Kategori: Jawa Tengah

Cilacap, kabarekspres.id – Pemerintah Desa Datar, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Pendopo Balai Desa Datar, Senin (29/9/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Musrenbang Kecamatan, Kepala Desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua PKK, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemuda.

Kepala Desa Datar, Darsah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih sekaligus ucapan selamat datang kepada tim musren Kecamatan Dayeuhluhur dan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Menurutnya, kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan dukungan nyata terhadap jalannya pembangunan desa.

“Musrenbangdes merupakan forum penting bagi pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyusun perencanaan pembangunan secara terarah. Dukungan bapak dan ibu semua adalah semangat bagi kami sebagai aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Musrenbangdes adalah agenda rutin tahunan yang dilaksanakan guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDes) Tahun 2027. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, sekaligus menyepakati program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Darsah berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat dirumuskan dengan baik sehingga menghasilkan perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi antar elemen desa agar hasil Musrenbangdes dapat terlaksana secara optimal.

“Kami berharap melalui Musrenbangdes ini dapat tercipta program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Datar,” pungkasnya. (Dani)

Cipari, 21 September 2025 – Warga Dusun Lengkong, Desa Sidasari, Kecamatan Cipari, menunjukkan antusiasme tinggi atas selesainya rehabilitasi jalan beraspal sepanjang 360 meter di Jl. Perintis. Proyek ini didanai oleh Bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,-.

Sebelumnya, jalan tersebut berupa rabat beton yang kondisinya rusak dan berlubang, menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga. Kini, jalan telah diaspal ulang dan kembali mulus, memberikan dampak positif bagi aktivitas sehari-hari masyarakat setempat.

Bima Fani Pradana, salah satu warga Dusun Lengkong, mengungkapkan, ucapan terimakasih kepada pemerintah yang sudah kembali merehab jalan di desa kami, terimakasih juga kepada anggota DPRD Cilacap Fraksi Partai Gerindra dalam hal ini Kiki Anggoro, telah memperhatikan warga desa Sidasari.

Ketika awak media mendatangi lokasi usai selesainya pembangunan Rehabilitasi Jalan Aspal, awak media berbincang dengan warga, ia menuturkan, alhamdullilah sebagian jalan yang rusak sudah bisa diperbaiki, tentunya tahap demi tahap jalan yang ada di Desa kami harapannya akan semua bagus dan bisa diperbaiki atau direhabilitasi, agar akses jalan bisa dengan lancar dilewati sebagi sarana transportasi masyarakat diwilayah pedesaan menuju sarana pertanian, sosial dan pendidikan.

Ucapan terimakasih kepada Aspirator dalam hal ini Kiki Anggoro, SP anggota DPRD Kabupaten Cilacap Dapil lll dari Fraksi Partai Gerindra yang sudah membawa aspirasi hingga terealisasi,” ungkap Bima Fani Pradana.

Bukan hanya jalan saja, harapan juga disampaikan agar wakil rakyat seperti Mas Kiki Anggoto tetap eksis dan terus memperdulikan kebutuhan masyarakat baik sarana dan prasana juga kebutuhan sosial lainnya, mengingat wilayah kami tergolong ada di dalam pedesaan siapa lagi kalau bukan wakil rakyat yang membantu memikirkannya agar kesetaraan dan keseimbangan bisa terwujud guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

# Edi S

Jajaran Dokkes Polda Jateng Jamin Kualitas Program Makan Bergizi Gratis Pada Sentra Produksi Program Makan Bergizi (SPPG) Polri Di Wilayah Jateng*

Semarang – kabar ekspres. co.id| Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah terus memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan dan pengawasan ketat terhadap aspek food safety serta penilaian kandungan gizi.

Kabiddokkes Polda Jateng Kombes Pol drg. Agustinus MHT menegaskan, pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin makanan yang dibagikan kepada pelajar tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga bergizi sesuai standar kesehatan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat merasa tenang dan yakin terhadap kualitas program MBG yang dijalankan.

“Pihaknya menekankan kepada Sie Dokkes jajaran agar fokus dalam pemeriksaan keamanan pangan (food safety) dan penilaian kandungan gizi makanan yang disiapkan di Sentra Produksi Program Makan Bergizi (SPPG) Polri Polda Jateng,” ujarnya saat menggelar rapat dengan Kasi Dokkes jajaran Jumat (19/9/2025).

Kabiddokkes menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan kepada pelajar dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi sesuai standar. Sie Dokkes Jajaran diberikan materi Food Safety dan Paparan Gizi dalam rangka mendukung pelayanan gizi SPPG Polri di Wilkum Polda Jateng.

“Langkah pengawasan ini juga sebagai upaya preventif agar masyarakat, terutama orang tua, tidak meragukan kualitas makanan MBG,” imbuhnya.

Kabidhumas Kombes Pol Artanto menambahkan Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Polri, melalui Biddokkes, ikut ambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dengan adanya pelatihan dan pengawasan berlapis ini, diharapkan distribusi makanan bergizi bagi pelajar dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai standar kesehatan. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Kabidhumas.

(Imam Jateng)

Pemerintah Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Ketahanan Pangan bersama BUMDes Maju Harjo pada Kamis, 18 September 2025 di Pendopo Desa setempat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Wringinharjo, Sanan, menyampaikan bahwa Musdes terkait Ketahanan Pangan ini sebelumnya tertunda karena adanya perubahan anggaran.

Namun, dengan dukungan dari Forkopimcam Gandrungmangu, Kepala Desa, BPD, Lembaga Desa, Toga, dan Tomas setempat, Musdes ini dapat terlaksana.

Kepala Desa Wringinharjo berharap bahwa pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUMDes Maju Harjo dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga desa dan meningkatkan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, desa Wringinharjo dapat menjadi desa yang mandiri dan berkelanjutan dalam hal ketahanan pangan.

Bulupayung – Hingga memasuki hari ke-4 pendaftaran calon perangkat desa Bulupayung, tercatat sudah ada 10 orang pendaftar yang menyerahkan berkas kepada panitia. Antusiasme masyarakat ini menunjukkan semakin tingginya minat warga untuk ikut serta dalam pembangunan desa melalui jalur perangkat desa.

Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulupayung, Imam Wahyudi menyampaikan, bahwa pihak panitia berkomitmen penuh untuk menjaga proses pendaftaran dan seleksi agar berjalan sesuai aturan.Kami berusaha keras agar seluruh tahapan seleksi berjalan jujur, adil, dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan ataupun intervensi dari pihak manapun,”tegasnya.

Lebih lanjut, Imam Wahyudi menjelaskan bahwa meskipun sudah ada 10 orang yang mendaftar, seluruh pendaftar tersebut masih dalam proses melengkapi administrasi persyaratan. Panitia terus melakukan pendampingan serta verifikasi secara teliti untuk memastikan semua berkas yang masuk benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan bertambahnya jumlah pendaftar hingga hari ke-4 ini, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulupayung optimis proses seleksi akan berjalan lancar dan menghasilkan calon-calon terbaik yang siap mengabdi untuk masyarakat. Imam Wahyudi juga mengajak seluruh warga untuk turut mendukung dan mengawal jalannya seleksi agar tetap kondusif, tertib, dan sesuai harapan bersama.

Pendaftaran masih akan terus dibuka hingga batas waktu yang telah ditentukan. Panitia berharap, besarnya antusiasme masyarakat menjadi langkah awal positif dalam menciptakan perangkat desa yang berkualitas dan mampu membawa Desa Bulupayung menuju kemajuan yang lebih baik.

Sumber // Panitia Penjaringan Perangkat Desa Bulupayung.

Cilacap, //Kabarekspres.co.id – IndiHome ( Indonesia Digital Home) adalah sepaket layanan telepon rumah, internet, dan televisi protokol internet berlangganan milik PT Telekomunikasi Indonesia ( Persero ) TBK.

Bisnis Wifi internet menjadi pilihan bagi sejumlah orang, karena pengguna Wifi internet semakin bertambah setiap tahunnya sampai ke pelosok daerah.

Seperti yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, ada oknum Guru TK sebagai pelanggan Indihome melakukan penjualan kembali ke orang lain WiFi internet dari Indihome.

Saat ditemui di kediamannya, Nurul yang berprofesi sebagai guru di salah satu Taman Kanak-kanak ( TK ) di dampingi suaminya mengatakan kepada awak media, menurutnya menjual kembali WiFi Indihome itu diperbolehkan oleh pihak Indihome. Rabu, (6/8/2025).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Nurul lalu berkomunikasi melalui telepon seluler dengan seseorang yang dulu pernah diminta tolong olehnya untuk membetulkan jaringan WiFi Indihome yang ada di tempatnya.

Karena saat berkomunikasi melalui telepon seluler di loud speaker, sehingga terdengar jelas dari orang tersebut memberikan informasi ke Nurul, bahwa menjual kembali WiFi internet Indihome itu tidak boleh dan melanggar aturan yang ada.

Lebih lanjut menurut Nurul, praktek menjual kembali WiFi internet Indihome kepada orang lain sudah berlangsung cukup lama.

Atas hal tersebut patut diduga bahwa Nurul sebagai reseller sudah melanggar aturan yang ditentukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, pada poin 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap Jaringan IndiHome.

2. Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun keseluruhan Layanan IndiHome dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari TELKOM.

Hal tersebut juga diatur di Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Bila melanggar Pasal 11 ayat (1) tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Atas kejadian tersebut diharapkan pihak dari PT Telkom Indonesia dan Aparat Penegak Hukum ( APH ) harus turun tangan dan melakukan tindakan tegas kepada para reseller yang nakal.

Warta//Siswanto