Jakarta, – KABAR EKSPRES II Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka penipuan melalui aplikasi kencan daring. Dua tersangka merupakan WNA Cina dan satu tersangka WNI.
Direktur Reserse Kriminal Umum Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, tim penyidik juga mengamankan satu orang lagi pagi tadi, namun masih dalam pemeriksaan dan belum ditetapkan tersangka.
“Kami mengamankan 19 WNI terdiri dari 16 laki-laki dan tiga perempuan, serta dua WNA laki-laki. Dari pihak yang diamankan itu, tiga telah ditetapkan sebagai tersangka dan satu lagi tadi kita amankan dan masih pendalaman,” jelas Direktur di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024).
Menurut Direktur, dari tiga tersangka yang telah ditetap, baru satu korban warga negara Indonesia yang berhasil diumgkap dituntaskan. Sebab, korban lainnya sejumlah 367 adalah WNA.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan Divhubinter karena korban juga ada yang merupakan warga negara asing,” ungkap Direktur.
Lebih lanjut dijelaskan Direktur, dalam melakukan aksinya para tersangka menggunakan modus berkenalan dengan korban melalui sejumlah aplikasi kencan daring. Setelah itu, pelaku dan korban berkenalan untuk semakin mengintenskan kedekatan.
Bareskrim Bongkar Love Scamming, Tersangka Untung Hingga Rp50 M Sebulan
Dalam tahap pendekatan, tersangka memetakan korban di media sosialnya dan apa saja barang yang dimilikinya hingga kebiasaannya. Selama proses komunikasi dengan korban juga dilakukan pengiriman foto-foto seksi.
Usai benar-benar dekat, tersangka akan merayu korban untuk berbisnis di toko daring melalui http://shop66.hccgolf.com. Lalu, korban diminta memasukan deposit Rp20 juta.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah ekonomi. Para pelaku meraup Rp40-Rp50 miliar per bulan,” ujar Direktur.
Tersangka dijerat Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDua Bintara Mahasiswa (Bamasis) dari Poltekad Kodiklatad menunjukkan dedikasi dan keunggulan mereka pada sebuah ajang bergengsi dalam kompetisi tingkat Internasional yakni Youth Excursion Network : Digital Inovation yang di gelar selama empat hari di International Youth Centre, Kuala Lumpur, Malaysia mulai tanggal 16 sampai dengan 19 Januari 2024.
Indonesian Youth Excursion Networkadalah kegiatan Internasional untuk mendorong inovasi kalangan pemuda dan menjadi forum inspiratif dimana pemuda Indonesia berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman untuk menciptakan inovasi di bidang digital.
Dalam kompetisi yang diikuti oleh 9 team (64 peserta) dari berbagai negara ini, Sertu Eka Anggara berhasil memenangkan penghargaan sebagai Best Presentation, sementara Sertu Citra Hudaya mengukir prestasi luar biasa dengan meraih empat gelar sekaligus yakni 1st Best Video, 1st Best Innovation, 1st Best Team, dan Best Delegate.
Dua Bamasis Poltekad Kodiklatad Menorehkan Prestasi di Kompetisi Internasional
Keberhasilan Sertu Eka Anggara sebagai Best Presentation menandai keahlian dan kemampuannya dalam menyajikan ide secara persuasif dan informatif. Sementara itu, Sertu Citra Hudaya mengukir sejarah lebih dari satu penghargaan, ini membuktikan keterampilan dan inovasinya yang luar biasa.
Kapuspen TNI Mayjen TN Dr. Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa, prestasi gemilang ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Poltekad Kodiklatad, tetapi juga mewakili kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI dalam kancah Internasional. Diharapkan pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan menjunjung tinggi nama bangsa.
“Dedikasi yang luar biasa dari Sertu Eka Anggara dan Sertu Citra Hudaya dalam membawa nama baik Indonesia di tingkat Internasional merupakan salah satu implementasi dari TNI PRIMA. Mereka mampu meng- upgrade dirinya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Prestasi ini menjadi dorongan bagi mereka dan rekan-rekan sesama prajurit TNI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” pungkas Kapuspen TNI.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.
Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.
“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).
“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” tandasnya.
Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.
“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa!
“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.
Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.
“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).
Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.
JAKARTA – KABAR EKSPRES IIKepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksanakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).
Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.
Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah, berintegritas, memiliki jiwa Korsa tinggi dan patuh pada Rantai Komando.
“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak, Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.
Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.
Pengarahan Mayjen TNI Farid Makruf Pada Prajurit dan PNS Makostrad
Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.
“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya.
Jakarta – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah jajaki program kerja sama dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) guna memperkuat perekonomian Indonesia berbasis potensi daerah. Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang khususnya bidang pertanian.
“Tahun ini (2023) kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan demikian masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun, ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 18 Januari 2024.
Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan.
“Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan,” tambah Yusharto.
Dia mengatakan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu mendapatkan banyak dukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. Terlebih sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani. “Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, ketua umum HPSMI Devi Erna Rachmawati mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BSKDN untuk memajukan daerah melalui potensi yang dimiliki khusunya potensi dalam bidang pertanian. Dia menambahkan, HPSMI memiliki visi misi membangun ekosistem pertanian yang mandiri menuju masyarkarakat tani yang sejahtera dan berdaulat.
BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan HPSMI Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Dirinya berharap, ke depan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian akan semakin optimal sehingga hasil produksinya dapat semakin meningkat. Kendati demikian, dia menekankan agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Semua problem-problem di lapangan (terkait pertanian) itulah tugas kita untuk bersinergi untuk berbuat something for food security termasuk dengan pemerintah,” ungkapnya.
Bersama dengan BSKDN, dia berharap pihaknya dapat menjaring potensi-potensi terbaik daerah dan berbagi pengetahuan agar perkembangan pertanian dan sektor lainnya di Indonesia dapat semakin meningkat. “Kita bisa melakukan pendataan potensi daerah hingga komparasi riset, apa potensi dari negara luar yang bisa kita bwa ke Indonesi atau pun Indonesia ke negara-negara Eurasia (negara di Benua Eropa dan Asia) dan beragam program yang bisa kita tawarkan lainnya,” pungkasnya.
KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, bahwa dirinya sejalan dengan pikiran Prof Yusril Ihza Mahendra, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi eksistensi TAP MPR, tidak menjawab pokok perkara yang diajukan. Yaitu kepastian hukum tatanegara manakala negara dalam situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan secara biasa.
“Bagaimana seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan kedaruratan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, dispute politik atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, sehingga pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Landasan apa yang akan dipakai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dihasilkan pemilu yang akan habis dan kadaluwarsa I 1 Oktober untuk legislatif dan 20 Oktober untuk Presiden/wakil presiden?”, tanya Bamsoet di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi I|I DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, mengingat putusan MK itu adalah final dan mengikat maka perlu dipikirkan jalan keluar agar kita segera memiliki protokol kedaruratan untuk mengantisipasi jika terjadi force majeure terhadap bangsa negara. Guna mencegah terjadinya negara dalam keadaan chaos karena kevakuman kekuasaan.
“Sebagai Ketua MPR tugas saya adalah mengingatkan kepada bangsa negara. Kendati dalam keadaan tertentu dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, bagaimana tentang perpanjangan atau pengisian jabatan-jabatan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif yang otomatis harus berakhir tepat waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945?” ujar Bamsoet.
Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa negara, tambah Bamsoet, adalah dengan melakukan revisi UU No.12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya penghapusan penjelasan pasal 7 ayat (1) b yang membatasi norma atas keberlakuan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945, di atas undang-undang.
“Memang agak aneh dan tidak begitu lazim, penjelasan membatasi norma dalam suatu perundang-undangan,” pungkas Bamsoet.
Palu Sulteng. – KABAR EKSPRES II Komandan Korem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han, Hadiri Giat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pj Bupati Donggala Serta Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Donggala, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Selasa, 16 Januari 2024.
Gubernuar Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Dalam Sambutannya mengatakan, Ucapan ” Selamat Kepada Moh. Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si yang telah menjabat PJ. Bupati Donggala, Gubernur berpesan, Tanamkan Nilai – nilai Sportivitas, Terima kasih.
Saya tahu selama ini Donggala tidak terbangun dengan baik karena barangkali di masa lalu ada sentimen antara satu sama lain”.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menegaskan Kepada Bupati Untuk memfokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala ke depan karena banyak orang orang Kalimantan yang datang ke Kabupaten Donggala untuk berwisata, Tahun 2025, nanti kita Fokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala serta Pembangunan Air Bersih tegas H. Rusdy Mastura mantan Walikota Palu 2 Periode dan mantan Ketua DPRD Kota Palu.
Dimana IKN itu sebagai Ibu Kota baru Negara, kita diuntungkan karena kita berhadapan dengan Kalimantan, Karenanya, sejak kala dari Jaman Penjajahan Belanda semua logistik Kalimantan berasal dari kita, sehingga yang diuntungkan betul betul adalah kita di Kabupaten Donggala dan di samping itu kita berhadapan langsung dengan IKN terang H. Rusdy Mastura.
Senada dengan itu, Danrem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto,S.I.P. M.Han, menuturkan, Kami Keluarga Besar Korem 132/Tdl, Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Pj. Bupati Donggala Bapak Moh.Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si, Selamat bertugas dan Selamat menjalankan Kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan Segenap Elemen masyarakat, Mudah mudahan dengan Pengalaman dan Kemampuan serta Integritas yang dimiliki, Mampu mengemban Amanah dengan Sebaik baiknya kata Danrem 132 / Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han.
Danrem 132/Tdl Hadiri Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Jabatan PJ.Bupati Donggala Moh. Refani Pakamundi.
Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pj. Bupati Donggala di hadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, S.I.K. Kejati Sulteng Agus Salim, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Hj. Nirwana, SH.M.Hum, Kapolresta Donggala AKBP Etos Satria Wisnuwardana, S.I.K .M.I.K. Dandim 1306 / KP diwakili Pabung Donggala Kodim 1306/Kota Palu Mayor inf. Ganafi, para Asisten Provinsi Sulteng, Seluruh Unsur Forkopimda Prov.Sulteng,Para Asisten Kabupaten Donggala , Seluruh para Kepala DPD Kabupaten Donggala.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kedatangan Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Jakarta (PM Jakarta) ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 17 Januari 2024, disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA (HNW).
Delegasi yang dipimpin oleh Zulfahmi Yasir Yunan S.Sos, M.Ip diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Kehadiran Zulfahmi yang didampingi oleh Sekretaris PM Jakarta Dipo Khairul Islam, Komandan KOKAM Yasser Atmanegara, serta beberapa pengurus lainnya kepada Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja mereka.
Di bulan Februari 2024, KOKAM Jakarta akan mengadakan pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) dan mereka mengundang HNW untuk mengisi salah satu materi diklatsar, dan HNW mengapresiasi kegiatan KOKAM ini dan menyanggupi untuk hadir menyampaiakan materi pelatihan dasar KOKAM itu.
Kepada wartawan yang men-door stop dirinya, HNW mengatakan Pemuda Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah yang menaunginya, merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. “Karenanya wajar bila ia terus melakukan gerakan pencerahan, dan tajdid/pembaruan”, ujarnya.
Sebagai organisasi pemuda, HNW menyebut Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan. “Sebagai organisasi yang menghimpun anak-anak muda, posisi mereka sangat menentukan dalam memetakan masa depan generasi bangsa termasuk generasi milenial dan Z, termasuk bila itu melalui Pemilu 2024”, ujar pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.
Hal demikian dikatakan sebab pemilih pemula yang terdiri dari anak muda (generasi milenial dan Z) jumlahnya sekitar 60 persen dari total pemilik suara sah.
Terima Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta, HNW: Gerakan Pemuda Dipentingkan Unt Pencerahan Hadirkan Pemilu yang Bersih dan Berkualitas
Semua kondisi bangsa dan negara menurut HNW akan banyak tergantung dari hasil pemilu.Untuk itu menjadi sangat penting peran aktif Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, bersih dari kecurangan dan mengkoreksi bila ada penyimpangan seperti money politic, intimidasi, termasuk ketidaknetralan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu.
Dari strategisnya peluang pemuda dan tantangan yang dihadapi, HNW berharap agar organisasi Pemuda Muhammadiyah itu agar memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. “Pemuda Muhammadiyah harusnya bisa mengedukasi dan menjadi solusi di tengah munculnya rasa kekhawatiran menjelang pemilu”, ujar alumni Universtas Madinah, Arab Saudi, itu.
Lebih lanjut dikatakan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bila mereka mampu berkontribusi pada umat dan bangsa maka anggota organisasi yang pusatnya berada di Menteng, Jakarta, itu bukan pemuda sembarang pemuda. “Tetapi pemuda yang berkualitas dan berkontribusi positif untuk masadepan generasi muda dan masadepan bangsa dan negara”tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta Pemuda Muhammadiyah ikut meluruskan pandangan yang salah bahwa politik itu kotor termasuk di kalangan generasi muda. Karena pandangan yang demikian membuat banyak di kalangan anak muda termasuk umat Islam tidak mau terlibat dalam urusan politik. “Pandangan tersebut perlu dikritisi dan dikoreksi, karena selain salah juga tidak menguntungkan kalangan pemuda”tuturnya.
Untuk meluruskan pandangan tersebut diharap bila ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang berpolitik agar mereka melakukannya dengan bertanggung jawab serta mampu menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
Kepada delegasi PM Jakarta yang hadir dalam kesempatan itu, HNW dengan tegas mengatakan dirinya mendukung kegiatan mereka. “Pemuda Muhammadiyah harus bekerja sama secara positif dan konstruktif dengan berbagai pihak termasuk di dunia politik yang terbukti tulus dan peduli dengan masalah Umat dan masadepan bangsa dan generasi mudanya. Karena sehebat apapun organisasi Pemuda, tidak mungkin mengatasi semua masalah. Diperlukan kolaborasi (ta’awun) memperjuangkan maslahat Umat Bangsa dan Negara”pungkasnya.
Jakarta Barat, – KABAR RKSPRES IIKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menggandeng Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Polres Metro Jakarta Barat,Kamis, 18/1/2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Polres dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, menyampaikan terkait kemudahan yang diberikan dengan memadankan NIK dengan NPWP.
“Memang luar biasa, one number bisa segalanya. Itu bagus, memudahkan sistem, memudahkan pelayanan. Masyarakat saat ini memang butuh sistem yang mudah,” jelas Sarly Sollu.
Beliau berharap agar DJP terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, karena semakin rumit pelayanan, masyarakat akan semakin enggan melibatkan diri dalam urusan perpajakan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, Eko Hadiyanto, menyambut baik harapan tersebut dan mengingatkan peserta sosialisasi mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
Sosialisasi Pajak: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Polres Metro Jakarta Barat untuk Memudahkan Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP
Eko menjelaskan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 30 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Wajib pajak dapat melapor melalui E-Filing di mana saja dan kapan saja.
Eko juga menyoroti program pemadanan NIK dengan NPWP yang diluncurkan DJP untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan.
Selain itu, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memudahkan wajib pajak dari tahap registrasi hingga pembayaran pajak.
Dalam sesi sosialisasi, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat, Muhammad Mahiddin, menjelaskan materi PMK 168 Tahun 2023 terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemadanan NIK dengan NPWP, dan proses bisnis perpajakan dalam PSIAP.
Sementara Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, Arif Wahyudin, memberikan panduan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online.
Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta sosialisasi terkait pemadanan NIK-NPWP, layanan EFIN, dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.
Dengan adanya kerjasama antara instansi pajak dan Polres Metro Jakarta Barat, diharapkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan semakin meningkat, dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien.
Jakarta – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk upaya melakukan antisipasi sehubungan dengan meningkatnya penderita kanker di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dan Dharma Wanita Persaruan (DWP) Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi terkait penyakit kanker kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Bina Adwil, Rabu (17/01/2024) di Jakarta.
Sosialisasi dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Lt 3 Gedung H Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) yang mewakili Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
“Perlu kita ketahui kanker ini merupakan penyakit _silentkiller_ maka dari itu pada kesempatan ini kita perlu cermati untuk mendeteksi bagaimana jenis-jenisnya, gejala-gejalanya, dan juga mengedepankan aspek pencegahan” terang Rizza.
Hingga hari ini kanker masih menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi banyak orang. Untuk itu, sosialisasi ini tak hanya penting bagi para wanita, tetapi juga para pria. Khususnya adalah kanker serviks, kanker payudara untuk wanita dan kanker prostat untuk pria.
Ditjen Bina Adwil dan Dharma Wanita Adwil Lakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Penyakit Kanker
Rizza juga menjelaskan kanker ini tidak dapat di abaikan begitu saja dikarenakan pencegahan penyakit kanker harus dimulai sedini mungkin. Kesadaran terhadap kanker harus dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga dan orang terdekat kita.
“Banyak rekan-rekan kita, kolega-kolega kita yang menderita hal-hal yang terlambat mengetahui, terdekteksi sudah stadium lanjut, sehingga mempersulit upaya pengobatan, oleh karena itu lakukan deteksi dini jangan sampai terlambat” ucap Rizza.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Konsultan Kesehatan Lembaga Kanker Indonesia, Joshua Cahyo Mentari dan dr. Sylviana Andinisari, M.Sc, dari Kementerian Kesehatan RI.
