Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

GAGALNYA PEMILIHAN KETUA RT 84 RW 19 KARANGANYAR BERUJUNG AUDIENSI KE KELURAHAN BRONTOKUSUMAN

YOGYAKARTA, kabarekspres.co id ||Senin, 16 November 2026 – Polemik pemilihan Ketua RT 84 RW 19 Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, terus bergulir. Setelah proses pemilihan yang berlangsung pada Minggu, 15 November 2026, menuai penolakan dari sebagian besar warga, perwakilan warga RT 84 mendatangi Kantor Kelurahan Brontokusuman pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan warga tersebut bertujuan meminta kejelasan sekaligus menyampaikan keberatan atas proses pemilihan yang dinilai tidak memenuhi tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus RT sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Perwakilan warga diterima langsung oleh Lurah Brontokusuman, Bapak Maryanto.

 

WARGA MENILAI BELUM ADA PEMILIHAN YANG SAH

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga bernama Suryani menyampaikan bahwa proses pemilihan Ketua RT 84 pada hari sebelumnya dinilai tidak sah dan selama 2 tahun ini tidak ada pertemuan rutin perbulan di RT.84 dan seharusnya ditunda.

Menurut Suryani, penundaan tersebut sebelumnya telah disepakati dan diarahkan untuk dilanjutkan pada Senin malam, sesuai arahan Ketua RW 19.

Sementara itu, Bu Jumi menyampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya sebenarnya belum terdapat pemilihan karena belum ada penetapan calon Ketua RT yang memenuhi tahapan sebagaimana mestinya.

Hal senada disampaikan Bapak Maryono. Ia menjelaskan bahwa sekitar 90 persen warga, menurut klaim perwakilan warga, menolak calon yang diajukan oleh Ketua RT 84, Bu Rut, yang disebut merupakan anaknya sendiri.

Penolakan tersebut bukan semata-mata persoalan hubungan keluarga, melainkan juga menyangkut pertimbangan usia, kematangan berpikir, kedewasaan, serta kesiapan calon dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan memimpin masyarakat.

Warga mempertanyakan apakah calon yang diajukan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan usia sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku.

 

KRISNA TRIWANTO, S.H.,: TAHAPAN PEMILIHAN DIDUGA TIDAK SESUAI ATURAN

Dalam audiensi tersebut, Krisna Triwanto, S.H., yang turut hadir, menyampaikan kronologi dan sejumlah catatan kritis terhadap proses pemilihan Ketua RT 84.

Ia menilai terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu diperiksa oleh pihak Kelurahan, antara lain :

Tidak adanya sosialisasi pemilihan secara terbuka. Warga mempertanyakan mengapa tahapan pemilihan tidak diawali dengan pemberitahuan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh warga RT 84.

Tidak adanya musyawarah pembentukan panitia secara terbuka. Menurut keterangan warga, tiba-tiba muncul nama saudara Mus sebagai panitia, yang disebut masih berusia anak-anak dan berstatus pelajar SMA. Penunjukan tersebut OOperlu diperiksa kesesuaiannya Odengan ketentuan pembentukan panitia.

Kepemimpinan rapat dipertanyakan. Rapat yang disebut sebagai rapat pemilihan tidak dipimpin oleh ketua panitia pemilihan, melainkan dipimpin oleh seseorang yang hadir sebagai warga biasa.

Tidak adanya kejelasan daftar pemilih. Warga mempertanyakan siapa saja yang memiliki hak suara dan bagaimana penetapan peserta pemilih dilakukan.

Belum adanya pertanggungjawaban pengurus. Warga meminta agar laporan pertanggungjawaban Ketua RT 84 selama masa kepengurusannya disampaikan secara terbuka sebelum proses pergantian pengurus dilanjutkan.

Belum adanya penetapan calon secara jelas. Warga mempertanyakan bagaimana proses pemilihan dapat dilanjutkan apabila tahapan pencalonan dan penetapan calon belum diselesaikan.

Krisna menegaskan bahwa pemilihan Ketua RT bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak pribadi pengurus yang sedang menjabat. Pemilihan harus mengutamakan partisipasi warga, keterbukaan, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

 

KESEPAKATAN PENUNDAAN DIDUGA TIDAK DIINDAHKAN

Persoalan semakin memanas ketika warga menyampaikan bahwa sekitar 90 persen warga meminta agar proses pemilihan ditunda.

Menurut keterangan perwakilan warga, agenda yang semestinya dilaksanakan adalah sosialisasi tata cara pemilihan dan pembentukan panitia terlebih dahulu.

Namun, setelah adanya kesepakatan untuk menunda pemilihan sampai Senin, 16 November 2026, warga mengaku kecewa karena proses pemilihan tetap dilanjutkan secara terpisah oleh Ketua RT 84.

Pemilihan tersebut disebut hanya dihadiri kurang lebih 10 orang warga dan menghasilkan pilihan terhadap saudara yang disebut bernama Rema.

Warga mempertanyakan legitimasi hasil tersebut karena prosesnya dinilai tidak melibatkan seluruh warga secara terbuka dan tidak mencerminkan kesepakatan bersama.

Atas dasar itulah, warga memilih mendatangi Kelurahan Brontokusuman untuk meminta pemerintah kelurahan turun tangan dan memberikan kepastian hukum.

 

LURAH MARYANTO : AKAN DIJADWALKAN ULANG DAN DIKOORDINASIKAN DENGAN CAMAT

Setelah mendengarkan penyampaian dan keberatan dari perwakilan warga, Lurah Brontokusuman, Bapak Maryanto, memberikan penjelasan mengenai prosedur dan tata cara pemilihan pengurus RT berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Yogyakarta.

 

Lurah juga menyampaikan komitmennya untuk menjadwalkan Pkembali pertemuan dengan menghadirkan pihak warga dan pihak RT 84 agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar.

Sebelum penjadwalan dilakukan, pihak kelurahan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mantri Pamong Praja atau Camat Mergangsan.

Langkah ini diharapkan menjadi jalan penyelesaian agar tidak terjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

 

DEMOKRASI WARGA TIDAK BOLEH DIJALANKAN SECARA SEPIHAK

Polemik pemilihan Ketua RT 84 menjadi pengingat bahwa RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi penting dalam membantu pelayanan pemerintahan, menampung aspirasi, menjaga kerukunan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Karena itu, proses pemilihan pengurus RT harus dilaksanakan secara transparan, demokratis, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada kesan bahwa pemilihan hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan calon yang telah ditentukan sebelumnya.

Aspirasi warga harus didengar, hak memilih dan dipilih harus dilindungi sesuai persyaratan, dan setiap tahapan harus memiliki dasar administrasi yang jelas.

Krisna Triwanto, S.H. menegaskan bahwa pihaknya berharap Kelurahan Brontokusuman dan Kemantren Mergangsan dapat mengambil langkah pembinaan serta pengawasan agar proses pemilihan ulang benar-benar dilaksanakan sesuai peraturan.

Pertanyaannya, jika mayoritas warga meminta penundaan dan masih mempertanyakan tahapan pencalonan serta pembentukan panitia, mengapa proses pemilihan tetap dilanjutkan oleh pihak tertentu?

Kini warga menunggu tindak lanjut nyata dari Kelurahan Brontokusuman. Jangan sampai persoalan pemilihan Ketua RT justru menimbulkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemasyarakatan.

 

Demokrasi dimulai dari lingkungan terkecil. Ketua RT dipilih untuk melayani warga, bukan warga yang harus mengikuti kehendak pribadi calon atau pengurus.

 

repoter : Kris Triwanto

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *