Kategori: Banten

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Guna mendapatkan personel TNI AD yang berkualitas dan kompeten, serta bersertifikasi sesuai keahliannya, TNI AD menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Social Media Supervisor dan Copy Writing (penulis konten) yang diselenggarakan selama empat hari (23-26 Januari 2024), di Rindam Jaya/Jayakarta.

Hal tersebut diungkap Paban II/Minanev Spersad Kolonel Inf Gunawan Permadi, S.E., M.A.P. kala membuka acara pelatihan dan sertifikasi tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan secara terpusat ini, diikuti oleh 100 orang peserta, baik Perwira Pertama (Pama) maupun Bintara, yang berasal dari personel Kotama dan Balakpus TNI AD. Diketahui bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan Social Media Supervisor, sementara 50 orang lainnya mengikuti pelatihan konten/copy writing Dimana pelatihan dan sertifikasi profesi ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan TNI AD yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

“Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki Prajurit TNI AD, serta sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing Prajurit TNI AD sebagai tenaga kerja profesional dalam era industri 4.0.,” jelasnya.

Kegiatan sertifikasi kompetensi Prajurit TNI AD ini merupakan cikal bakal pembentukan calon Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AD, yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi Prajurit TNI AD sebagaimana tuntutan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu bentuk kesejahteraan dan perhatian yang diberikan oleh pimpinan TNI AD kepada prajurit. Sehingga diharapkan prajurit yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini dapat memiliki bekal berupa peluang karier di masa pensiunnya nanti.

Berbagai materi pelatihan, diantaranya perencanaan riset, pengelolaan data riset, komunikasi efektif, pengunaan sosial media dan aplikasi daring, serta cara berfikir kritis dengan para pemateri dari P4S Academy dan sertifikasi di laksanakan oleh Lembaga sertifikasi yang sudah berlisensi dari BNSP. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membantu organisasi TNI AD dalam mencapai keberhasilan tugas pokok baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Imbauan, Intruksi dan Edaran mengenai kode etik perilaku Jaksa sudah beberapa kali disampaikan baik melalui edaran, maupun dalam berbagai kesempatan. Jakarta, 22/01/2024.

Hal ini perlu menjadi perhatian kembali di masa perkembangan media sosial dan dunia digital yang sangat menghawatirkan, terlebih seorang Jaksa adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.

Jaksa Agung memperhatikan dimulai dari hal yang sangat kecil yaitu cara berpakaian dan penggunaan pakaian sesuai dengan Gamjak (Seragam Jaksa), sehingga masayarakat bisa membedakan mana Jaksa mana yang aparat lainnya. Atribut tertentu, penempatan dan penggunaannya sangatlah penting untuk menambah performance, ada beberapa atribut yang melambangkan organisasi dan pendidikan yang digantikan dengan konsep kekinian oleh Jaksa Agung.

Menjadi seorang Jaksa tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan, sejak mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Jaksa pun sudah dibekali dengan Kode Perilaku Jaksa seperti tidak boleh bertato, tidak boleh berjenggot, tidak boleh bertindik sembarangan, tidak memakai pewarna rambut yang dilarang, termasuk tidak pamer kemewahan (Flexing) karena Jaksa itu melekat secara personality pada diri seseorang. Jaksa Agung juga menegaskan kembali bahwa Jaksa tidak boleh mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merugikan institusi seperti tempat hiburan malam dan sejenisnya.

Menjadi seorang Jaksa itu tidak mudah karena kerap mendapat sorotan di masyarakat, apalagi di era yang rentan viral, maka cara bertutur di masyarakat juga harus mengutamakan tata krama, adab, dan etika. Hal itu bagian dari hukum yang hidup di dalam masyarakat kita.

Ketika memiliki performance dan personality yang buruk, maka akan berpengaruh pada kinerja seseorang, terlebih lagi tentang penilaian seseorang yang negatif, sehingga apapun perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tidak bernilai atau tidak memiliki value.

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang humanis adalah cerminan Jaksa masa kini dan di masa mendatang.

Tidak ada larangan bermain media sosial yang bisa memperkenalkan Jaksa Humanis dan kinerja Kejaksaan di mata masyarakat. Jadilah Jaksa yang dicintai dan dipercaya masyarakat dalam segala hal,” tutup Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Red

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Deklarasi Pemilu Damai lintas Ormas dan Agama yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Soedirman Kav 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (16/01/2024).

Deklarasi Pemilu Damai ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diikuti 87 organisasi lintas agama dan majelis agama di bawah naungan MUI dengan mengangkat tema “Mengawal Pemilu Damai, Jujur, Adil, Bermartabat”.

Dalam Deklarasi Pemilu Damai ini para Tokoh Bangsa Lintas Ormas Islam dan Lintas Agama, mengikrarkan 7 komitmen bersama yang harus dijaga dan dijalankan secara bersama-sama yaitu;

1. Berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.

2. Mengajak semua komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

3. Mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab.

4. Mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.

5. Mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol dan Elite Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak menjadikan konten agama dan SARA sebagai bahan kampanye negatif dan bahan candaan.

6. Mendesak seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, peserta Pemilu maupun masyarakat untuk menerima hasil Pemilu yang dilaksanakan dengan netral, jujur, adil dan bermartabat.

7. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwakilkan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketum Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Ketum Persatuan Gereja Indonesia, Ketum Konfrensi Wali Gereja Indonesia, Ketum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketum Persatuan Umat Budha Indonesia dan Ketum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Djaka Budi Utama, Asrenum Panglima TNI Laksda Hery Puranto, Asops Panglima TNI Laksda TNI Rachmad Jayadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Aslog Panglima TNI Laksda TNI Budi Sulistyo, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Kustono, Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Ian Heriyawan serta tamu undanganlainnya.

Autentikasi:
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Red

Banten, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang Danrem 064/MY Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus menjadi Narasumber Fokus Group Discussion dengan pembahasan pengaturan tindak pidana terhadap keamanan Negara dan tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selasa. (16/01/2024)

Focus Group Discussing (FGD) diselenggarakan oleh pusat perancangan undang undang bidang politik hukum dan hak asasi manusia badan keahlian DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Focus Group Discussing (FGD) ini dihadiri juga oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, S.E.,M.M, Wakil Ketua BURT DPR RI Dr. H.R Achmad Dimyati Natakusuma SH.MH Msi, Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma, Kepala Pusat perencanaan Undang undang bidang politik, hukum dan HAM badan keahlian DPR RI Lidya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Banten AKBP Mikrodin, Koorditanor Kejaksaan Tinggi Banten Neneng Rahmadini, SH. MH, Dandim 0603/Pandeglang Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Para ASDA, Kepala OPD Kab Pandeglang, Para Camat dan Kepala Desa Sekabupaten Pandeglang

Brigjen TNI Fierman selaku narasumber menjelasakan tentang kejahatan terhadap pertahanan negara dalam korelasinya dengan UU No. 1 Tahun 2023 meliputi pembocoran rahasia pertahanan negara pasal 197, pengkhianatan terhadap negara pasal 198 dan 201, tindak pidana waktu perang pasal 199 dan 200 dan sabotase pasal 202

“Undang undang ini dibuat bukan untuk menyengsarakan masyarakat, tapi untuk menjaga agar negara kita ini tetap besar, menjaga kedaulatan keutuhan wilayah serta untuk melindungi hajat orang banyak” ungkapnya

Sementara itu Bupati Pandeglang Irna Narulita, S.E.,M.M., dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini akan mengulas tentang UU No. 1 Tahun 2023 yang membahas tentang KUHP Baru dimana KUHP sebelumnya dinilai merupakan aturan yang diwariskan dari masa kolonialisme Belanda sehingga harus dilakukan revisi karena sudah tidak relevan.

Intinya pembahasan tentang KUHP Baru ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan aturan yang baru disusun dalam UU No. 1 Tahun 2023. Nantinya dalam pembahasan UU No. 1 Tahun 2023 ini akan mengulas lebih dalam tentang kondisi negara secara aktual diantaranya meliputi penanganan terhadap tindakan makar terhadap negara, tindakan asusila, penistaan agama dan permasalahan lainnya yang sebelumnya belum sempat diatur secara jelas dalam KUHP lama sehingga nantinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi lebih maju.

“Diharapkan agar seluruh pihak yang hadir dalam FGD ini mendukung keberlangsungan acara dan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang agar berlangsung secara kondusif, “ucapnya.

Red

Banten, – KABAR EKSPRES II Sejumlah agenda dalam kunjungan Kerja Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin yang didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan di Ponpes Al Nawawi Tanara Kabupaten Serang selama tiga hari mendapat pengawalan ketat dari Satgas Pam VVIP demi keamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya.

Diantaranya Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meluncurkan Tanara Clean Up di Taman Batu Qur’an, Masjid Syech Nawawi Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten

Satuan Tugas Pengamanan Wilayah (Satgaspamwil) Korem 064/MY yang dipimpin langsung Danrem 064/MY Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus menerjunkan sejumlah 842 personel gabungan TNI, Polri dan Unsur Pengamanan dari Pemkab Serang melaksanakan pengamanan secara melekat, berlapis, bertanggung jawab dan konsisten sehingga kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden RI berjalan sesuai rencana, tertib, aman dan lancar. Senin (15/01/2024)

Danrem 064/MY, mengucapkan terima kasih kepada semua satuan baik dari TNI, Polri maupun unsur Pemda yang telah bersinergi dalam pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI selama di Ponpes Al Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

Demikian pula, Danrem sangat mengapresiasi dukungan masyarakat dan komponen lainnya yang telah mendukung terwujudnya kondusifitas wilayah demi kelancaran tugas pengamanan tersebut.

Suksesnya kegiatan tersebut juga, tidak terlepas dari dukungan dari Forkopimda Kabupaten Serang maupun Propinsi Banten, serta solidnya koordinasi para Dansat di lapangan baik dari Unsur TNI maupun Polri.

Red