Musdes Rembug Stunting 2026: Komitmen Bersama Wujudkan Generasi Sehat di Desa Cikedondong

Pada hari ini, Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di Balai Desa Cikedondong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, telah dilangsungkan Musyawarah Desa (Musdes) Rembug Stunting tahun 2026. Acara penting ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Cikedondong.

Musdes ini secara khusus membahas perencanaan dan langkah-langkah strategis untuk percepatan penurunan angka stunting di Desa Cikedondong pada tahun anggaran 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan alokasi anggaran dan program kerja yang efektif dalam upaya menciptakan generasi penerus Desa Cikedondong yang sehat dan bebas stunting.

Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, perwakilan Kader Pembangunan Manusia (KPM), tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan PKK, serta perwakilan dari Puskesmas Bantarsari. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan stunting di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bapak Kepala Desa Cikedondong menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.

Beliau menyampaikan data terkini mengenai angka stunting di Desa Cikedondong dan mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan serta ide-ide inovatif guna merumuskan program yang tepat sasaran. Berbagai usulan program telah dibahas, termasuk peningkatan gizi ibu hamil dan balita, edukasi pola asuh yang benar, perbaikan sanitasi lingkungan, serta optimalisasi posyandu.

Dengan adanya Musdes Rembug Stunting ini, diharapkan Desa Cikedondong dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih terarah serta partisipatif dalam menekan angka stunting, demi terwujudnya masyarakat Desa Cikedondong yang lebih sehat dan sejahtera di masa depan.

Dana Desa Disoal, Kades Simpang Koje Dipanggil Inspektorat Madina untuk Klarifikasi

Mandailing Natal, 23 Juli 2025 — Kepala Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, dijadwalkan menghadiri undangan klarifikasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi Inspektorat dengan Nomor: 700/018/Insp/2025, bertanggal Juli 2025, yang mengandung perihal “Undangan Klarifikasi dan Permintaan Keterangan”. Dalam surat itu, Kepala Desa diminta hadir secara pribadi pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 09.30 WIB di kantor Inspektorat. Kehadiran bersifat pribadi dan tidak dapat diwakilkan.

Inspektorat juga meminta Kepala Desa membawa sejumlah dokumen penting sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi, meliputi:

1. APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023 dan 2024

2. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2023 dan 2024

3. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun 2023 dan 2024

Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Gerakan Pemuda Masyarakat Simpang Koje/Sordang (GPM-SIMSOR) yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Laporan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 05/SP/GPM-SIMSO/VII/2025 yang berisi permohonan verifikasi fisik dan klarifikasi lapangan terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Simpang Koje.

Muhammad Sukur Siregar, Inspektur Pembantu Bidang Investasi dan Pengawasan Korupsi Inspektorat Madina, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.

“Benar, Inspektorat telah mengundang Kepala Desa Simpang Koje sebagaimana dalam surat yang telah kami sampaikan melalui Sekretaris Kecamatan Lingga Bayu. Ini adalah bagian dari tindak lanjut atas surat GPM SIMSOR terkait permintaan klarifikasi lapangan dan verifikasi fisik Dana Desa TA 2023 dan 2024,” ujar Sukur kepada media, Selasa (23/7).

Ia menambahkan, jika dalam proses klarifikasi ditemukan bukti awal yang layak, maka Inspektorat akan melakukan audit investigasi lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Hingga berita ini dirilis, pihak Pemerintah Desa Simpang Koje belum memberikan pernyataan resmi terkait agenda klarifikasi ini.

(Magrifatulloh).

Pagelaran Wayang Kulit “Wahyu Manunggal” Semarakkan Tahun Baru Hijriah di Cilacap

Ribuan warga Kabupaten Cilacap tumpah ruah di Balai Desa Bringkeng, Kecamatan Kawunganten, pada Selasa, 22 Juli 2025, untuk menyaksikan puncak peringatan Tahun Baru Hijriah 1447 H. Acara yang bertajuk “Memetri Bumi” ini dimeriahkan dengan pagelaran seni budaya Wayang Golek yang membawakan lakon “Wahyu Manunggal”, dipimpin oleh dalang terkemuka Sikin Hadi Warson.

Kehadiran jajaran Forkopimcam Bantarsari, termasuk Kapolsek Bantarsari dan Komandan Koramil 09/ Kawunganten, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melestarikan seni tradisional. Antusiasme masyarakat yang membludak menjadi bukti nyata kecintaan mereka terhadap warisan budaya adiluhung ini.

Kepala Desa Bringkeng, Misran, mengungkapkan apresiasi mendalam atas semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya. “Pagelaran Wayang Golek ini bukan hanya hiburan semata, namun juga medium penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan mengajarkan budi pekerti,” ujarnya.

Camat Kawunganten, Misran, juga menekankan urgensi kegiatan semacam ini sebagai upaya untuk membentengi warisan budaya bangsa dari gerusan zaman. “Wayang golek adalah salah satu kekayaan tak ternilai yang kita miliki. Melalui pagelaran ini, kita tidak hanya melestarikan seni, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air dan identitas budaya kepada generasi muda,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung meriah ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang terus memperkaya khazanah budaya di Kabupaten Cilacap dan mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Red//

Bendera Merah Putih Berkibar Hingga Malam di Desa Malintang Jae, Aturan Negara Diabaikan?

Bendera Merah Putih Berkibar Hingga Malam di Desa Malintang Jae, Aturan Negara Diabaikan?

Mandailing Natal, ~ Kelalaian pelayanan publik di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ditemukan kantor desa yang kerap tutup saat jam kerja, kini muncul pelanggaran baru: bendera Merah Putih tetap berkibar hingga malam hari.

Pantauan langsung wartawan pada Selasa malam (22/07/2025) menunjukkan bendera nasional masih terpasang di tiang depan kantor desa hingga melewati pukul 18.00 WIB. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang mewajibkan bendera diturunkan saat matahari terbenam.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekesalannya. “Dari pagi hingga malam tidak ada satu pun perangkat desa yang menurunkan bendera. Seolah tak ada rasa hormat,” ujarnya.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2009 memang disebutkan pengecualian dalam keadaan tertentu, namun tidak ditemukan adanya kegiatan resmi atau peristiwa khusus yang dapat membenarkan pengibaran hingga malam hari di kantor desa tersebut.

Upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Desa Malintang Jae maupun Camat Bukit Malintang melalui pesan WhatsApp tidak mendapat balasan. Diamnya pejabat terkait ini menambah daftar panjang sikap antitransparansi yang ditunjukkan pemerintahan desa dan kecamatan.

Kelalaian ini menjadi indikasi lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Daerah. Terlebih, sebelumnya wartawan juga mendapat tindakan pemblokiran nomor dari pejabat PMD saat ingin mengonfirmasi pelayanan desa yang buruk.

Bendera Merah Putih bukan hanya simbol, tetapi lambang kehormatan bangsa. Perlakuan abai terhadapnya menunjukkan degradasi nilai-nilai nasionalisme di tingkat desa.

Pertanyaan besar kini diarahkan kepada Bupati Mandailing Natal: apakah pembiaran seperti ini akan terus dibiarkan? Jika ya, maka bukan hanya pelayanan publik yang terganggu, tetapi wibawa pemerintahan desa pun akan runtuh di mata rakyatnya sendiri.
(Magrifatulloh).

SMAN 1 Bantarsari Gandeng Polsek Gandrungmangu Gelar Seminar Kamseltibcarlantas: Membangun Karakter Pemuda Harapan Bangsa

Cilacap kabarekspres id// Dalam upaya membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Berlalulintas (Kamseltibcarlantas), SMAN 1 Bantarsari, Cilacap menggelar Seminar Sosialisasi Lalu Lintas bekerja sama dengan Polsek Gandrungmangu Polresta Cilacap, Senin (tanggal disesuaikan).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepolisian Sektor Gandrungmangu, yang diwakili oleh Aiptu Sujarwo, anggota Bhabinkamtibmas sekaligus da’i kamtibmas. Dalam paparannya yang komunikatif dan inspiratif, Aiptu Sujarwo menegaskan bahwa:

> “Keselamatan diri adalah pilar utama di kandung maksud keselamatan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melindungi diri sendiri dan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

— Aiptu Sujarwo

Dengan pendekatan humanis yang diselingi humor segar dan pesan-pesan bernas, beliau mengajak para siswa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin dan bertanggung jawab di jalan raya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Sekolah Bapak Drs. Mardiyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah hadir dan berbagi ilmu penting bagi siswa-siswi SMAN 1 Bantarsari.

Sementara itu, perwakilan dewan guru, Ibu Ida Ratna Estuning Rahayu, S.Pd, berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan dalam membina karakter kebangsaan dan kepemimpinan siswa:

> “Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk membangun karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa yang beretika, sadar hukum, dan berjiwa nasionalis.”

Kegiatan seminar ini diikuti oleh lebih dari 200 siswa kelas XI serta anggota aktif Pramuka Saka Bhayangkara yang turut menyimak dan berdiskusi aktif selama sesi berlangsung.

Dengan semangat edukasi dan kolaborasi lintas institusi, SMAN 1 Bantarsari membuktikan komitmennya sebagai sekolah yang tidak hanya mencetak generasi cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh dalam moral dan disiplin sosial.

Redd//

Warga Sambut baik Bantuan Beras yang Kembali disalurkan

Warga saat mendpat pelayanan pengambilan bantuan beras.

Badan Pangan Nasional (BPN) kembali menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap, salah satunya kepada 736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatisari.

Antrian warga pada saat pengambilan beras bantuan

Bantuan beras ini disalurkan secara langsung melalui Pemerintah Desa setempat pada Sabtu, 19 Juli 2025, untuk membantu meringankan beban biaya hidup sehari-hari.

Warga Desa Jatisari sangat antusias menerima bantuan beras ini, rela mengantri sejak pagi hari untuk mendapatkan bantuan yang sangat dibutuhkan.

Maftuhi, salah satu warga yang menerima bantuan beras, mengungkapkan rasa senang dan lega karena bantuan ini dapat meringankan beban biaya pokok sehari-hari, terutama saat ini belum musim panen padi.

Dengan bantuan beras ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Desa Jatisari.

Kolaborasi APTIKNAS dan AGKDI Hadirkan Festival Gaming Terbesar IGX 2025 di Tangcity Mall

Tangerang, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) dan Asosiasi Game dan Konten Digital Indonesia (AGKDI) berkolaborasi menghadirkan Indonesia Game Experience (IGX) 2025, festival gaming terbesar di Indonesia. Acara berskala nasional ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan akan berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 Juli 2025, di Tangcity Mall, Tangerang, Banten.

 

Pembukaan IGX 2025 yang resmi dilaksanakan pada Kamis, 17 Juli 2025, menandai puncak kolaborasi antara teknologi, budaya, dan industri kreatif. Mengusung tema “Kolaborasi Budaya, Teknologi, Game Developer, dan Industri Kreatif,” IGX 2025 bertujuan mendorong transformasi ekonomi digital melalui pemanfaatan budaya dan teknologi, membangun ekosistem game berbasis kearifan lokal, serta menjadi wadah pertemuan bagi industri game, pemerintah, akademisi, hingga pelajar.

 

Dihadiri Tokoh Penting Nasional dan Regional

 

Pembukaan IGX 2025 dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Ahmad Mahendra, M.Tr.AP.; Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H.; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Ir. Hajah Virgojanti (mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Banten); Direktur TAITRA Jakarta, Amy Hsiao; Building Manager Tangcity Superblock, Rawanto; Sekjen AGKDI, Tommy Mualim; dan Waketum APTIKNAS Hubungan Internasional, Andi Tanudiredja.

 

Festival gaming ini merupakan kelanjutan dari inisiatif APTIKNAS pasca-Pandemi Covid-19, yang sebelumnya dimulai dari Bekasi Cyber Park, Jawa Barat. IGX 2025 direncanakan berlanjut di lima kota besar di Indonesia:

 

• Tangerang (Banten): 17-20 Juli 2025

• Surabaya (Jawa Timur): Agustus 2025

• Semarang (Jawa Tengah): September 2025

• Bandung (Jawa Barat): Oktober 2025

• Jakarta: November 2025 (penutupan)

 

Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Industri

 

Dalam sambutannya, Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Ahmad Mahendra, M.Tr.AP., menyampaikan komitmen kementerian untuk terus mendukung pelaku industri game lokal.

 

“Potensi sektor game sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan membuka lapangan kerja, terutama bagi generasi muda. Sayangnya, pasar kita masih didominasi oleh game dari luar negeri. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor seperti di IGX ini penting untuk memperkuat ekosistem game Indonesia yang kreatif, mandiri, dan berakar pada budaya nasional,” tuturnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., mengatakan, pelaksanaan IGX 2025 merupakan manifestasi nyata dari sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas dalam mendorong pertumbuhan industri game dan konten digital nasional.

 

“Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai asosiasi dan pelaku industri, ajang ini tidak hanya menampilkan potensi besar sektor hiburan digital, tetapi juga membuka peluang investasi, pengembangan talenta, serta ekspansi pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Hoky, sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas AGKDI, Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, serta Pengurus Forum Bela Negara RI (FBN RI).

 

Hoky yakin pemerintah pusat mendukung setiap prestasi pengurus dan anggota APTIKNAS di bidang teknologi, mencontohkan produk robot karya Yohanes Kurnia Widjaja (pengurus APTIKNAS) yang digunakan pada perayaan HUT POLRI ke-79 dan mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Rangkaian Acara Menarik di IGX 2025

 

IGX 2025 menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik:

• APTIKNAS TECHSUMMIT (Kamis, 17 Juli 2025): Seminar bertema “Empowering Banten with Smart Technology: Exploring ICT Cloud and AI for a Smarter Province” ini membahas transformasi digital Banten melalui teknologi cloud dan artificial intelligence, dengan narasumber Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Arif Agus Rakhman, S.IP., M.Si., dan pakar teknologi nasional lainnya.

 

• AGKDI TECHSUMMIT (Hari Kedua): Seminar bertema “Industri Game dan Animasi sebagai Pilar Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi dan Budaya” akan membahas ekosistem pengembangan game, penerbitan game, teknologi pendukung, serta isu hukum dalam industri digital, menghadirkan ahli seperti Syarief Syarfuan, Tommy Mualim, Vincent Suriadinata, S.H., M.H., dan Ronald Susanto.

 

• Kompetisi eSports: Salah satu daya tarik utama adalah kompetisi eSports dengan total hadiah Rp50 juta, menampilkan game populer seperti Free Fire, Mobile Legends, Valorant, Point Blank, dan AyoDance. Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan registrasi gratis.

 

• Cosplay Parade (Minggu, 20 Juli 2025): Parade ini akan menjadi magnet bagi pengunjung dengan penampilan spektakuler dari para cosplayer dari berbagai daerah, menampilkan karakter favorit dari anime, game, hingga budaya pop.

 

“IGX 2025 adalah bukti nyata bahwa industri game dan digital Indonesia mampu menjadi penggerak utama ekonomi kreatif berbasis budaya dan teknologi,” ujar Tommy Mualim, Sekjen AGKDI.

Seluruh rangkaian kegiatan IGX 2025 dimotori Ketua Umum AGKDI, Hendri Andrigo Sutanto, yang juga menjabat Ketua DPD APTIKNAS Jakarta, bersama jajaran pengurus AGKDI dan mitra vendor produk-produk TIK ternama.

 

“Kami mengundang para pemangku kepentingan baik dari sektor swasta, institusi pendidikan, komunitas kreatif, maupun pemerintah daerah untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam perhelatan ini,” tutur Hendri.

Sponsor dan Mitra Pendukung

IGX 2025 didukung oleh Taiwan Excellence sebagai Platinum Sponsor, serta beberapa sponsor lainnya seperti AMD, Samsung, Lexar, ASRock, Klevv, Ryunix, Inno3D, ION. Network, Nemesis, Ones, Finpay, Hyte, Mchose, Steelseries, Thrustmaster, Langame, dan Telkomsel.

IGX 2025 juga mendapat dukungan penuh dari publisher game dan game developer seperti Zepettoo, Megaxus, Line Game, Santai Games, Point Blank, Valorant, Honor of Kings, Mobile Legend Bang Bang, Nusantara Online, Molle, Free Fire, Counter Strike 2, Rogue, dan Venba.

Seluruh rangkaian pelaksanaan IGX 2025 tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum, dengan berbagai kegiatan menarik yang berlangsung di Atrium Utama Tangcity Mall, Tangerang.

Acara ini turut dihadiri jajaran pengurus DPP APTIKNAS (Fanky Christian, Andri Sugondo, Sandy Kusuma, Brian Sokhily Lasse, Hartanto Sutardja, Fauzi Rahman, Yuliasiane Sulistiyawati, Wong Budi Gunawan, Yuliyanti, Angelika Putri), jajaran pengurus DPD APTIKNAS Banten (Nazir Danuarta Sudirman, Ade Muslimat, Muhammad Ustman, Dian Ihsanudin, Muhammad Amar Muntazir, Afnani, Syarief Yusuf Ibrahim, Muhammad Fahrul Rizal, Indra Yuana, Cipta Yudi, Abdul Aziz, Bambang Suhartono), jajaran pengurus AGKDI (Sofian Martineau, Turyana Ramlan, Zulkahfi Hidayat, Jhonsen Lim, Michael Edward), serta jajaran pengurus DPN PERATIN Banten (dr. Zakky Z. Madjid, S.H., M.A.R.S., M.Kes.A3M, Dr. Heriyanto S.H., M.M., dan Ahmad Saefullah, S.H.).

Untuk informasi lebih lanjut dan registrasi, kunjungi https://linktr.ee/IGX2025TCM atau ikuti media sosial resmi @digitalife_nusantara, @digitalifeindo, @aptiknas, dan @agkdi.indonesia. (Hend)

Irigasi Kering Bertahun-tahun, Petani Mompang Julu Gagal Panen

Mandailing Natal, ~ Saluran irigasi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dibiarkan kering dan terbengkalai selama bertahun-tahun. Ironisnya, di tengah teriakan petani yang merugi, pemerintah daerah masih belum juga turun tangan.

 

Pantauan di lapangan pada Selasa (15/07/2025) memperlihatkan kondisi irigasi yang memprihatinkan. Beton saluran memang masih berdiri kokoh, namun tidak setetes air pun mengalir di sepanjang jalur. Rumput liar tumbuh lebat, menandakan irigasi ini sudah lama tidak difungsikan.

 

“Kalau dulu irigasi ini bermanfaat, sekarang cuma jadi parit kosong. Kami cuma bisa berharap pada hujan,” kata Ucok, seorang petani yang menggantungkan hidup dari sawah.

 

Petani di kawasan ini sudah lelah menyuarakan persoalan ini. Berkali-kali keluhan diajukan, mulai dari desa hingga kecamatan. Namun sejauh ini, tidak ada tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

 

Warga mendesak Dinas PUPR selaku penanggung jawab infrastruktur, dan Dinas Pertanian bersama UPT Dinas Pertanian Panyabungan Utara, untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka menilai ketiganya lalai dan tidak peka terhadap penurunan hasil pertanian yang kini makin parah.

 

“Kami bosan dijanjikan. Sawah tanpa air hanya jadi beban. Berapa musim lagi kami harus menunggu?” tanya seorang petani lainnya dengan nada getir.

 

Kondisi ini telah menyebabkan banyak petani gagal panen. Tak sedikit yang akhirnya meninggalkan lahannya karena kerugian terus-menerus. Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resmi dari dinas terkait.

 

Keringnya irigasi bukan sekadar masalah teknis, tapi pukulan terhadap ketahanan pangan lokal dan kehidupan petani yang kian terpinggirkan. Masyarakat meminta pemerintah berhenti tutup mata dan segera hadir memberikan solusi.

(Magrifatulloh).

LSP Pers Indonesia Apresiasi Peran BNSP dalam Peningkatan Kualitas SDM

Jakarta – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tahun 2025 ini. Momen penting ini disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang turut menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kontribusi BNSP dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

 

Ketua LSP Pers Indonesia, Heintje Mandagi, menyoroti peran krusial BNSP dalam menciptakan ekosistem sertifikasi profesi yang kredibel dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan BNSP telah menjadi fondasi utama dalam memastikan kompetensi para profesional di berbagai sektor, termasuk di bidang pers.

 

“Kami dari LSP Pers Indonesia sangat mengapresiasi peran BNSP selama dua dekade ini dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia,” ujar Heintje Mandagi dalam pesan tertulis di Jakarta, Selasa (15/07/2025).

 

Ia menambahkan, BNSP telah menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kompetensi diakui secara resmi melalui sertifikasi. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan untuk daya saing bangsa.

 

Mandagi juga mengatakan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pengakuan nyata atas keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Hal ini, lanjutnya, sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki standar yang setara dengan tenaga kerja di negara lain.

 

“Dua puluh tahun adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, BNSP telah membuktikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM kita,” tegas Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Bidang Pengembangan Pers dan Media.

 

Senada dengan Heintje Mandagi, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, Ir. Soegiharto Santoso, SH, juga turut menyampaikan apresiasinya. “Perjalanan BNSP selama 20 tahun ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM berkualitas. Sertifikasi profesi adalah kunci utama untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah global, dan BNSP telah menjalankan peran ini dengan sangat baik,” kata Soegiharto Santoso yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

 

Peran dan Dukungan terhadap Tugas Komisioner BNSP Periode 2023-2028

Keberhasilan BNSP dalam menjalankan perannya tidak lepas dari dedikasi para Komisioner BNSP yang saat ini mengemban amanah untuk periode 2023-2028.

• Syamsi Hari (Ketua merangkap Anggota)

• Ulfah Masfufah (Wakil Ketua merangkap Anggota)

• Amilin (Anggota)

• Miftahul Azis (Anggota)

• Adi Mahfudz Wuhadji (Anggota)

• Nurwijoyo Satrio Aji Martono (Anggota)

• Muhammad Nur Hayid (Anggota)

 

Dukungan penuh terhadap para komisioner ini sangat krusial agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Peran BNSP dalam verifikasi skema standar kompetensi, mengakreditasi lembaga sertifikasi, dan mengawasi pelaksanaan uji kompetensi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. LSP Pers Indonesia berharap kerja sama antara BNSP dan berbagai lembaga sertifikasi profesi akan terus diperkuat demi tercapainya SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

 

Dengan dukungan yang solid dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas, para Komisioner BNSP akan semakin kuat dalam melanjutkan misi penguatan SDM nasional, memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang diakui dan siap bersaing di pasar kerja global. (HM)

Mantan Kepala Bidang Laporkan ke Disnaker, Desak Pemerintah Bertindak

Mandailing Natal, 14 Juli 2025 — Dunia kesehatan di Mandailing Natal kembali diguncang dengan laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Permata Madina. Ali Hasan (AH), mantan Kepala Bidang yang telah bekerja lebih dari dua tahun di rumah sakit tersebut, secara resmi melaporkan tindakan semena-mena pihak rumah sakit ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal.

 

(AH) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga April 2025, dirinya tidak menerima tunjangan jabatan senilai Rp2.000.000 per bulan—komponen gaji tetap yang selama ini menjadi haknya. Ironisnya, pada 7 Mei 2025, ia diberhentikan secara lisan oleh Direktur RSU Permata Madina tanpa surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tanpa melalui mekanisme pemanggilan atau klarifikasi, yang jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

 

“Pemberhentian saya dilakukan secara sepihak, tanpa prosedur yang sah. Hak-hak saya sebagai pekerja dilanggar secara terang-terangan,” ujar (AH).

 

Ia pun melayangkan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja pada 22 April 2025. Mediasi sempat dilakukan pada 16 Mei 2025, namun kesepakatan hasil mediasi tidak dijalankan oleh pihak rumah sakit. Karena ketidakpatuhan berulang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal akhirnya melimpahkan kasus ini ke Disnaker Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2025.

 

Tidak berhenti di situ, (AH) juga menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan karena status kepesertaannya dinonaktifkan oleh perusahaan, meskipun secara hukum hubungan kerjanya belum dinyatakan putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak dasar pekerja yang berimplikasi pada hilangnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

 

*Kontrak Kerja Diduga Tak Sesuai Aturan Pemerintah*

 

Dalam penelusuran lebih lanjut, beberapa mantan karyawan RSU Permata Madina juga mengaku bahwa kontrak kerja yang diberikan kepada mereka selama bekerja di rumah sakit tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak karyawan bukanlah kasus tunggal, melainkan bersifat sistemik.

 

*Banyak Nakes diduga Dibayar di bawah UMK*

 

Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa sebagian tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit ini menerima upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mandailing Natal. Jika benar, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat para nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

 

“Bagaimana mungkin tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien jika hak-haknya sendiri diinjak-injak? Ini bentuk ketidakadilan yang nyata dan harus dihentikan.

 

*Desakan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Terkait*

 

(AH) meminta agar kasusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kesehatan. Ia juga menyerukan kepada lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum yang akan dihadapinya agar pelanggaran terhadap hak tenaga kerja—terutama di sektor vital seperti kesehatan—tidak dibiarkan berulang.

 

“Yang saya perjuangkan bukan hanya hak pribadi, tapi juga penegakan hukum dan perlindungan terhadap seluruh pekerja yang mungkin mengalami nasib serupa.”

(Magrifatulloh).