Berita terkini Budaya Daerah Internasional Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi TNI

Kodam I/BB Dukung Operasi Kewilayahan PAM F1 Powerboat Danau Toba 2024

Balige, – KABAR EKSPRES II Kodam I/Bukit Barisan beserta satuan jajarannya mendukung penuh Operasi Kewilayahan Pengamanan even internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang dilakukan Polda Sumut.

Hal ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan melalui Danrem 023/KS, Kolonel Inf Lukman Hakim di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu, Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Sabtu (2/3/2024).

Saat itu, Danrem 023/KS bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pj Gubsu, Hassanudin dan para pembalap F1 Powerboat dari berbagai negara, baru saja melakukan Flag Parade F1 Powerboat Danau Toba 2024.

Flag Parade dilakukan dengan mengitari lintasan di perairan Danau Toba yang menjadi rute lomba para peserta F1 Powerboat Danau Toba 2024.

Danrem 023/KS menyampaikan harapan Pangdam I/BB, agar masyarakat sekitar Danau Toba ikut menjaga ketertiban dan keamanan selama F1 Powerboat Danau Toba 2024 berlangsung.

“F1 Powerboat Danau Toba ini menjadi pembuktian kepada dunia luar bahwa kita bangsa Indonesia tidak hanya mampu menyelenggarakan even internasional, tetapi juga sanggup memberikan pengamanan secara menyeluruh,” ungkap Danrem.

Kodam I/BB Dukung Operasi Kewilayahan PAM F1 Powerboat Danau Toba 2024

Sementara, Kapolda Sumut menegaskan, pihaknya bertanggungjawab penuh atas keamanan terhadap penonton maupun atlet yang berlomba di ajang F1 Powerboat Danau Toba 2024 ini.

“Tentunya hal itu kami lakukan dengan dukungan dari Mabes Polri bersama Kodam I/BB serta satuan jajarannya,” ucap Irjen Agung.

“Kita berharap dengan Operasi Kewilayahan F1 Powerboat 2024 ini, para penonton, masyarakat serta para atlet merasa aman, nyaman dan terkesan selama berada di Toba, Sumatera Utara,” pungkasnya.

Reporter: Yani

 

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *