Blora – KABAR EKSPRES IIPangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi R, S.Sos., turut mendampingi kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto di Lapangan Kridosono Blora. Kegiatan yang juga diikuti 5.000 Babinsa ini dilaksanakan dalam rangka temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Jawa Tengah, dengan tujuan meningkatkan kualitas pertanian.
Kehadiran Pangdam IV/Diponegoro guna menunjukkan komitmen TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian. Hal ini bertujuan agar dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat turut serta terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pertanian dan peternakan di daerahnya terutama mengoptimalkan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Jawa Tengah.
Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison, S.I.P., mengatakan bahwa selama acara, para peserta, termasuk penyuluh pertanian dan Babinsa dihimbau untuk terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program peningkatan produksi pangan Nasional. Pangan adalah suatu komoditas yang strategis sehingga perlu adanya perhatian khusus demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Dukung Peningkatan Sektor Pertanian, Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Temu Akbar LMDH se-Jawa Tengah di Kabupaten Blora.
“Dengan peran aktif Kodam IV/Diponegoro, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model kolaborasi efektif antara unsur TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut PJ Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., Menteri Koordinator PMK, Anggota DPR RI Komisi VI, Danrem 073/MKT, Forkopimda Kab. Blora, sejumlah tokoh masyarakat, kelompok Tani se-Kabupaten Blora, penyuluh pertanian se-Kabupaten Blora, dan LMDH se-Kabupaten Blora. (Pendam IV/Diponegoro)
Jakarta – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah jajaki program kerja sama dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) guna memperkuat perekonomian Indonesia berbasis potensi daerah. Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang khususnya bidang pertanian.
“Tahun ini (2023) kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan demikian masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun, ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 18 Januari 2024.
Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan.
“Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan,” tambah Yusharto.
Dia mengatakan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu mendapatkan banyak dukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. Terlebih sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani. “Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, ketua umum HPSMI Devi Erna Rachmawati mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BSKDN untuk memajukan daerah melalui potensi yang dimiliki khusunya potensi dalam bidang pertanian. Dia menambahkan, HPSMI memiliki visi misi membangun ekosistem pertanian yang mandiri menuju masyarkarakat tani yang sejahtera dan berdaulat.
BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan HPSMI Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Dirinya berharap, ke depan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian akan semakin optimal sehingga hasil produksinya dapat semakin meningkat. Kendati demikian, dia menekankan agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Semua problem-problem di lapangan (terkait pertanian) itulah tugas kita untuk bersinergi untuk berbuat something for food security termasuk dengan pemerintah,” ungkapnya.
Bersama dengan BSKDN, dia berharap pihaknya dapat menjaring potensi-potensi terbaik daerah dan berbagi pengetahuan agar perkembangan pertanian dan sektor lainnya di Indonesia dapat semakin meningkat. “Kita bisa melakukan pendataan potensi daerah hingga komparasi riset, apa potensi dari negara luar yang bisa kita bwa ke Indonesi atau pun Indonesia ke negara-negara Eurasia (negara di Benua Eropa dan Asia) dan beragam program yang bisa kita tawarkan lainnya,” pungkasnya.
KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan urgensi untuk membela Pancasila tidak hadir dari ruang hampa. Jika merujuk pada serangkaian hasil survei tentang Pancasila selama periode tahun 2017 hingga 2023, akan ditemukan relevansi dan kontekstualitas argumen yang mendasari pentingnya merawat dan memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak semakin tergerus oleh gelombang peradaban.
“Tahun 2017, survei CSIS menemukan bahwa masih ada sekitar 9,5 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Angka 9,5 persen bukanlah angka yang sedikit, karena 9,5 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2017 yang berjumlah 264,5 juta jiwa, adalah setara dengan 25,1 juta jiwa. Apalagi angka tersebut adalah representasi generasi milenial yang akan meneruskan estafet kepemimpinan nasional di masa depan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada tahun 2018, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen, dari 85,2 persen pada tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018. Artinya, terdapat degradasi kesadaran dan komitmen masyarakat dalam memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara.
“Masih ditahun yang sama, survei LSI dengan responden para pelajar juga menemukan fakta bahwa hanya 6,2 persen siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan. Fakta ini mengindikasikan, betapa pemahaman dan apresiasi generasi muda bangsa tentang wawasan kebangsaan masih sangat perlu diupgrade,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini memaparkan, tahun 2020, hasil survei Komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi, mencatat bahwa masih ada sekitar 19,5 persen responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting, atau relevan bagi kehidupan mereka.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hadapan Mahasiswa Kebumen, Ketua MPR RI Ajak Bumikan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
Keprihatinan terhadap hasil survei tentang Pancasila tidak berhenti sampai di sini. Survei Setara Institute yang dipublikasikan pada tanggal 17 Mei 2023 mencatat, bahwa 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bisa digantikan oleh ideologi yang lain.
“Gambaran mengenai serangkaian hasil survei di atas mengisyaratkan sebuah pesan penting. Harus ada komitmen kuat dari segenap elemen bangsa, untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila agar menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsoet.
Banyumas – KABAR EKSPRES IIUntuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya para penderita disabilitas ganda diwilayah Banyumas, di momen memperingati hari disabilitas internasional yang jatuh pada 3 Desember 2023 lalu, Korem 071/Wijayakusuma bersinergi dan berkolaborasi bersama perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pelopori gerakan orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda. Kamis (18/1/2024) di Gedung Pertemuan A.Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Gerakkan orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda itu, bentuk keprihatinan yang mendalam Korem 071/Wijayakusuma dan perwakilan Bank Indonesia Purwokerto atas apa yang dialami para penderita disabilitas ganda dan keluarganya dalam berkehidupannya.
Menilik hal itu, Korem 071/Wijayakusuma bersinergi bersama perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, menggandeng segenap komponen dan elemen masyarakat Banyumas, untuk peduli membantu meringankan beban kehidupan penderita disabilitas ganda dan keluarga melalui program orang tua asuh disabilitas ganda.
Senada dengan disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Hsn., kegiatan yang dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian Korem 071/Wijayakusuma membantu meringankan beban kehidupan penderita disabilitas ganda yang ada di Banyumas.
Dikatakan, program orang tua asuh ini diberikan kepada mereka orang tua penderita disabilitas ganda tidak hanya berupa materi saja namun kita kelola mereka dengan berbagai pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan, agar mereka mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Kegiatan yang dilaksanakan ini, sengaja dilakukan selain dalam rangka memperingati hari disabilitas internasional tahun 2023 yang lalu, juga sebagai wahana untuk mencari orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda”, jelasnya.
Peringati Hari Disabilitas Internasional, Korem 071/Wijayakusuma Pelopori Gerakan Orang Tua Asuh Disabilitas Ganda
Danrem berharap, dengan kegiatan ini, ada yang bersedia menjadi orang tua asuh. “Mari kita sisihkan sedikit atensi kita untuk membantu meringankan beban mereka”, terangnya.
“Konsep saya dalam kegiatan ini, mencari orang tua asuh untuk memberikan bantuan rutin setiap bulannya dalam memberikan bantuan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi anak-anak penderita disabilitas ganda ini, seperti kebutuhan pempers dan susu bagi mereka, kalaupun mereka para orang tua asuh memberikan lebih, dipersilahkan”, ungkap Danrem dalam jumpa persnya.
Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan ini, dirancang konsep untuk mengumpulkan komponen dan elemen masyarakat Banyumas dalam bakti sosial yang sekaligus mencari orang tua asuh untuk memberikan sedikit atensinya membantu mereka.
Danrem juga mengungkapkan, jumlah disabilitas ganda di Banyumas ada 198 orang, dan yang hadir ini ada 50 orang.
Sementara itu, Ketua PPDG Banyumas dr. Siswanto Budi Wiyoto menyampaiakn apresiasi yang sangat tinggi kepda Korem 071/Wijayakusuma yang telah memfasilitasi dan memprakarsai kegiatan pemilihan orang tua asuh bagi penderita disabilitas ganda.
“ Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada bapak Danrem 071/Wijayakusuma dan semua pihak yang ikut membantu kegiatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan semoga Tuhan yang membalas kemuliaan kebaikan hati saudara sekalian,” katanya.
Ibu Atmosara yang merupkan orang tua salah satu penderita disabilitas ganda warga Desa Karang Tengah Baturaden menyampaikan apresiasi yang mendalam atas apa yang dilakukan Korem 071/Wijayakusuma ini. Ia mengungkapkan dengan adanya orang tua asuh bagi anak-anaknya sangat bermanfaat baginya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, seperti Pampers dan susu bagi mereka.
Ia berharap, agar kedepannya ada suatu pengembangan bagi para orang tua anak penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dalam rangkaiam peringatan hari Disabilitas Internasional tersebut dilaksanakan ajang kreatifitas para penderita disabilitas ganda seperti menyanyi dan menggambar serta service kursi roda dari Ohana Yogyakarta. Selain itu, penyuluhan dari Bank Indonesia dan pemilihan keluarga asuh untuk 50 anak penderita disabilitas ganda serta penyerahan bingkisan.
Terkait dengan orang tua asuh, terwadahi 23 orang menjadi bapak/ibu asuh dari berbagai kalangan yang hadir, masing-masing berfariasi jumlahnya hingga terwadahi seluruh anak yang hadir sebanyak 50 orang anak penyandang disabilitas ganda.
KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, bahwa dirinya sejalan dengan pikiran Prof Yusril Ihza Mahendra, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi eksistensi TAP MPR, tidak menjawab pokok perkara yang diajukan. Yaitu kepastian hukum tatanegara manakala negara dalam situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan secara biasa.
“Bagaimana seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan kedaruratan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, dispute politik atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, sehingga pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Landasan apa yang akan dipakai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dihasilkan pemilu yang akan habis dan kadaluwarsa I 1 Oktober untuk legislatif dan 20 Oktober untuk Presiden/wakil presiden?”, tanya Bamsoet di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi I|I DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, mengingat putusan MK itu adalah final dan mengikat maka perlu dipikirkan jalan keluar agar kita segera memiliki protokol kedaruratan untuk mengantisipasi jika terjadi force majeure terhadap bangsa negara. Guna mencegah terjadinya negara dalam keadaan chaos karena kevakuman kekuasaan.
“Sebagai Ketua MPR tugas saya adalah mengingatkan kepada bangsa negara. Kendati dalam keadaan tertentu dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, bagaimana tentang perpanjangan atau pengisian jabatan-jabatan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif yang otomatis harus berakhir tepat waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945?” ujar Bamsoet.
Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa negara, tambah Bamsoet, adalah dengan melakukan revisi UU No.12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya penghapusan penjelasan pasal 7 ayat (1) b yang membatasi norma atas keberlakuan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945, di atas undang-undang.
“Memang agak aneh dan tidak begitu lazim, penjelasan membatasi norma dalam suatu perundang-undangan,” pungkas Bamsoet.
Palu Sulteng. – KABAR EKSPRES II Komandan Korem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han, Hadiri Giat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pj Bupati Donggala Serta Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Donggala, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Selasa, 16 Januari 2024.
Gubernuar Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Dalam Sambutannya mengatakan, Ucapan ” Selamat Kepada Moh. Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si yang telah menjabat PJ. Bupati Donggala, Gubernur berpesan, Tanamkan Nilai – nilai Sportivitas, Terima kasih.
Saya tahu selama ini Donggala tidak terbangun dengan baik karena barangkali di masa lalu ada sentimen antara satu sama lain”.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menegaskan Kepada Bupati Untuk memfokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala ke depan karena banyak orang orang Kalimantan yang datang ke Kabupaten Donggala untuk berwisata, Tahun 2025, nanti kita Fokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala serta Pembangunan Air Bersih tegas H. Rusdy Mastura mantan Walikota Palu 2 Periode dan mantan Ketua DPRD Kota Palu.
Dimana IKN itu sebagai Ibu Kota baru Negara, kita diuntungkan karena kita berhadapan dengan Kalimantan, Karenanya, sejak kala dari Jaman Penjajahan Belanda semua logistik Kalimantan berasal dari kita, sehingga yang diuntungkan betul betul adalah kita di Kabupaten Donggala dan di samping itu kita berhadapan langsung dengan IKN terang H. Rusdy Mastura.
Senada dengan itu, Danrem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto,S.I.P. M.Han, menuturkan, Kami Keluarga Besar Korem 132/Tdl, Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Pj. Bupati Donggala Bapak Moh.Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si, Selamat bertugas dan Selamat menjalankan Kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan Segenap Elemen masyarakat, Mudah mudahan dengan Pengalaman dan Kemampuan serta Integritas yang dimiliki, Mampu mengemban Amanah dengan Sebaik baiknya kata Danrem 132 / Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han.
Danrem 132/Tdl Hadiri Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Jabatan PJ.Bupati Donggala Moh. Refani Pakamundi.
Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pj. Bupati Donggala di hadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, S.I.K. Kejati Sulteng Agus Salim, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Hj. Nirwana, SH.M.Hum, Kapolresta Donggala AKBP Etos Satria Wisnuwardana, S.I.K .M.I.K. Dandim 1306 / KP diwakili Pabung Donggala Kodim 1306/Kota Palu Mayor inf. Ganafi, para Asisten Provinsi Sulteng, Seluruh Unsur Forkopimda Prov.Sulteng,Para Asisten Kabupaten Donggala , Seluruh para Kepala DPD Kabupaten Donggala.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kedatangan Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Jakarta (PM Jakarta) ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 17 Januari 2024, disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA (HNW).
Delegasi yang dipimpin oleh Zulfahmi Yasir Yunan S.Sos, M.Ip diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Kehadiran Zulfahmi yang didampingi oleh Sekretaris PM Jakarta Dipo Khairul Islam, Komandan KOKAM Yasser Atmanegara, serta beberapa pengurus lainnya kepada Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja mereka.
Di bulan Februari 2024, KOKAM Jakarta akan mengadakan pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) dan mereka mengundang HNW untuk mengisi salah satu materi diklatsar, dan HNW mengapresiasi kegiatan KOKAM ini dan menyanggupi untuk hadir menyampaiakan materi pelatihan dasar KOKAM itu.
Kepada wartawan yang men-door stop dirinya, HNW mengatakan Pemuda Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah yang menaunginya, merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. “Karenanya wajar bila ia terus melakukan gerakan pencerahan, dan tajdid/pembaruan”, ujarnya.
Sebagai organisasi pemuda, HNW menyebut Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan. “Sebagai organisasi yang menghimpun anak-anak muda, posisi mereka sangat menentukan dalam memetakan masa depan generasi bangsa termasuk generasi milenial dan Z, termasuk bila itu melalui Pemilu 2024”, ujar pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.
Hal demikian dikatakan sebab pemilih pemula yang terdiri dari anak muda (generasi milenial dan Z) jumlahnya sekitar 60 persen dari total pemilik suara sah.
Terima Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta, HNW: Gerakan Pemuda Dipentingkan Unt Pencerahan Hadirkan Pemilu yang Bersih dan Berkualitas
Semua kondisi bangsa dan negara menurut HNW akan banyak tergantung dari hasil pemilu.Untuk itu menjadi sangat penting peran aktif Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, bersih dari kecurangan dan mengkoreksi bila ada penyimpangan seperti money politic, intimidasi, termasuk ketidaknetralan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu.
Dari strategisnya peluang pemuda dan tantangan yang dihadapi, HNW berharap agar organisasi Pemuda Muhammadiyah itu agar memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. “Pemuda Muhammadiyah harusnya bisa mengedukasi dan menjadi solusi di tengah munculnya rasa kekhawatiran menjelang pemilu”, ujar alumni Universtas Madinah, Arab Saudi, itu.
Lebih lanjut dikatakan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bila mereka mampu berkontribusi pada umat dan bangsa maka anggota organisasi yang pusatnya berada di Menteng, Jakarta, itu bukan pemuda sembarang pemuda. “Tetapi pemuda yang berkualitas dan berkontribusi positif untuk masadepan generasi muda dan masadepan bangsa dan negara”tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta Pemuda Muhammadiyah ikut meluruskan pandangan yang salah bahwa politik itu kotor termasuk di kalangan generasi muda. Karena pandangan yang demikian membuat banyak di kalangan anak muda termasuk umat Islam tidak mau terlibat dalam urusan politik. “Pandangan tersebut perlu dikritisi dan dikoreksi, karena selain salah juga tidak menguntungkan kalangan pemuda”tuturnya.
Untuk meluruskan pandangan tersebut diharap bila ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang berpolitik agar mereka melakukannya dengan bertanggung jawab serta mampu menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
Kepada delegasi PM Jakarta yang hadir dalam kesempatan itu, HNW dengan tegas mengatakan dirinya mendukung kegiatan mereka. “Pemuda Muhammadiyah harus bekerja sama secara positif dan konstruktif dengan berbagai pihak termasuk di dunia politik yang terbukti tulus dan peduli dengan masalah Umat dan masadepan bangsa dan generasi mudanya. Karena sehebat apapun organisasi Pemuda, tidak mungkin mengatasi semua masalah. Diperlukan kolaborasi (ta’awun) memperjuangkan maslahat Umat Bangsa dan Negara”pungkasnya.
Jakarta Barat, – KABAR RKSPRES IIKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menggandeng Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Polres Metro Jakarta Barat,Kamis, 18/1/2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Polres dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, menyampaikan terkait kemudahan yang diberikan dengan memadankan NIK dengan NPWP.
“Memang luar biasa, one number bisa segalanya. Itu bagus, memudahkan sistem, memudahkan pelayanan. Masyarakat saat ini memang butuh sistem yang mudah,” jelas Sarly Sollu.
Beliau berharap agar DJP terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, karena semakin rumit pelayanan, masyarakat akan semakin enggan melibatkan diri dalam urusan perpajakan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, Eko Hadiyanto, menyambut baik harapan tersebut dan mengingatkan peserta sosialisasi mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
Sosialisasi Pajak: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Polres Metro Jakarta Barat untuk Memudahkan Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP
Eko menjelaskan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 30 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Wajib pajak dapat melapor melalui E-Filing di mana saja dan kapan saja.
Eko juga menyoroti program pemadanan NIK dengan NPWP yang diluncurkan DJP untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan.
Selain itu, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memudahkan wajib pajak dari tahap registrasi hingga pembayaran pajak.
Dalam sesi sosialisasi, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat, Muhammad Mahiddin, menjelaskan materi PMK 168 Tahun 2023 terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemadanan NIK dengan NPWP, dan proses bisnis perpajakan dalam PSIAP.
Sementara Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, Arif Wahyudin, memberikan panduan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online.
Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta sosialisasi terkait pemadanan NIK-NPWP, layanan EFIN, dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.
Dengan adanya kerjasama antara instansi pajak dan Polres Metro Jakarta Barat, diharapkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan semakin meningkat, dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien.
Jakarta – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk upaya melakukan antisipasi sehubungan dengan meningkatnya penderita kanker di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dan Dharma Wanita Persaruan (DWP) Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi terkait penyakit kanker kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Bina Adwil, Rabu (17/01/2024) di Jakarta.
Sosialisasi dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Lt 3 Gedung H Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) yang mewakili Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
“Perlu kita ketahui kanker ini merupakan penyakit _silentkiller_ maka dari itu pada kesempatan ini kita perlu cermati untuk mendeteksi bagaimana jenis-jenisnya, gejala-gejalanya, dan juga mengedepankan aspek pencegahan” terang Rizza.
Hingga hari ini kanker masih menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi banyak orang. Untuk itu, sosialisasi ini tak hanya penting bagi para wanita, tetapi juga para pria. Khususnya adalah kanker serviks, kanker payudara untuk wanita dan kanker prostat untuk pria.
Ditjen Bina Adwil dan Dharma Wanita Adwil Lakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Penyakit Kanker
Rizza juga menjelaskan kanker ini tidak dapat di abaikan begitu saja dikarenakan pencegahan penyakit kanker harus dimulai sedini mungkin. Kesadaran terhadap kanker harus dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga dan orang terdekat kita.
“Banyak rekan-rekan kita, kolega-kolega kita yang menderita hal-hal yang terlambat mengetahui, terdekteksi sudah stadium lanjut, sehingga mempersulit upaya pengobatan, oleh karena itu lakukan deteksi dini jangan sampai terlambat” ucap Rizza.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Konsultan Kesehatan Lembaga Kanker Indonesia, Joshua Cahyo Mentari dan dr. Sylviana Andinisari, M.Sc, dari Kementerian Kesehatan RI.
Ogan Ilir, – KABAR EKSPRES II Kepolisian Resor Ogan Ilir melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) dan Doa bersama, bertempat di masjid Nurul Hikmah Pagi Sore Indralaya, Kamis 18/01/2024.
Kegiatan Binrohtal tersebut ber temakan Keutamaan Bulan Rajab yang disampaikan penceramah Ustadz. Perni Karyanyo,Lc. dan Do’a bersama yang dipimpin oleh Kapores Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman,SH. SIK. M.Si.
Kepada awak media Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman,SH. SIK. M.Si.mengatakan, kegiatan ini selain kegiatan pembinaan rohani dan mental, kita berdoa Bersama agar nanti nya dalam tugas pokok kepolisian dan dalam pelaksanaan pengamanan di tahapan pemilu yang dilaksanakan serentak, terutama diwilayah kabupaten Ogan Ilir dapat terlaksana dengan baik dalam keadaan aman lancar dan kondusif tanpa ada konflik politik maupun konflik sosial yang timbul di Masyarakat.
Polres Ogan Ilir laksanakan Binrohtal dan Doa Bersama Guna Sukseskan Pemilu.
“Dalam kegiatan ini kita berdoa Bersama, supaya nantinya dalam pengamanan tahapan pemiliu dapat berjalan dengan baik dan aman serta kondusif tanpa adanya konflik politik maupun konflik sosial yang timbul di Masyarakat,”Harap Kapolres.
kapolres juga mengajak seluruh anggota polres untuk selalu menjaga sikap NETRAL dalam segala kegiatan pengaman pemilu dan memberikan perlindungan,dan pelayanan yang baik kepada seluruh Masyarakat.
“ Mari kita jaga sikap Netral dalam segala kegiatan pengamanan pemilu ini, dan kita berikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada seluruh Masyarakat,”Tutup Kapolres Andi Baso Rahman.
Selain Kapolres, Hadir juga dalam Pelaksanaan Kegiatan Binrohtal tersebut Para Pju dan juga Personil Polres Ogan Ilir.
