Kategori: Bakti Sosial

Ketua Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) Stanley Towoliu didampingi Kepala Litbang Dadang Suhendar SH kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Senin (30/6/2025).

Kedatangan Ketua MJKS Stanley Towoliu ini untuk menyampaikan informasi tambahan terkait dugaan penghilangan dokumen barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan rekening liar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado khususnya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unsrat.

Stanley Towoliu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penghilangan dokumen tersebut dilakukan untuk melindungi aktor utama kasus, yakni eks Rektor Unsrat berinisial EK dan eks Wakil Rektor Bidang Akademik Unsrat berinisial GV. GV sendiri diketahui merupakan adik dari pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut Towoliu, ada sejumlah bukti dokumen terkait dugaan keterlibatan pejabat Unsrat itu sengaja dihilangkan saat penggeledahan di kantor Rektorat Unsrat oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut). Dokumen-dokumen yang dimaksud berkaitan dengan kerja sama Unsrat dengan sejumlah perusahaan yang diduga merugikan negara Rp 52 Miliar.

Saat menemui pihak Kejagung RI, Towoliu justeru mendapat kabar bahwa surat aduan MJKS dan permintaan supervisi kasus dugaan korupsi dan rekening liar di LPPM Unsrat telah ditindaklanjuti pihak Kejagung RI.

“Kami diberitahu langsung pihak Kejagung bahwa laporan MJKS telah direspon, dan kini sementara ditelaah tim Dirops Lapdumas Pidsus Kejagung,” kata Stanley Towoliu saat ditemui awak media di depan gedung Kejagung, Senin (30/6/2025).

Ia menuturkan, selain meminta pihak Kejagung untuk menelusuri indikasi raibnya beberapa dokumen itu, pihaknya juga telah melakukan monitoring langsung di gedung bundar Pidsus.

“Kami salut kepada pimpinan di Kejagung yang telah memproses laporan kami. Yang pasti MJKS meminta pihak Kejagung dan Kejati Sulut segera mengungkap dan menangkap oknum-oknum petinggi Unsrat jika terbukti sengaja melakukan tindakan tidak terpuji itu,” tandas Towoliu, aktifis yang pernah menjadi pimpinan di media TV lokal terbesar di Manado.

Laporan Awal MJKS ke Kejaksaan Agung RI

Sebelumnya, MJKS telah melayangkan laporan resmi ke Kejagung RI pada (20/3/2025) lalu oleh Kepala Litbang MJKS Dadang Suhendar. Laporan tersebut didasari oleh hasil investigasi MJKS yang menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana di Unsrat, khususnya terkait proyek-proyek yang melibatkan LPPM.

Dalam laporan awal tersebut, MJKS telah membeberkan data yang mengaitkan dugaan keterlibatan dua eks petinggi Unsrat yakni Ellen Kumaat dan Grevo Gerung, karena dalam lampiran dokumen pelaporan, kedua oknum dosen ini turut menerima aliran dana dari kerjasama antara LPPM Unsrat dengan sejumlah Perusahaan di Manado.

MJKS membeberkan dugaan keterlibatan adik Rocky Gerung tersebut yakni dalam penggunaan anggaran kegiatan ‘Supervisory service for public road construction’ – program kerja sama antara Unsrat, PT TTN, dan PT MSM senilai Rp1,2 miliar pada tahun 2024. Selain itu, juga terungkap adanya anggaran untuk kajian Desain Kawasan, Desain Bangunan, dan DED Kawasan Relokasi senilai kurang lebih Rp350 juta. Laporan ini menjadi dasar awal bagi Kejati Sulut untuk memulai penyelidikan.

Desakan Supervisi dan pengusutan dugaan penghilangan barang bukti ini dilakukan MJKS untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan dan tidak ada upaya menghalangi proses hukum.

“Kami khawatir jika kasus ini terus ditangani oleh Kejati Sulut tanpa supervisi ketat dari Kejagung, akan ada upaya sistematis untuk menghilangkan jejak dan melindungi para pelaku utama. Penghilangan barang bukti ini jelas upaya menghambat proses hukum dan melindungi aktor utama yang kami duga adalah EK dan GV,” ujar Towoliu.

MJKS Ungkap Ada Pelapor Lain di Kasus Dugaan Korupsi Unsrat

Selain ke Kejagung RI, kedua aktifis anti korupsi ini juga menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengecekan tindaklanjut atas laporan terkait dugaan korupsi dan rekening liar di Unsrat Manado, khususnya di LPPM Unsrat.

Di sisi lain, Towoliu mengaku bangga dengan peran serta warga kota Manado yang mau melaporkan kasus korupsi LPPM Unsrat di KPK.

“Ternyata kasus yang kami laporkan ini sudah ada pihak yang duluan melapor ke KPK pada 13 Januari tahun ini atas nama Ralfi P, warga Manado,” bebernya.

Sementara itu dari Manado, Sulawesi Utara, pengusutan kasus dugaan korupsi di Unsrat ini telah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat dan marak diberitakan media lokal.

Pasalnya penyelesaian kasus korupsi dan rekening liar LPPM Unsrat ini ternyata telah menjadi salah satu prioritas perhatian Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanuss Komaling (YSK) dalam pemberantasan korupsi di Sulut. (Red)

Kegiatan pelepasan siswa kelas VI SD Negeri 02 Cisumur berlangsung pada Senin, 02 Juni 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dusun Balaipanjang, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Muhidin. Dalam kesempatan tersebut, Muhidin memberikan motivasi kepada murid kelas VI untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri.

Selain memberikan motivasi, Muhidin juga memberikan bingkisan kepada siswa berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas prestasi mereka. “Kami berharap siswa-siswa yang lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi generasi yang berprestasi,” ujar Muhidin.

Kegiatan pelepasan siswa kelas VI ini diharapkan dapat menjadi momen yang berkesan bagi siswa dan menjadi awal yang baik untuk perjalanan pendidikan mereka selanjutnya. Muhidin berharap siswa-siswa dapat menerapkan ilmu dan nilai-nilai yang telah mereka dapatkan di SD Negeri 02 Cisumur dalam kehidupan sehari-hari.

#edi

Kades Malintang Jae Tolak Surat Keberatan, Sikap Terhadap Keterbukaan Informasi Dipertanyakan

Mandailing Natal, ~ Upaya memperoleh transparansi informasi publik di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, kembali menuai kekecewaan. Penolakan terhadap surat keberatan yang diajukan Muhammad Amarullah menjadi perhatian serius.

Pada Selasa, 20 Mei 2025, rekan Muhammad Amarullah mendatangi kantor desa untuk menyerahkan surat keberatan terkait permintaan informasi yang tak kunjung dipenuhi. Sayangnya, kantor desa dalam kondisi tutup dan tak ada satupun perangkat desa di lokasi.

Tidak menyerah, surat keberatan kemudian dibawa ke kediaman Kepala Desa Malintang Jae. Namun, reaksi yang diterima justru tak terduga. Kepala desa menolak menerima surat tersebut tanpa penjelasan yang pasti, meski sudah diberi pemahaman bahwa dokumen itu bagian dari proses hukum yang sah.

“Kami tetap berusaha berpikir positif. Mungkin karena surat itu diserahkan di rumah, bukan di kantor, sehingga beliau enggan menerimanya,” ujar salah satu pihak pengantar.

Keesokan harinya, Rabu, 21 Mei 2025, mereka kembali mencoba menyerahkan surat tersebut ke kantor desa. Seorang staf desa yang sedang berada di tempat awalnya menolak karena mengaku tak memiliki wewenang. Setelah melalui dialog persuasif, staf itu akhirnya menerima surat namun enggan menandatangani sebagai bukti penerimaan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemahaman dan komitmen pemerintah desa terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penolakan semacam itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap hak konstitusional warga.

Muhammad Amarullah berharap pemerintah desa segera menanggapi surat tersebut secara resmi. Ia juga mendorong agar aparatur desa memahami dan menjalankan kewajiban transparansi tanpa perlu tekanan publik yang berulang.

“Pemerintah desa harusnya menjadi garda terdepan dalam membangun transparansi. Penolakan seperti ini mencederai semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa masih banyak desa yang belum siap menjalankan amanat keterbukaan informasi. Publik kini menanti apakah Pemerintah Desa Malintang Jae bersedia memperbaiki tata kelola pelayanan informasinya demi membangun kepercayaan masyarakat.
(Magrifatulloh).