Kategori: Bakti Sosial

Mandailing Natal, ~ Saluran irigasi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dibiarkan kering dan terbengkalai selama bertahun-tahun. Ironisnya, di tengah teriakan petani yang merugi, pemerintah daerah masih belum juga turun tangan.

Pantauan di lapangan pada Selasa (15/07/2025) memperlihatkan kondisi irigasi yang memprihatinkan. Beton saluran memang masih berdiri kokoh, namun tidak setetes air pun mengalir di sepanjang jalur. Rumput liar tumbuh lebat, menandakan irigasi ini sudah lama tidak difungsikan.

“Kalau dulu irigasi ini bermanfaat, sekarang cuma jadi parit kosong. Kami cuma bisa berharap pada hujan,” kata Ucok, seorang petani yang menggantungkan hidup dari sawah.

Petani di kawasan ini sudah lelah menyuarakan persoalan ini. Berkali-kali keluhan diajukan, mulai dari desa hingga kecamatan. Namun sejauh ini, tidak ada tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Warga mendesak Dinas PUPR selaku penanggung jawab infrastruktur, dan Dinas Pertanian bersama UPT Dinas Pertanian Panyabungan Utara, untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka menilai ketiganya lalai dan tidak peka terhadap penurunan hasil pertanian yang kini makin parah.

“Kami bosan dijanjikan. Sawah tanpa air hanya jadi beban. Berapa musim lagi kami harus menunggu?” tanya seorang petani lainnya dengan nada getir.

Kondisi ini telah menyebabkan banyak petani gagal panen. Tak sedikit yang akhirnya meninggalkan lahannya karena kerugian terus-menerus. Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resmi dari dinas terkait.

Keringnya irigasi bukan sekadar masalah teknis, tapi pukulan terhadap ketahanan pangan lokal dan kehidupan petani yang kian terpinggirkan. Masyarakat meminta pemerintah berhenti tutup mata dan segera hadir memberikan solusi.

(Magrifatulloh).

Jakarta – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tahun 2025 ini. Momen penting ini disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang turut menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kontribusi BNSP dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Ketua LSP Pers Indonesia, Heintje Mandagi, menyoroti peran krusial BNSP dalam menciptakan ekosistem sertifikasi profesi yang kredibel dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan BNSP telah menjadi fondasi utama dalam memastikan kompetensi para profesional di berbagai sektor, termasuk di bidang pers.

“Kami dari LSP Pers Indonesia sangat mengapresiasi peran BNSP selama dua dekade ini dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia,” ujar Heintje Mandagi dalam pesan tertulis di Jakarta, Selasa (15/07/2025).

Ia menambahkan, BNSP telah menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kompetensi diakui secara resmi melalui sertifikasi. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan untuk daya saing bangsa.

Mandagi juga mengatakan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pengakuan nyata atas keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Hal ini, lanjutnya, sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki standar yang setara dengan tenaga kerja di negara lain.

“Dua puluh tahun adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, BNSP telah membuktikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM kita,” tegas Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Bidang Pengembangan Pers dan Media.

Senada dengan Heintje Mandagi, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, Ir. Soegiharto Santoso, SH, juga turut menyampaikan apresiasinya. “Perjalanan BNSP selama 20 tahun ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM berkualitas. Sertifikasi profesi adalah kunci utama untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah global, dan BNSP telah menjalankan peran ini dengan sangat baik,” kata Soegiharto Santoso yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Peran dan Dukungan terhadap Tugas Komisioner BNSP Periode 2023-2028

Keberhasilan BNSP dalam menjalankan perannya tidak lepas dari dedikasi para Komisioner BNSP yang saat ini mengemban amanah untuk periode 2023-2028.

• Syamsi Hari (Ketua merangkap Anggota)

• Ulfah Masfufah (Wakil Ketua merangkap Anggota)

• Amilin (Anggota)

• Miftahul Azis (Anggota)

• Adi Mahfudz Wuhadji (Anggota)

• Nurwijoyo Satrio Aji Martono (Anggota)

• Muhammad Nur Hayid (Anggota)

Dukungan penuh terhadap para komisioner ini sangat krusial agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Peran BNSP dalam verifikasi skema standar kompetensi, mengakreditasi lembaga sertifikasi, dan mengawasi pelaksanaan uji kompetensi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. LSP Pers Indonesia berharap kerja sama antara BNSP dan berbagai lembaga sertifikasi profesi akan terus diperkuat demi tercapainya SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

Dengan dukungan yang solid dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas, para Komisioner BNSP akan semakin kuat dalam melanjutkan misi penguatan SDM nasional, memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang diakui dan siap bersaing di pasar kerja global. (HM)

Ranto Baek, kabarekspres co.id– Kondisi memprihatinkan masih menyelimuti SDN 311 Sampuran, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal. Sekolah dasar negeri yang menjadi tempat belajar ratusan siswa tersebut hangus terbakar pada Senin (1/1/24) pukul 20.00 Wib. Ironisnya, hingga hari ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah maupun pihak terkait untuk melakukan perbaikan.

Masyarakat di Desa Sampuran dan HutaNauli yang memanfaatkan sekolah dasar negeri 311 tersebut Satu-satunya harapan lembaga pendidikan untuk anak- anak mereka Dan juga harapan Para tenaga pendidik yang ditempatkan di Sekolah tersebut yang pada umumnya berdomisli di luar daerah…

Kemudian Bangunan sekolah yang semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menimba ilmu, kini hanya tersisa puing-puing dan bekas arang. Proses belajar-mengajar pun terpaksa dialihkan ke salah satu sekolah PAUD yang lokasinya cukup jauh dari SDN 311

Orang tua siswa dan masyarakat setempat menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan. Selain menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di daerah terpencil ini, kondisi tersebut juga menjadi cerminan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran. Ucapnya

Kurang Lebih Satu tahun setengah Setelah kebakaran SDN 311 Sampuran ini, namun dinilai tak satu pun langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam proses rekonstruksi dan pemulihan sekolah yang menjadi harapan pendidikan bagi anak-anak desa. Anak-anak terpaksa belajar dalam kondisi Numpang di salah satu PAUD dengan kondisi seadanya seolah-olah pendidikan mereka tidak penting di mata pemerintah.
Apakah masa depan anak-anak di kami tak punya arti?

Apakah wilayah terpencil seperti Sampuran Kec Ranto Baek ini tak lagi dianggap sebagai bagian dari Mandailing Natal?
“Kami sangat berharap ada perhatian serius. Masa depan siswa/siswi di SDN 311 jangan diabaikan,” ujar Ahmad Afandi Nasution ketua ikatan mahasiswa Ranto Baek (IMRB)
yang juga Kabid advokat dan hukum Ima Madina Pekanbaru

Ketika ketua IMRB mengkonfirmasi ke salah satu pihak dinas pendidikan kabupaten Mandailing Natal melalui no WhatsApp 0821-648×××× untuk menanyakan prihal status dan kondisi SDN 311 Sampuran ini seolah menghindar dan tak mau memberikan keterangan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal terkait rencana perbaikan ataupun anggaran rehabilitasi sekolah tersebut.

Masyarakat Sampuran dan para orang tua murid kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat yang layak dan aman bagi anak-anak belajar dan menggapai cita-cita.

Jikalau harapan dan aspirasi kami tidak segera di realisasikan maka kami dari ikatan mahasiswa Ranto Baek (IMRB)
Akan turun ke jalan menuntut hak anak anak SDN 311 Sampuran demi terwujudnya cita-cita yang di inginkan presiden RI Bapak Prabowo Subianto

(Magrifatulloh).

kabarekspres.co.id-Mandailing Natal, 4 Juli 2025

Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Mandailing Natal (AMP2K) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tindakan tegas dan cepat dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara Sampai kepada penggeledasan rumah dan kantor Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Langkah KPK yang mengerahkan dua tim untuk menggeledah rumah Plt Kepala Dinas PUPR Madina, Elpianti Harahap, serta kantor dinas terkait, dinilai sebagai bukti nyata keseriusan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan masyarakat Sumatera Utara khususnya kabupaten Mandailing Natal.

“Kami mengapresiasi langkah cepat KPK dalam menangani dugaan kasus ini. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat dan penegakan hukum yang adil,” ujar Pajar Nasution, Ketua AMP2K dalam keterangannya kepada media.

Aliansi Mahasiswa menilai, penggeledahan ini membuka harapan baru bagi masyarakat Mandailing Natal agar ke depan proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur jalan, dilaksanakan secara transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Aliansi Mahasiswa juga mendesak KPK untuk terus mengusut tuntas jaringan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. “Kami akan terus mengawal kasus ini, dan berharap KPK tidak ragu untuk menindak siapapun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu,” tegas Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Tersebut.

Langkah tegas KPK ini menjadi momentum penting Bagi Bupati Mandailing Natal Saipullah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Mandailing Natal dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara serta untuk mengevaluasi seluruh kepala OPD Di Mandailing Natal.

(Magrifatulloh).