Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

646 Personil Polresta Cilacap dan BKO Polda Jateng Diterjunkan Untuk Pengamanan TPS Di Kabupaten Cilacap

Cilacap, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polresta Cilacap menggelar apel kesiapan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apel yang dilaksanakan di halaman Polresta Cilacap pada hari, Jumat, 9 Februari 2023.

Dalam apel tersebut, setiap personil diperiksa kelengkapan perorangan seperti rangsel, rolling bed, rompi, jas hujan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam tugas pengamanan TPS. Selain itu, mereka juga diberikan arahan dan penekanan mengenai tata cara bertindak dan menghadapi situasi yang mungkin terjadi di lapangan.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H dalam sambutannya mengatakan sebanyak 646 personil Polri Diterjunkan untuk pengamanan pemungutan suara di wilayah Kabupaten Cilacap.

646 Personil Polresta Cilacap dan BKO Polda Jateng Diterjunkan Untuk Pengamanan TPS Di Kabupaten Cilacap

“Dari Polresta Cilacap sendiri sebanyak 501 personil, kemudian untuk personil Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Jateng sebanyak 145 personil” Ujar Kapolresta Cilacap

Kapolresta mengatakan Kabupaten Cilacap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) cukup tinggi, ada sebanyak 5964 TPS yang tersebar di 24 kecamatan. “Jadi untuk pola pengamanannya nanti, 2 personel Polri dan 32 Linmas akan mengamankan 16 TPS” ujarnya.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh menekankan kepada seluruh personil yang akan melaksanakan pengamanan TPS untuk tidak menganggap sepele tugas tersebut.

“Dalam menjalankan tugas pengamanan TPS, kita harus benar-benar paham akan apa yang harus dilaksanakan. Jangan menganggapnya seperti pengamanan biasa. Situasi Pemilu memiliki dinamika tersendiri yang harus dipahami dan ditangani dengan serius,” ujar Kombes Pol Ruruh

Beliau juga menambahkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, seluruh personil akan melaksanakan pergeseran pasukan menuju ke wilayah masing-masing. Para personil harus memahami karakteristik wilayah masing-masing TPS.

“Pada tanggal 13 Februari nanti, kita akan melaksanakan pergeseran pasukan. Pahami karakteristik wilayah masing-masing TPS, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga keamanan,” tambahnya.

Selain melakukan pengecekan kesiapan, seusai apel juga ada simulasi pemungutan suara di TPS. Dalam simulasi tersebut, diceritakan ada seorang warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak sesuai dengan domisili hak pilihnya pada TPS yang dituju, sehingga terjadi keributan. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada personil Polri dalam mengambil tindakan harus sesuai SOP.

Kapolresta mengimbau kepada seluruh personelnya, untuk selalu mlaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

“Tahapan pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi, oleh karena itu mari kita tetap fokus. Sehingga, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman lancar tanpa kurang suatu apa pun,” kata dia.

Red

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *