Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Teknologi TNI

Mentan Amran Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp 410 Miliar di Sulsel

MAKASSAR, – KABAR EKSPRES II Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan untuk masyarakat Sulsel senilai Rp 410 Miliar.

Bantuan pertanian itu diserahkan secara simbolis oleh Mentan Amran kepada Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/5/2024).

Adapun bantuan yang diserahkan, yakni Rp 365 Miliar berupa benih hortikultura, perkebunan, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian (alsintan); dan Rp 48,3 Miliar bantuan untuk bencana alam banjir di tujuh Kabupaten. Yakni Kabipaten Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, Pinrang, dan Sinjai.

Bantuan itu dimuat dalam 60 truk yang dilepas simbolis di Kantor Gubernur Sulsel oleh Mentan Amran. Dikatakan, bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Mentan Amran Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp 410 Miliar di Sulsel

Ketua IKA Unhas ini, mengungkapkan bahwa kehadirannya di Sulsel adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. “Saya mendapat penugasan khusus dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pertanian di daerah, khususnya petani yang terdampak bencana alam,” ujarnya.

Mentan berharap semua pihak saling mendukung, memperkuat, bersinergi, dan mewujudkan semangat persaudaraan dalam memulihkan kondisi di area terdampak bencana. “Melalui bantuan ini, kami ingin daerah-daerah yang terkena musibah segera pulih dan Sulawesi Selatan semakin maju,” kata Amran.

Diharapkan, bantuan untuk bencana alam ini dapat meringankan beban korban dan memperkuat perekonomian Sulsel yang sempat terganggu akibat bencana. “Bencana di Sulsel ini harus kita hadapi bersama, karena satu petani yang terkena bencana adalah musibah kita bersama. Maka yang terdampak ini akan kita beri bibit, benih, traktor, dan pupuk gratis,” tegasnya.

Reporter: Casroni

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *