Kategori: Teknologi

Banjarnegra, KABAR EKSPRES II TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-120 Tahun 2024 mulai bergulir, di wilayah Korem 071/Wijayakusuma TMMD Reguler 120 dilaksanakan di wilayah teritorial Kodim 0704/Banjarnegara. Sedangkan sebagai imbangan dilaksanakan TMMD sengkuyung di seluruh wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma.

Pembukaan TMMD Reguler ke-120 Tahun 2024 tersebut dibuka langsung oleh PJ. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto dihadiri Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Jamaluddin, S.I.P., segenap Forkopimda Banjarnegara serta steakholder lainnya dan masyarakat, berlangsung di Lapangan Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Rabu (8/5/2024).

Pembukaan ditandai dengan penyerahan alat peralatan dari PJ. Bupati Banjarnegara kepada Satgas TMMD 120, penandatanganan pelaksanaan kegiatan antara PJ. Bupati Banjarnegara dan Dandim 0704/Banjarnegara Letkol Czi Teguh Prasetyo, S.T. selaku Dansatgas TMMD 120 disaksikan Danrem 071/Wijayakusuma dan pemukulan Gong bersama-sama oleh Danrem 071/Wijayakusuma dan PJ. Bupati Banjarnegara beserta Forkopimda Banjarnegara.

Pj. Gubernur Jawatengah Drs. Nana Sudjana, M.M, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh PJ. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan, bahwa program TMMD Reguler ke-120 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan dan kesengkuyungan antara TNI dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah.

Dalam amanat tertulisnya pada pembukaan TMMD Reg ke-120 yang mengangkat Tema “Darma Bhakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di Wilayah.” Pj. Gubernur juga menyampaian penghargaan tinggi kepada unsur TNI yang telah menyelenggarakan program TMMD, sehingga berbagai keberhasilan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Jamaluddin, S.I.P selaku Penanggungjawab Keberhasilan Pengerjaan (PKP), dengan tegas menekankan pentingnya kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam pembangunan desa.

Danrem mengatakan bahwa kerjasama yang erat antara TNI dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemajuan di tingkat desa. Kemanunggalan antara TNI dan rakyat bukanlah sekadar slogan, melainkan prinsip yang dihayati dan dijalankan secara nyata.

Melalui program TMMD, TNI tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga mitra yang terlibat secara aktif bersama masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh desa-desa.

“Dalam setiap langkah pembangunan, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi kunci keberhasilan. Bersama-sama, kita mampu mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan perubahan yang positif bagi kehidupan masyarakat di tingkat desa,” ujar Danrem.

Danrem juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah Banjarnegara dan para pihak yang telah membantu, serta dedikasi dan semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat dalam rangka mendukung pelaksanaan program TMMD yang akan dilaksanakan selama 30 hari kedepan, dengan membangun sasaran fisik berupa Pembangunan Rabat beton P : 806 m, L : 3,5 m , T : 0,2 m, Pembangunan Pos Kamling P : 7 m, T : 4 m, Pembangunan Jembatan P : 3 m, L : 3 m, dan Pembangunan RTLH sebanyak 3 Unit.

Disamping sasaran fisik juga dilaksanakan sasaran non fisik berupa Penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan Bela Negara dan Wasbang, penyuluhan Sosialisasi bahaya narkoba, penyuluham Industri Kecil, penyuluhan pencegahan bahaya stunting dan sebagaianya, dalam rangka membekali wawasan dan ketrampilan kepada warga dan generasi muda setempat.

Selain rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegitan sosial lainnya berupa Pembagian Sembako, Bazar Sembako murah, Donor darah, Pemeriksaan kesehatan dan Penanaman pohon.

Reporter: Imam

Semarang, – KABAR EKSPRES II Irjen Pol Ahmad Luthfi Kapolda Jateng beri Kuliah umum Wawasan Kebangsaan kepada Mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) bertempat di Balairung Kampus (UPGRIS) Jl. Sidodadi Timur Karang Tempel Kota Semarang. Rabu (8/5/2024).

Hadir dalam kegiatan PJU Polda Jateng, Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Sri Suciati, M. Hum dan peserta Mahasiswa lebih dari 2000 orang

Kegiatan tersebut merupakan Kepedulian Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada generasi Milenial yang merupakan aset bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas

Dalam sambutannya Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan perbedaan adalah sebuah Rahmat bagi bangsa Indonesia

“ Perbedaan adalah Rahmat bagi Indonesia, saat Pemilu masyarakat terbelah, tugas Polda Jateng mengawal agar Demokrasi berlangsung damai “ terang Irjen Pol Ahmad Luthfi

Kapolda Jateng menambahkan bahwa kehadiran Polri di masyarakat merupakan Representasi kehadiran Negara

” Di setiap kegiatan Mahasiswa, termasuk saat Demo Polri akan hadir untuk melayani, yang perlu di ingat jangan melanggar Hak hak orang lain ” ungkap Kapolda Jateng

Dalam sesi dialogis, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan tidak boleh ada anggota Polri yang menyakiti Masyarakat

“ Kalau ada Polisi (Polda Jateng) yang menyakiti Mahasiswa Laporkan saya “

“ Tugas Polisi itu Melindungi, Mengayomi dan Melayani bukan untuk Menyakiti Masyarakat ” kembali di tegaskan Irjen Pol Ahmad Luthfi

Dalam sambutan nya Rektor UPGRIS menyatakan harapan kepada Kapolda Jateng

“ Sebuah kebanggaan Kapolda Jateng datang langsung memberikan Kuliah umum, semoga bapak Kapolda dapat menginspirasi Mahasiswa PGRI Semarang” harap Rektor DR. Sri Suciati. M.Hum

Dalam acara tersebut beberapa materi yang di berikan oleh Irjen pol Ahmad Luthfi antara lain Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Demokrasi di Indonesia, Pilar kebangsaan, Semangat menjaga persatuan dan Peran serta Mahasiswa.

Reporter: Imam

Cilacap, – KABAR EKSPRES II PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, yang kemudian di ganti nama menjadi PTSL+PM ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat ).

Untuk tingkatkan minat Masyarakat, (POKMAS) kelompok masyarakat PTSL+PM Desa Layansari adakan penyuluhan atau sosialisasi yang ke-2 kalinya, dengan harapan Masyarakat maksimal dalam berpartisipasi mengikuti program PTSL+PM sesuai yang sudah diajukan, Selasa (7/5/2024).

Hadir dalam acara tersebut, Hari Winarno. M.Si PLT ( Pelaksanaan Tugas ) Camat Gandrungmangu, Iskandar. S.H., M.M dari Polresta Cilacap, Djatmiko Soesilo Margono. S.H dari Kejaksaan Negara Cilacap dan Djoko Sutrisno Rijadi. A.Ptnh dari TIM 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap,

Dalam sambutannya PLT Camat Gandrungmangu menyampaikan, PTSL adalah salah satu program bantuan yang strategis dari Pemerintah untuk Masyarakat. Kabupaten Cilacap saat ini terpilih menjadi juara se-Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai Provinsi terbaik Nasional dalam pelaksanaan program PTSL, singkatnya.

PLT Camat Gandrungmangu menambahkan, kepada Masyarakat Desa Layansari apabila disaat mengurus atau mendaftar sebagai peserta PTSL ada kendala segera konsultasi kepada Panitia, apabila masih terkendala maka bisa konsultasi kepada Pemerintah Desa ata minta tolong ke kantor BPN Kabupaten Cilacap, imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mustolih Kepala Desa Layansari, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih banyak kepada semua tamu undangan. Mustolih mengimbau kepada Masyarakat yang hadir agar segera mendaftar program PTSL+PM karena ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengurus penerbitan Sertifikat Tanah dengan cara yang mudah dan biyaya yang murah jika dibandingkan dengan proses penerbitan Sertifikat mandiri.

Kapolresta Cilacap melalui Iskandar S.H., M.M bagian penegakan hukum tindak pidana korupsi, saat sambutnya menjelaskan, bahwa fungsi dari Jaksa, APH dalam program PTSL+PM adalah memantau jalannya program PTSL+PM untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan – penyalahgunaan anggaran. Dari segi kacamata hukum sertifikat adalah bukti kepemilikan, singkatnya.

Harapan dari Iskandar agar masyarakat ikut mendukung program PTSL+PM sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tambahnya.

Djatmiko Soesilo Margono S.H dari Kejaksaan Negara Kabupaten Cilacap dalam sambutannya menyampaikan, kenapa PTSL+PM harus di sosialisasikan terlebih dahulu, adalah agar Masyarakat tahu apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya dalam program PTSL+PM serta untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaannya karena tidak semua program PTSL itu anggarannya dibiayai oleh Pemerintah.

Djatmiko juga menghimbau agar dalam pelaksanaan program PTSL+PM tidak ada oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan anggaran dan hal lainnya untuk mencari keuntungan, jelasnya.

Reporter: Siswanto