Kategori: Polri

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Di tengah arus penolakan terkait kehadiran Starlink di Indonesia yang disuarakan oleh sejumlah penggiat IT, penyedia layanan Satelit dan Internet Service Provider. Ketua Umum Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) Ir. Dedi Yudianto, MBA justru memiliki pandangan berbeda yang menyambut baik hadirnya layanan Starlink di Indonesia.

Dedi Yudianto mengatakan, banyak dampak positif beroperasinya Starlink yang dimiliki Ellon Musk orang terkaya di bumi ini. Dimana bagi anak-anak muda yang tinggal di daerah pedalaman dan pegunungan akan menerima layanan internet dengan mudah.

“Anak-anak pedalaman dan pegunungan yang jauh dari jangkauan dan akses internet. Saat ini malah bisa mendapatkan pelayanan edukasi online secara gratis atau berbayar dengan sangat mudah, murah, dan banyak pilihan,” ujar Dedi sapaan akrabnya kepada diwawancarai media, Sabtu (8/4/2024) usai menghadiri pertemuan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurutnya, anak-anak muda pedalaman dan pegunungan kini memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak perkotaan di pulau Jawa dan kota-kota besar penyanggah.

Bahkan kata Dedi, dengan penghasilan yang sama dan malah mungkin lebih besar, karena bisa lebih fokus kerja di desa. Tidak banyak pilihan seperti anak-anak perkotaan yang mengeluarkan biaya lebih besar, sehingga peluang bermigrasi ke kampung akan makin bertambah.

Pengusaha bidang IT ini juga mengatakan, di era Serba Digital dan Online saat ini, sangat memudahkan siapapun kerja dan belajar. Kata dia, usaha bisa darimana saja sejauh ada internet bagus dan tersedia listrik.

“Kondisi ini merupakan peluang besar yang harus bisa dimanfaatkan para konten kreator dan pebisnis online untuk pemasaran online. Bahkan para pekerja dan pengusaha bisa menggunakan layanan Starlink dengan internet berkecepatan tinggi,” jelasnya.

Apalagi kata Dedi, jika tersedia harga sangat terjangkau dan tentunya ini akan merubah pola pekerjaan yang selama ini sudah berjalan bagus. Hal ini akan memberikan koreksi nyata bagi para operator fiber optik dan wireless dengan kapasitas infrastrukturnya besar tapi bandwidth-nya kecil.

CEO Cybers Group dan pemilik portal Guetilang.com ini, menyarankan, para pelaku bisnis harus bisa mengkoreksi dan memperbaiki diri untuk mengupgrade layanan bagi masyarakat.

“Bagi masyarakat yang terpenting adalah mendapat layanan internet terjangkau dan cepat dengan kapasitas besar. Mereka (red-masyarakat) happy karena mendapatkan layanan internet, untuk usaha dan kerjanya yang mendapatkan benefit,” pungkas Dedi yang ditunjuk BNPT sebagai Ketua Pelaksana dalam kompetisi Jurnalis Kebangsaan di Perguruan Tinggi se Indonesia. (red)

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indinesia (KAI) Bambang Soesatyo menuturkan para advokat memberikan makna pada proses penegakan hukum sejak awal sebelum proses litigasi berlangsung hingga di meja peradilan. Para advokat inilah yang menjadikan masyarakat yang tidak paham tentang hukum berhak atas keadilan yang sama di mata hukum.

Advokat merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

“Tidak ada alasan untuk mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi serta minim literasi hukum kemudian harus menjadi korban hukum yang membabi buta. Keberadaan advokat, khususnya anggota KAI, harus berdiri tegak memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan di atas Republik Indonesia tercinta ini,” ujar Bamsoet dalam sambutan secara daring pada Kongres ke-IV Kongres Advokat Indonesia (KAI), Minggu di Solo (9/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, munculnya kasus-kasus ketidak-adilan dalam penyelenggaraan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata pada akhirnya akan membuat legitimasi negara hukum jatuh dihadapan rakyat. Hal ini lah yang menjadikan rakyat akan lebih memilih jalan kekerasan untuk mengakhiri masalah hukum yang dihadapinya karena rakyat tidak yakin bahwa penegakan hukum dapat berjalan.

Kekerasan dalam bentuk apapun, bukanlah solusi yang dapat dibenarkan dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kekerasan hanya akan memperparah situasi dan menciptakan “lingkaran setan” yang sulit diputus. Tindakan kekerasan juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya kita junjung tinggi.

“Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu pemicu utama timbulnya kekerasan. Ketika rakyat merasa bahwa hukum tidak berpihak pada mereka, atau bahkan tidak mampu memberikan keadilan, rakyat akan cenderung mengambil jalan pintas yang destruktif,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, hal yang sama juga menjadi catatan dari world bank, bahwa iklim investasi bangsa Indonesia akan sangat bergantung dengan persepsi para investor terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak investor minoritas di tengah roda bisnis perekonomian. Indonesia menempati peringkat ke-73 dari Easy Doing Business Index pada tahun 2023, dengan salah satu penilaian terburuknya adalah Enforcing Contract yang menempati peringkat 139 dari 190 negara. Dengan komponen penilaiannya adalah waktu, biaya dan kualitas sistem peradilan.

“Hal ini menjadikan investasi seret untuk masuk ke Indonesia, meskipun kita merupakan negara dengan PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan tentu kekayaan serta potensi sumber daya alam, sumber daya manusia hingga kekayaan intangible kita luar biasa besar. Tetapi kita harus pasrah dengan kenyataan bahwa investasi yang masuk terseok-seok,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pada akhir 2023, Kementerian Investasi menyebutkan nilai investasi di Indonesia adalah sebesar Rp 1.147 triliun, atau senilai 88,6 miliar US dollar bila dihitung secara perkapita dengan 270 juta jiwa, maka hanya mencapai 328 US dollar per kapita. Sedangkan Singapura dengan penduduk 5,6 juta jiwa nilai investasinya mencapai 151 miliar US dollar atau 26,964 US dollar per kapita atau 82 kali dari total investasi kita secara per kapita.

“Situasi ini tidak dapat kita pungkiri, Singapura masih menempati nomor 2 dalam Easy Doing Business Index dan menempati nomor 1 dalam proses enforcing contract sehingga kepercayaan investor terhadap negaranya luar biasa besar meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Hal ini menjadi catatan kita bersama bahwa kualitas penegakan hukum menjadi pondasi utama bagi perkembangan perekonomian suatu negara,” pungkas Bamsoet.

Repoeter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Garuda Kencana Indonesia (GKI). Mengadakan rapat dengan tema Meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rapat DPP YLBH GKI tersebut, dihadiri oleh Dr.(Yuris) Dr.(MP) H. Teguh Samudera, SH, MH. selaku Ketua Dewan Pembina, Nevi Ariestawaty, SH, MH. selaku Ketua Umum, Leonardo Julyus, SH, selaku Sekretaris Umum, beserta jajaran dan anggota lainnya, pada Sabtu, (08/06/2024), yang berlokasi di Kantor Pusat YLBH Garuda Kencana Indonesia, Jl. Garuda Nomor 71 B, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Profesor Teguh Samudera mengatakan, bahwa YLBH GKI adalah wadah atau ladang untuk beramal, karena dapat membantu masyarakat terkait permasalahan hukum, dan juga dapat memberikan edukasi hukum, seperti pelatihan Paralegal.

“Selagi wadah ini ada, mari kita jadikan untuk aktivitas sosial, yang tentunya menjadi amal baik bagi kita semua.” Kata Profesor Teguh dalam sambutan rapat.

Selain itu, Nevi Ariestawaty dalam rapat DPP menyampaikan, peran pengurus pusat, sangat penting dalam menjaga dan mengontrol cabang di seluruh daerah.

“Perkembangan kita sangat pesat, terutama di daerah – daerah cabang, kita dihargai, dihormati, dan jangan sampai disalahgunakan. Namun jika ada penyalahgunaan wewenang, maka akan diberikan teguran keras, hingga dicabut keanggotaan nya.” Ucap Nevi menambahkan.

Dalam Rapat DPP tersebut, Leonardo juga menuturkan, bahwa YLBH Garuda Kencana Indonesia, berencana akan mengadakan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) pada, Minggu, (18/08/2024) mendatang.

“Rencana nya kita akan menyelenggarakan acara RAKERNAS pada bulan Agustus, tanggal 18 yang bertepatan dengan hari lahir nya YLBH Garuda Kencana Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk agenda kita bersama.”(Slametra)