Ketum KORPRI Prof Zudan: Mari Kita Buat PP Manajemen ASN Untuk Lindungi Karir ASN, Bukan Pintu Masuk TNI POLRI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Prof Zudan, akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai TNI Polri bisa masuk ke jabatan ASN dan sebaliknya. Hal ini harus jelas tertuang dalam RPP manajemen ASN yang sedang dipersiapkan. Jabatan apa saja yang bisa diisi oleh TNI Polri, apakah semua jabatan atau jabatan tertentu saja dan pada Kementerian Lembaga mana saja.

Bagaimana persiapannya dan corporate culture nya yang berbeda juga masa pensiun. Merit sistem sangatlah penting untuk diperhatikan dengan design regulasi yang bisa melindungi sistem karir ASN.

Menyadari hal ini DP KORPRI Nasional mencoba mengangkat topik menarik ini pada Webinar ke-59 KORPRI Menyapa ASN dengan tema “Polemik TNI dan POLRI menduduki Jabatan ASN” secara virtual pada Kamis (25/4/2024).

Webinar yang rutin diselenggarakan setiap minggu ini, menghadirkan Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, sebagai Keynote Speech dan Narasumber Aba Subagja, S.Sos, MAP, (Deputi SDM Aparatur Kemen PANRB), Tasdik Kinanto, SH, M.Hum (Wakil Ketua Komisi ASN), dan Dr. Agus Pambagyo (Pakar Kebijakan Publik) serta dimoderasi oleh Oni Bibin Bintoro, Dipl.Ing,M.Sc (Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian DPKN).

Ketum KORPRI Prof Zudan: Mari Kita Buat PP Manajemen ASN Untuk Lindungi Karir ASN, Bukan Pintu Masuk TNI POLRI

Narasumber pertama Aba Subagja menjelaskan bahwa masuknya TNI Polri kedalam jabatan ASN di Kementerian Lembaga atas kehendak atau usulan dari PPK K/L yang mengajukan ke Menpan, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga tidak dapat menolak usulan tersebut. Dalam hal ini pemahaman kepada PPK juga penting terkait Sistem Karir ASN dan jabatan yang perlu diduduki oleh TNI Polri. Fungsi ASN berdasarkan UU No.20 tahun 2023 Pasal 24 bahwa Pegawai ASN wajib Netralitas, artinya baik ASN dan TNI Polri harus Netral dalam menghadapi situasi politik negara. Dengan demikian masuknya TNI Polri harus melihat Talenta dengan memperhatikan kwalifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan dari instansi nya, kata Abba.

Narasumber berikutnya Tasdik Kinanto menyampaikan bahwa KASN melakukan tugas dan fungsinya mengawasi penerapan Merit Sistem dalam kebijakan manajemen ASN, mengawasi penegakan nilai dasar kode etik dan netralitas ASN dan mengawasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
UU No. 20 tahun 2023 Pasal 19 dan 20 menyebutkan bahwa Jabatan ASN atau Jabatan dij lingkungan TNI Polri dapat diisi oleh TNI Polri atau ASN sepanjang dipenuhi sesuai kompetensi dengan persyaratan lain yang ditentukan. Sistem merit merupakan landasan utama manajemen ASN. Jadi pada prinsipnya Kementerian Lembaga adalah rumah ASN yang pengisian jabatannya prioritas diisi oleh ASN dengan memenuhi standar kompetensi untuk kepastian karir ASN.

Agus Pambagyo selaku Pakar Kebijakan Publik menjelaskan bahwa masuknya TNI Polri ke dalam struktur ASN sebelumnya sudah ada pada UU No. 5 tahun 2014, hanya dipertegas saja kembali dalam UU No. 20 tahun 2023. Dalam melakukan revisi peraturan harus melakukan kajian yang mendalam terkait objek peraturan yang akan diubah karena perubahan peraturan perundangan akan merevisi kebijakan K/L. Dialog publik secara instruktur juga penting untuk mereview UU terdahulu. Kemenpan RB perlu melakukan banyak simulasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan saran sebelum melakukan perubahan. Hadirnya UU No. 20 tahun 2023 telah membuat semangat ASN untuk mengabdi pada negara hingga puncak karir tertinggi namun harus segera dibatalkan melalui Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena cacat kebijakan.

Webinar diikuti lebih dari 1.000 partisipan melalui Zoom Meeting dan lebih dari 14.000 kali ditonton melalui live streaming kanal Youtube.

Reporter: Casroni

Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum Program Doktor, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta dosen tetap pascasarjana Universitas Bororobudur, Trisakti dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah yang akan datang. Salah satunya terkait perbaikan aturan main dalam Pemilu (legislatif dan presiden-wakil presiden). Selain putusan PHPU, ada juga beberapa putusan MK terkait uji materi UU Pemilu yang harus ditindaklanjuti.

Begitupun dengan pandangan berbagai pihak dan pendapat para ahli yang juga bisa menjadi masukan berharga dalam melakukan pembaharuan hukum nasional agar penyelenggaraan Pemilu semakin demokratis. Misalnya, pandangan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia berisik dan melelahkan. Serta pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik semakin mahal.

“Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi untuk menyempurnakan sistem Pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis di lapangan,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional dengan Nilai Demokrasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum Program Doktor, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, secara umum dari berbagai putusan MK dan hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada dari berbagai kalangan, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pemilu yang akan datang. Antara lain terkait sistem Pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden – wakil presiden, besaran kursi per dapil, konversi suara menjadi kursi, keserentakan Pemilu, digitalisasi, hingga biaya politik yang mahal.

“Ada baiknya penyempurnaan UU Pemilu tersebut selesai pada awal masa pemerintahan yang akan datang. Jika selesai di tahun 2025 atau 2026, maka partai politik dan penyelenggara Pemilu serta pihak terkait lainnya memiliki cukup waktu melakukan sosialisasi dan persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2029,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2017 lalu sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik. Sehingga partai politik tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Idealnya, per suara sah yang didapatkan partai politik dikompensasi Rp 16.922. Dari kebutuhan ideal tersebut, setidaknya menurut KPK dan LIPI, negara bisa memenuhi 50 persennya, yakni sekitar Rp 8.461 per suara. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah.

“Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Hadiri Halal Bihalal Ikatan Alumni Jayabaya, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Bangun Kebersamaan dan Sinergi Sosial

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni (IKA) Jayabaya Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah IKA Jayabaya yang tetap eksis dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan positif untuk membangun semangat kebersamaan diantara alumni Jayabaya. Salah satunya melalui penyelenggaraan acara halal bihalal IKA Jayabaya dengan tema ‘Taburkan Maaf, Sucikan Hati dalam Indahnya Silaturahmi’.

“Forum halal bihalal antar alumni bukanlah dimaksudkan untuk sekedar mengingatkan memori kolektif kita pada romantika dan dinamika kehidupan kampus. Namun juga menjadi wahana untuk menguatkan kembali ikatan silaturahim di antara para alumni. Mendekatkan yang jauh, dan merekatkan yang dekat, Termasuk membangun semangat kebersamaan dan sinergi sosial,” ujar Bamsoet saat menghadiri Halal Bihalal IKA Jayabaya di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Hadiri Halal Bihalal Ikatan Alumni Jayabaya, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Bangun Kebersamaan dan Sinergi Sosial

Hadir antara lain Rektor Universitas Jayabaya Fauzie Yusuf Hasibuan, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Ketua Umum IKA Jayabaya Efri Jhonly, serta ratusan anggota IKA Jayabaya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, menjelang usianya yang ke 66 tahun, Universitas Jayabaya telah banyak melahirkan alumni. Dari kampus inilah, telah lahir tokoh-tokoh nasional dan sumberdaya-sumberdaya manusia unggulan yang berkiprah pada berbagai bidang, dan kisah suksesnya dapat menjadi inspirasi.

Diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, pengacara Elza Syarief, kakak-beradik penyanyi Cici Paramida dan Siti Rahmawati, mantan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, anggota DPD RI Sylviana Murni, serta anggota DPR Effendi Simbolon, Darul Siska, dan Mahfudz Abdurrahman.

“Pada awal kelahirannya, Universitas Jayabaya adalah cerminan dari gelora semangat pengabdian dan perjuangan Moeslim Taher yang mendirikan Universitas Jayabaya pada tahun 1958 saat beliau masih berusia 24 tahun. Harapan saya sebagai bagian dari Kelurga Besar IKA Jayabaya, semoga IKA Jayabaya bersama-sama dengan segenap sivitas akademika Universitas Jayabaya, dapat menjadikan Universitas Jayabaya semakin disegani, unggul dan berprestasi,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menceritakan ada pengalaman semasa kuliah di Universitas Jayabaya yang tidak terlupakan. Salah satunya, saat dirinya bersama rekan-rekan makan nasi goreng di suatu malam. Ketika hendak membayar, ternyata tidak ada satu pun yang membawa uang. Akhirnya, Bamsoet diam-diam mengambil sepatu kets baru milik MS Kaban untuk membayar nasi goreng yang mereka makan.

“Saat kuliah saya kos bersama teman-teman kuliah di Jayabaya, seperti mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Bursah Sarnubi, Eggy Sujana, dan lain-lain. Kamar saya hanya seukuran 2×3 meter. Mandi dengan nimba air dari sumur. Pas akhir bulan, datang tagihan bayar kos, kita suka saling main tunjuk-tunjukan siapa yang harus bayar kos,” kenang Bamsoet.

Reporter: Casroni

Dalam Semalam Polres Jakbar Amankan 12 Remaja Berikut Berbagai Sajam Diduga Hendak Akan Tawuran Di 2 Lokasi Berbeda

Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES II Tim Patroli perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat dalam semalam mengamankan sebanyak 12 remaja tanggung yang diduga hendak akan melakukan aksi tawuran, Sabtu, (27/4/2024).

Sebanyak 12 remaja tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda yakni di jalan Kedoya raya Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di jalan s parman Slipi Palmerah Jakarta Barat

Selain itu petugas turut mengamankan sebanyak 5 Buah celurit, 1 buah pedang, 1 buah balok dan 2 buah petasan

Gagalkan Aksi Tawuran, Polres Jakbar Amankan 12 Remaja Tanggung Di 2 Lokasi Berbeda

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat Akbp M Hari Agung Julianto mengatakan, Dalam semalam kami mengamankan sebanyak 12 remaja berikut berbagai sajam

Para remaja tersebut diamankan diantaranya pada pukul 01.00 petugas mengamankan sebanyak 7 remaja dan 2 buah celurit, 1 buah pedang serta balok di jalan Kedoya raya Kebon Jeruk Jakarta Barat

Sementara pada pukul 04.30 wib kami mengamankan kembali sebanyak 5 orang remaja berikut 3 buah celurit dan 2 buah petasan di jalan s parman Slipi Palmerah Jakarta Barat

Para remaja yang diamankan telah dibawa ke Polsek Kebon Jeruk dan Polsek Palmerah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan tindakan selanjutnya terkait kasus ini.

Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan intensitas patroli kewilayahan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya aksi tawuran dan gangguan keamanan lainnya.

Patroli tersebut akan dilakukan secara intensif pada jam-jam rawan terjadinya aksi kriminalitas, yaitu dari pukul 00.00 hingga pukul 05.00 WIB.

Hal ini sebagai upaya preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat.

Red/Hms

Dibalik Ungkap 37 Unit Sepeda Motor, Ipda Suparno, Rela Hadapi Pelaku Curanmor Bersenjata Samurai Untuk Gagalkan Aksi Pelaku

Jakarta Barat, KABAR EKSPRES II Polsek Tambora Jakarta Barat menjadi perhatian publik, pasalnya akhir akhir ini berhasil mengungkap motor hasil curian dengan jumlah yang tak tanggung tanggung yakni sebanyak 37 unit sepeda motor beberapa waktu lalu

Dibalik keberhasilannya tersebut ternyata tak lepas dari aksi seorang anggota polsek Tambora yang bertugas sebagai kasi humas Polsek Tambora

Suparno selain sebagai kasi humas dirinya juga aktif sebagai ketua RW

Seorang pria berpangkat inspektur dua (Ipda) pria kelahiran Wonogiri tahun 1966 ini akan memasuki masa pensiun dalam empat bulan mendatang, dirinya menunjukkan keberanian dan dedikasinya yang luar biasa dalam menghadapi pelaku pencurian motor.

Aksi heroiknya yang patut diacungi jempol terjadi saat ia menghadapi pelaku curanmor di wilayah nya yang bersenjatakan samurai (katana), sebuah senjata tajam yang cukup berbahaya.

Meskipun usianya tidak lagi muda, semangat dan keberaniannya tidak pernah pudar.

Aksi Heroik Kasi Humas Polsek Tambora Hadapi Pelaku Curanmor Bersenjatakan Samurai Panjang

Ketika ditanya mengenai kejadian tersebut, kasi humas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Ipda Suparno mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi dari jajaran reskrim Polsek Tambora mengenai beberapa ciri-ciri pelaku curanmor yang sering beraksi di wilayah Tambora dan meresahkan masyarakat.

Saat melakukan patroli di lingkungan tempat tinggalnya, Suparno mulai mencurigai seseorang yang tidak dikenalnya.

” Orang tersebut terlihat bergerak mencurigakan, seolah-olah sedang mengintai sepeda motor untuk dicuri,” Ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 27/4/2024.

Ketika akan dilakukan penangkapan, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata samurai.

Dengan keberanian dan kelincahan yang dimilikinya, Ipda Suparno berhasil mengamankan pelaku tersebut dan menemukan kunci letter T di kantong pelaku.

Saat dikonfirmasi kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida saat mengapresiasi atas keberhasilan yang dilakukan olehnya

” Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa semangat dan dedikasi seorang polisi tidak terbatas oleh usia, dan Ipda Suparno adalah contoh nyata dari hal ini,” ucap Donny

Tindakannya yang cepat dan efektif telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Tambora.

” Menurutnya itu sangat luar biasa dan patut diapresiasi, “terangnya

Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 37 sepeda motor hasil curian berhasil diamankan oleh Polsek Tambora, polisi turut mengamankan sebanyak 3 orang pelaku berinisial RKS (21),RS (28) dan BS (25)

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Donny Agung Harvida didampingi Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Diaman Saragih dan Kanit reskrim Akp Rahmat Wibowo mengungkapkan bahwa ketiga pelaku yang berhasil diamankan memiliki peran yang berbeda dalam aksi pencurian tersebut.

” RKS berperan sebagai eksekutor, sementara RS dan BS berperan sebagai joki,” ujar Donny saat press confrence di Mapolsek, Kamis, 25/4/2024.

Red/Hms

Wujudkan Kemandirian Daerah, Kepala BSKDN Dorong Proyek Perubahan Jadi Inovasi

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong proyek perubahan sebagai output dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II menjadi inovasi. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas dan potensi lokal untuk mendukung kemandirian daerah.

“Secara ekonomi kita membutuhkan investasi tetapi dengan menggunakan modal yang melekat di kita yaitu pemikiran, kita dapat menggunakan inovasi kita untuk mempercepat kemandirian daerah,” ungkap Yusharto secara virtual saat menjadi narasumber dalam PKN Tingkat II di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat, (26/4/2024).

Dia melanjutkan, agar dapat dijadikan sebagai inovasi, proyek perubahan harus memenuhi sejumlah kriteria meliputi proyek perubahan harus berasal dari ide kreatif peserta; berdasarkan isu terkini; memperoleh dukungan penuh dari atasan langsung hingga institusi; menjawab permasalahan organisasi dalam lingkup strategis; meningkatkan kinerja organisasi lebih adaptif; memberi keuntungan bagi organisasi dan menunjukkan branding dari proyek perubahan.

“(Kriteria ini) dapat menjadikan hasil pemikiran Bapak/Ibu sekalian sebagai suatu terobosan atau langkah inovatif di tempat kerja masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, untuk memastikan adanya kebaruan dalam terobosan atau ide kreatif yang dicetuskan, setiap peserta juga harus memahami sejumlah hal seperti apakah terobosan yang ditawarkan memiliki dampak positif, mampu memberi solusi, tidak melanggar sistem yang ada hingga bersifat berkesinambungan. “Berpikir kreatif terlebih dahulu, lalu ini akan diikuti dengan infensi dan inovasi,” jelasnya.

Wujudkan Kemandirian Daerah, Kepala BSKDN Dorong Proyek Perubahan Jadi Inovasi

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto membeberkan pihaknya telah berhasil menghimpun 28.539 inovasi pada tahun 2023. Dia berharap tahun 2024 partisipasi daerah dalam pelaporan inovasi semakin meningkat. Dirinya menambahkan, BSKDN juga memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat contoh-contoh inovasi dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dapat mengakses aplikasi tersebut untuk menambah pengetahuan terkait inovasi.

“Kami mengajak Bapak/Ibu dari penyelenggara pelatihan untuk bisa mengakses aplikasi yang sudah disiapkan oleh BSKDN yaitu Tuxedovation untuk bisa melihat apa saja yang sudah ada berdasarkan urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan mana saja yang belum ada,” jelasnya.

Yusharto menegaskan, ke depan pihaknya juga akan menyempurnakan aplikasi IID agar setiap peserta PKN TK II dapat menginput proyek perubahan sebagai inovasi pada aplikasi IID tersebut. “Namun, terlebih dahulu akan kami konfirmasi pada pemerintah daerah masing-masing, apakah proyek perubahan yang digagas oleh peserta ini akan dimasukan dalam pengukuran IID atau ditunda terlebih dahulu untuk ditingkatkan kematangannya,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Medan, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui optimalisasi kebijakan fiskal nasional. Upaya ini penting diimplementasikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan roda pembangunan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group yang berlangsung di Ballroom Santika Premiere Dyandara Hotel dan Convention, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (26/4/2024).

“PSN ini bukan hanya sekedar kebijakan pembebasan pajak terhutang atas program ini, namun harus kita melihat jauh ke depan terkait dampak positif yang ditimbulkan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Baik langsung maupun secara tidak langsung, khususnya terkait perputaran roda perekonomian masyarakat yang secara otomatis menguatkan dan mendukung stabilitas fiskal daerah,” katanya.

Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Maurits menyampaikan, Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah (Pemda) berperan dalam mengasistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda. Selain itu, Kemendagri juga mendorong Pemda dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Oleh karena itu, Kemendagri sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung percepatan roda pembangunan di Indonesia.

“Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mulai dari landasan hukum sebagai dasar pelaksanaannya, administrasi pengelolaannya, hak serta kewajibannya, sampai dengan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya dapat menambah pengetahuan bagi seluruh aparat pemerintah daerah, BPN, dan juga dari jajaran PTPN dalam upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya mengenai PSN ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maurits memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi PSN oleh PTPN karena memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selain itu, Program Prioritas Nasional yang diimplementasikan menjadi PSN telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

“Acara seperti ini bermanfaat dalam menginformasikan kebijakan baru pemerintah, baik yang terkait dengan masyarakat maupun dengan pemerintah daerah, sehingga dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder terkait, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU HKPD maupun PP KUPDRD,” ungkapnya.

Maurits melanjutkan, dalam hal insentif fiskal daerah, kepala daerah memiliki kewenangan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka menjaga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Melalui pemberian insentif fiskal tersebut, diharapkan beban pajak berkurang, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD. Dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Reporter: Rizky

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Gelaran Art Jakarta Gardens 2024

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi terselenggaranya Art Jakarta Gardens 2024 di Hutan Kota, Plataran mulai 23-28 April 2028. Menghadirkan berbagai karya dari seniman terkemuka dari berbagai generasi seperti Loris dan Lara Marino dari generasi Z hingga maestro modern Indonesia G. Sidharta, Nyoman Nuarta, seniman lainya dengan eksperimen kreatif seperti Dian Hardiansyah dan Lara Marino dari Switzerland.

“Sejak dimulai pada tahun 2022, Art Jakarta Gardens telah berkembang menjadi acara seni tahunan yang dinanti para pecinta dan penggemar seni. Kali ini menampilkan 23 galeri terkenal serta 30 patung dan instalasi luar ruangan yang menawan. Sehingga dapat memberikan pengalaman memukau kepada para pengunjung karena dapat menggabungkan seni dan alam,” ujar Bamsoet usai menghadiri Art Jakarta Gardens 2024, di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehadiran Art Jakarta Gardens yang rutin diselenggarakan setiap tahun, telah memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan berbagai karyanya. Sekaligus turut memperkaya acara seni dan hiburan bagi masyarakat di Jakarta dengan latar belakang perkotaan di Hutan Kota by Plataran yang diubah menjadi galeri terbuka yang dinamis.

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Gelaran Art Jakarta Gardens 2024

“Art Jakarta Gardens juga mendorong lebih banyak korporasi untuk berkolaborasi dengan seniman Indonesia, baik dalam event tahunan Art Jakarta Gardens maupun proyek lainnya. Sehingga dapat menambah dukungan yang lebih kuat terhadap ekosistem seni,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, event seperti ini jangan hanya berhenti di Hutan Kota Plataran saja. Melainkan juga harus diikuti oleh berbagai korporasi di daerah lain, dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau yang ada di setiap daerah.

“Apresiasi kita terhadap karya seni anak negeri, adalah bentuk keberpihakan terhadap penguatan kedaulatan budaya bangsa. Penyelenggaraan event seperti Art Jakarta Gardens yang dimulai pada transisi pandemi Covid, menyiratkan sebuah pesan penting, bahwa pandemi tidak boleh mengendurkan semangat, melemahkan hati, dan memasung pikiran kita untuk tetap bekerja dan berkarya. Karenanya event ini harus tetap rutin terselenggara, sekaligus menyebar ke berbagai daerah lainnya,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Terima Pengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Penjualan Langsung

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), terkait keberadaan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Kedua peraturan tersebut melarang penjualan langsung (direct selling) menjual produknya melalui online marketplace (e-Commerce).

Disisi lain, Malaysia dan Filipina saja sudah memberikan izin kepada pelaku direct selling mengakses platform e-Commerce. Sementara Thailand, Brazil, dan Tiongkok, sudah memperbolehkan berbagai produk penjualan langsung melalui platform digital marketing.

“Karena pelaku direct selling Indonesia tidak bisa mengakses e-Commerce, justru malah membuat pelaku usaha lain yang melakukannya. Akibatnya terjadi persaingan tidak sehat karena saling banting harga atau bahkan maraknya penipuan terhadap konsumen. Jika diberikan akses official ke berbagai platform e-Commerce, mereka bisa melakukan pengawasan sekaligus pengendalian mutu produk,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus APLI, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Terima Pengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Industri Penjualan Langsung

Hadir para pengurus APLI antara lain, Ketua Umum Kany Soemantoro, Sekretaris Jenderal Ina Rachman, Pengawas Kode Etik Mulyaharja, serta Wakil Ketua Andam Dewi, Petrus Irianto, dan Afianto Tjia.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah perkembangan platform e-Commerce yang malah membuat produk impor membanjiri dalam negeri, industri direct selling justru berjasa dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Karena mayoritas produk yang dijual adalah produk dalam negeri.

“Karenanya pemerintah perlu memberikan keberpihakan kepada pelaku industri direct selling agar mereka bisa menjajakan dagangannya melalui sarana digital marketplace. Sehingga bisa semakin menggairahkan pelaku UMKM dalam negeri. Hasil produk dalam negeri harus menjadi raja di negeri sendiri,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina APLI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Mengingat ekosistem ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 8 juta orang yang menjadi distributor penjualan langsung, serta 579 perusahaan yang sudah memiliki ijin penjualan langsung.

“Selama ini bisnis penjualan langsung juga telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Tergambar pada besarnya transaksi penjualan yang cukup signifikan. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 saja, ketika kondisi perekonomian tengah mengalami kelesuan, bisnis penjualan langsung justru mencatatkan transaksi lebih dari Rp 16,3 triliun,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Gelaran Kejuaraan Offroad IMI x IOF Challenge 2024 di Sirkuit Purangga Park Kebumen

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Indonesia Offroad Federation (IOF) berkolaborasi menyelenggarakan Kejuaraan Adventure Offroad bertajuk IMI x IOF Challenge 2024, di Sirkuit Purangga Park, Kebumen, Jawa Tengah pada 10-12 Mei 2024. Memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah.

IMI bersama IOF juga sedang mempersiapkan MoU untuk bekerjasama memajukan kejuaraan offroad di berbagai daerah. Sekaligus agar tidak ada lagi kesalahpahaman maupun miskomunikasi terkait proses perizinan dan hal lainnya seputar penyelenggaraan kejuaraan offroad. Karena pada prinsipnya, IMI dan IOF memiliki kesamaan visi bahwa olahraga offroad harus terus maju dan berkembang. Semakin banyak event kejuaraan, semakin bagus dalam pembinaan para atlet offroad.

“IMI dan IOF juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Perhutani. Sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kawasan hutan Perhutani sebagai lokasi kegiatan offroad tanpa merusak ekosistem lingkungannya. Melainkan memberikan nilai tambah bagi kawasan Perhutani agar bisa mendukung pengembangan atlet offroad,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus IOF, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Gelaran Kejuaraan Offroad IMI x IOF Challenge 2024 di Sirkuit Purangga Park Kebumen

Hadir antara lain Ketua IMI x IOF Challenge 2024 sekaligus Komisi Adventure Offroad IMI Pusat Gladys Soesatyo, Sekretaris Jenderal IOF Joko Permana, Kadep I Organisasi IOF Tonny Hendrik Lasut, Kadep III Olahraga IOF Lalu Herman Mahaputra, Kadiv Roda Dua IOF Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto, Anggota Divisi Roda Dua IOF Yanuar Mahendra serta Anggota Divisi Litbang IOF Yakub Haliq.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMI x IOF Challenge 2024 menghadirkan perlombaan offroad yang seru dan menantang bagi para offroader. Kejuaraan terbagi dalam dua kategori. Yakni IMI Adventure Offroad Non Winch yang terdiri dari kelas G1, G2, G3, dan G4. Serta IOF Adventure Offroad Winching yang terbagi dalam kelas Adventure Offroad Individual Winch (Kelas FFA) dan Adventure Offroad Team Winch (Kelas FFA).

“Sejauh ini sudah ada 30 starting yang terdaftar, dan masih akan bertambah lagi mengingat waktu pelaksanaan yang masih beberapa minggu lagi. IMI x IOF Challenge 2024 menjadi ajang bagi para offroader untuk menunjukkan kemampuan dan ketangguhan mereka. Khususnya dalam menaklukkan medan off-road yang menantang. Para peserta akan diuji kemampuannya dalam navigasi, teknik mengemudi, dan kerja sama tim,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para offroader agar mampu menaklukan berbagai lintasan yang berat, sehingga bisa melahirkan offroader handal. Para peserta sekaligus penonton juga bisa mengeksplorasi keindahan alam di sekitar lokasi Sirkuit Purangga Park.

“Menjadikan event ini tidak hanya sekadar event otomotif, melainkan juga sebagai promosi Purangga Park sebagai destinasi wisata alam di Kebumen. Sehingga masyarakat luas akan semakin banyak lagi yang datang ke Purangga Park. IMI x IOF Challenge 2024, maupun berbagai kejuaraan otomotif lainnya dapat memberikan multiplier effect economy yang signifikan bagi masyarakat di sekitar lokasi sirkuit. Sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Repoeter: Casroni