulis, jadi di sini saya sudah katakan, Saya bukan orang yang tidak luput khilaf dan lupa saya manusia bukan bersih-bersih mencari kehidupan baik di lapangan.

Lebih lanjut, Jadi dalam kesimpulannya ini bukan anda saja yang bisa menulis kami juga punya tim media yang berdiri ini sudah 25 tahun, Sebelum saya aktif saya pernah jadi wartawan , sekarang saya menjadi advokat tahu undang-undang dan sebagai penasehat hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk kuasa pribadi, terkait klien kami akan melakukan usaha sudah saya katakan berulang-ulang.

” Mereka tahu resikonya kerja anda hanya memojokkan kalau tidak tahu hukum menulis nama orang, silahkan tidak apa-apa cuman anda berpikir secara normal secara logika apakah anda orang yang betul-betul bersih saudara sering memungut dan meminta di gudang-gudang,” Tuturnya.

Lanjutnya, Saya tanggal 13 maret 2025 melakukan aksi yang menyuarakan tentang BBM di Polda Sumsel. Bukan berarti saya orang yang bersih tadi tanggal 13 tadi di Polda Sumsel kami pose RI saya sebagai Ketum, serta media.

” Jika saudara memang bersih sering meminta uang dengan yang tempat saudara tulis tersebut jadi kalau mau menulis tulislah semua hak Anda,” diduga ada lagi pula seorang wartawan yang me ba up satu gudang minyak di lokasi di Pegayut warung makan pecel lele..seorang wartawan yang mendapat jatah dari gudang minyak..