Kategori: Religi

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Plh. Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Suprayitno mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah menjadi narasumber pada Musrenbang RPJPD Kota Tanjungpinang tahun 2025-2045, Senin (22/4/2024) melalui video conference.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang serta dihadiri oleh Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Pimpinan Daerah, Tenaga Ahli LP2SP, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang pada sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang adalah salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD. Kota Tanjungpinang dalam pembangunan yang dilakukan harus menjaga kekuatan ciri khasnya, yaitu budaya melayu yang kental di Kota Tanjungpinang. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang juga menyampaikan bahwa visi yang ditentukan oleh Kota Tanjungpinang didukung dengan lima pilar misi.

Pada kesempatan itu, Suprayitno mengatakan bahwa pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melaksanakan beberapa tujuan yang termuat dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, Suprayitno menyampaikan terdapat enam hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD kali ini, Dikarenakan dokumen RPJPD bukanlah milik pemerintah tetapi menjadi milik masyarakat Indonesia.

“Yang paling penting dalam perumusan RPJPD adalah bagaimana keterlibatan publik; memikirkan bagaimana keterlibatan pendanaan non APBN; sinkronisasi antara RPJPD kota dengan RPJPD provinsi; konvergensi pembangunan; sinergi antarpemerintahan dan juga strategy based dalam penyusunan dokumen RPJPD ini,” ujar Suprayitno.

Tujuan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kota Tanjungpinang untuk menyepakati permasalahan dan isu pembangunan daerah jangka panjang; menyepakati visi dan misi jangka panjang daerah; menyepakati arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; menyepakati sasaran pokok jangka panjang daerah; penyelarasan visi dan misi jangka panjang kota dengan provinsi dan menyepakati usulan-usulan dari musrenbang RPJPD.

Keluaran dari Musrenbang RPJPD Kota Tanjungpinang yaitu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan Murenbang RPJPD serta dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD.

Reporter: Yani

Banyuasin. – KABAR EKAPRES II Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Banyuasin dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Banyuasin ke 22 Tahun. Selasa, 23 April 2024.

Rapat Paripurna dibuka oleh  Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH, MSi., bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Senin, (22/4/2024).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, atas nama Pemprov Sumsel dan masyarakat Sumsel dirinya mengucapkan selamat HUT Banyuasin. Ia mengapresiasi dan bangga terhadap berbagai kemajuan, capaian serta penghargaan yang telah diraih Kab Banyuasin.

“Hal ini berkat kerja keras pemimpin masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuasin. Penghargaan dan prestasi ini didapat karena kekompakan, keterpaduan dari semua pihak, bahu, membahu mendukung pelaksanaaan program pembangunan sehingga Banyuasin maju dan sejahtera,” Ungkapnya.

Fatoni juga mengapresiasi peran Pemkab Banyuasin dalam berbagai upaya perbaikan pelayanan di Banyuasin dan juga dukungan terhadap usaha Pemerintah utnuk mewujudkan berbagai program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kinerja Pemprov Sumsel adalah akumulasi dari kinerja Pemkab Pemkot di Sumsel termasuk Banyuasin. Terima kasih kerja sama, kerja keras, dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Sumsel, ” Tandasnya.

Terdapat beberapa program prioritas Pemprov Sumsel bersama Pemkab/Pemkot yaitu Penanganan bencana, karhutla dan banjir, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan dukungan pemda  dalam mensukseskan pemilu/pilkada di Sumsel.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak atas terlaksananya kolaborasi antara pemprov Sumsel Pemkab/Pemkot di Sumsel dalam berbagai program serentak  di Sumsel. Setiap kinerja terlaksana dengan baik kalau kita bersama-sama, ” Katanya.

Dijelaskannya terdapat beberapa program serentak yang telah terlaksana yaitu Gerakan pengendalian inflasi serentak di Sumsel, Gerakan Pasar Murah se-Sumsel yang kegiatannya dilakukan setiap senin, selasa dan kamis, Gerakan bedah rumah tidak layak huni serentak se-Sumsel, gerakan Pembangunan sanitasi serentak se-Sumsel, Gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel,  Gerakan Perlindungan Pekerja rentan serentak se-Sumsel.

“Capaian kinerja di Banyuasin dicapai dengan kerja keras kerja cerdas, dan terencana dan bersatu padu ini, selain itu kita juga perlu menjaga kondusifitas di Sumsel sehingga akan menciptakan ekonomi dan kehidupan yang berkembang dengan baik, “tuturnya.

Fatoni juga mengajak semua pihak menjaga nama baik dan citra Sumsel, dan berpartisipasi dalam mempublikasikan pembangunan dan prestasi yang ada di Sumsel. Semangat persatuan kekompakan silaturahmi kita jaga terus untuk terus mewujudkan pembangunan di Sumsel lebih baik.

Sementara itu, Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam SH, mengungkapkan HUT Banyuasin adalah momen strategis untuk mengevaluasi hasil dan kegiatan yang telah dicapai, menjadi sarana mawas diri serta bahan bagi strategi di masa mendatang, serta momentum memotivasi untuk lebih baik lagi.

“Prioritas pembangunan di Banyuasin SDM berkualitas DNA berdaya saing, peningkatan infrastruktur, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pembangunan dan peningkatan kualitas implementasi dan reformasi birokrasi dengan kebijakan kolaborasi,” Jelasnya.

Di momen itu, Hani Syopiar juga menjelaskan tentang perkembangan indikator makro Banyuasin berupa IPM, pertumbuhan ekonomiekonomi yang terus membaik serta tingkat kemiskinan dan tingkat penganguruan terbuka yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Di sisi penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Banyuasin memiliki capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang meningkat sangat pesat dalam waktu 1 tahun anggaran saja, ” Tuturnya.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah secara nasional tahun 2023  Banyuasin menempati posisi kedua tertinggi dari 17  Kab/kota dan peringkat 36 secara nasional, melompat 195 peringkat naik dari tahun 2022.

“Terima kasih atas dukungan seluruh pihak dan saya meminta dukungan dari semua pihak untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Banyuasin serta dukungan dari Pak Pj dalam pembangunan infrastruktur di Banyuasin, ” Pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH., Wakil Ketua DPRD Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM., anggota DPRD Sumsel, Hj Nurmala Dewi, Sekda Sumsel, Ir. S. A. Supriono, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim ST., MM., M.BA IPU Asean Eng, Para Kepala OPD Sumsel, Para Kepala OPD Banyuasin, tokoh agama, tokoh adat dan anggota DPRD Banyuasin.

Reporter: Yani

PANGKALPINANG, – KABAR EKSPRES II Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan santunan pada tiap programnya yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Beasiswa, Jaminan Kematian (JKM) , serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Beasiswa kepada 3 orang penerima manfaat, yakni Dyna Masyfufah, Muhammad Toyip, dan Muhammaf Yusup.

Santunan yang diberikan kepada warga Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka itu langsung diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA, didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat Zainudin, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (22/4/2024).

Usai menyerahkan santunan, Pj Gubernur Safrizal dalam keterangannya menyambut baik atas program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Penyerahan secara simbolis oleh dirinya itu, katanya, menjadi bukti manfaat dari adanya lembaga perlindungan sosial kepada masyarakat maupun masing-masing kelompok kerja.

“Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa dengan mengikuti kepesertaan ini ada manfaatnya, bukan hanya dengar-dengar atau katanya-katanya. Kemarin saya di Belitung juga sama sudah diserahkan kepada penerima,” ujarnya.

Positifnya, menurut Pj Gubernur yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat dapat mengikuti setiap program utama yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, baik itu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Ini bisa kumulatif. Jadi, misalnya kalau sudah ikut ini tidak bisa lagi yang lain, tidak. Program ini kan terbuka bagi masyarakat, untuk kelompok pekerja rentan untuk didaftarkan. Saya imbau juga kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan supaya ikut program jaminan bagi kelompok pekerjanya. Supaya (tentu kita tidak mengharapkan) kalau terjadi musibah masih ada cover dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Apresiasi juga diberikan Pj Gubernur Safrizal kepada Kepala Desa Kemuja yang secara mandiri memanfaatkan berbagai sumber dana sudah mendaftarkan 1.000 masyarakatnya dalam kelompok pekerja rentan, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Hari ini dari Desa Kemuja Kepala Desanya mendaftarkan kelompok rentan ini sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentu sebagai imbauan, baik kepada masyarakat yang ikut secara pribadi maupun lewat desa, dan perushaaan untuk mendaftarkan pekerjanya. Kalau sudah tahu manfaatnya insyaallah baik. Ini salah satu publikasi yang baik bahwa ternyata benar manfaatnya. Lewat santunan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupan setelahnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyebutkan, program yang dilaksanakan Desa Kemuja sudah sesuai dengan sasaran pihaknya dengan menyentuh sektor informal seperti desa, pasar, UMKM dan pekerja rentan. Untuk itu, ia berharap dukungan Pj Gubernur Safrizal untuk mendorong setiap kepala daerah di setiap kabupaten/kota menjadikan maayarakatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, saat ini keikutsertaan di Babel baru 40 persen.

“Sudah ada beberapa inisiatif bagus yang dicanangkan di Babel, seperti insiasi dana bagi hasil 20 persen sawit yang bisa melindungi pekerja rentan. Sejauh ini ada 2 kabupaten/kota yang sudah menerapkan itu, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat. Kita pengen dorong inisiatif yang bagus dengan skema yang lebih sustainable. Kita mohon dukungan Pj Gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya.

Reporter: Yani/Rangga