Cilacap,kabarekpres.co.id Ruwati, seorang warga Desa Sarwadadi, kini menghadapi perjuangan berat melawan penyakit sesak napas dan batuk-batuk yang telah dideritanya selama tiga bulan.
Kondisi ini melumpuhkan kemampuannya untuk bekerja sebagai tukang pijat keliling, satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Jum’at (04/07/2025)
Sang suami, seorang buruh serabutan, tak mampu menanggung beban biaya hidup dan pengobatan yang terus membengkak.
Keluarga Ruwati terpaksa mengontrak di Desa Kalijeruk setelah rumah mereka di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten, dibongkar karena tak layak huni.
Tanpa kepemilikan BPJS (baik mandiri, PBI, maupun JKN), Ruwati terpaksa berobat secara umum di Puskesmas Kawunganten, dengan biaya yang sangat membebani.
Perjuangan Mencari Akses Kesehatan dan Keterbatasan Bantuan
Sastriwidianata, Kepala Perwakilan Nuansa Realita News Jawa Tengah, tergerak untuk membantu setelah dihubungi oleh seorang teman di Jakarta.
Ia diminta mendampingi Muji, anak Ruwati, mengurus administrasi agar Ruwati dapat tertangani medis tanpa terkendala biaya. “Pasien ini kan orang tua siswa Muji, beliau tidak mampu, rumah pun mengontrak, rumahnya sudah ambruk atau dibongkar di wilayah Sarwadadi. Bantu dulu untuk mintakan surat keterangan tidak mampu di desa, Bang.
Kalau bisa itu minta didaftar di BPJS JKN, agar bisa melanjutkan pengobatan selanjutnya, kalau umum jelas dia tidak bakal mampu,” jelas Feny, rekan Sastriwidianata.
Mendengar kondisi tersebut, tim media segera mendatangi Ruwati di Puskesmas Kawunganten.
Kondisinya sangat memprihatinkan: terlihat lemah, kurus, dan batuk-batuk tak henti. Setelah berdiskusi dengan keluarga, awak media mencoba berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas untuk memohon kemudahan biaya pengobatan bagi Ruwati.
Tim media juga mendatangi Pemerintah Desa Sarwadadi untuk memfasilitasi pendaftaran BPJS dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun, keluarga Ruwati dan tim media mengalami kekecewaan.
Ruwati tidak dapat dimasukkan dalam anggaran APBD didesa karena kuota yang disediakan untuk 27 orang sudah terpenuhi. Staf desa menjelaskan bahwa pendaftaran melalui PBI dimungkinkan, tetapi memerlukan jangka waktu satu tahun.
Beban Biaya yang Tak Terbendung
Meskipun dokter menyatakan kondisi Ruwati membaik, keluarga merasa sang ibu belum pulih sepenuhnya.
Oleh karena itu, Ruwati berencana untuk dirujuk ke RSUD setelah dibawa pulang sementara dari puskesmas.
Total biaya pengobatan dan rawat inap Ruwati di puskesmas selama beberapa hari mencapai Rp 1.450.000. Dengan rekomendasi potongan berdasarkan SKTM, pada Kamis, 3 Juli 2025, keluarga diminta membayar Rp 950.000. Namun, keesokan harinya, setelah menginap satu malam lagi, muncul tagihan sebesar Rp 1.315.000.
Muji, anak Ruwati, hanya memiliki Rp 700.000, yang termasuk bantuan Rp 400.000 dari Kepala Desa “Amin”. Awak media kemudian meminta bantuan kepada pihak kasir agar pembayaran Rp 700.000 dapat diterima terlebih dahulu dengan jaminan KTP awak media.
Setelah mediasi dengan bagian pengurus ruangan dan perawatan, pihak kasir pun menyetujuinya.
Desakan untuk Perhatian Pemerintah
Saat ini, awak media masih terus berupaya mengurus persyaratan agar Ruwati dapat memperoleh kartu BPJS dari pemerintah untuk melanjutkan pengobatannya.
Belum ada bantuan dari Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah.
Awak media memohon agar Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil yang membutuhkan seperti Ruwati. (Ibin)
