Penulis: Redaksi

Cilacap – kabarekspres.co.id//Di tengah kesibukan menjaga keamanan kawasan pelabuhan, Kapolsek KSKP (Kepolisan Sektor Kawasan Pelabuhan) Polresta Cilacap, AKP Amin Antalsa, menunjukkan teladan mulia yang patut diapresiasi. Setiap hari Jumat, secara rutin menyisihkan gajinya untuk memberi makanan kepada para pekerja di Pelabuhan Cilacap.

Kegiatan yang sederhana namun penuh makna ini adalah bentuk kepeduliannya kepada masyarakat kecil, terutama para buruh harian dan pekerja pelabuhan.

Menurut AKP Amin Antalsa, program ini lahir dari keinginannya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus meringankan beban mereka.

“Saya hanya ingin berbagi dan menunjukkan bahwa Kepolisian sebagai sahabat masyarakat. Semoga sedikit yang saya berikan ini dapat menjadi berkah,” ujarnya.

Setiap Jumat pagi, secara rutin beliau bersama beberapa anggota KSKP membagikan nasi bungkus kepada para pekerja pelabuhan, momen ini juga dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan para pekerja, mendengar cerita mereka, dan memahami kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat Cilacap. Banyak pihak yang melihatnya sebagai contoh nyata bagaimana seorang pemimpin tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk melayani dan berbagi.

Imam jateng

Polres Purbalingga -kabarekspres.co.id | Seorang pekerja bangunan mengalami insiden tersengat listrik saat memasang usuk baja ringan di Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Kamis (23/1/2025) pagi. Pekerja tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kapolsek Kutasari Iptu Heru Riyanto mengatakan pekerja bangunan tersengat listrik bernama Sarwin (50) warga Desa Karanggambas RT 3 RW 3, Kecamatan Padamara, Kabupaten PurbaIingga.

“Korban tersengat listrik saat sedang bekerja di rumah milik warga di Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Kabupaten PurbaIingga,” jelas Kapolsek.

Disampaikan bahwa sebelum peristiwa terjadi, korban sedang bekerja memasang usuk baja ringan pada bagian atap rumah. Namun saat itu, baja ringan yang akan dipasang menyentuh kabel listrik di atasnya.

“Korban yang tersengat listrik kemudian jatuh terpental dari ketinggian sekitar tiga meter. Korban yang jatuh di tumpukan pasir kemudian ditolong pemilik rumah dan dibawa ke rumah sakit,” jelas Kapolsek.

Hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga, korban mengalami luka bakar pada bagian punggung dan sejumlah bagian tangan sebelah kanan. Luka tersebut akibat sengatan listrik.

Kapolsek mengimbau kepada masyarakat dan pekerja bangunan agar berhati-hati saat melakukan pekerjaan di atap rumah. Karena banyak kabel listrik, dibutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian agar tidak tersengat listrik.

Imam p

Gandrungmangu, 23 Januari 2025 – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap tahun 2026 digelar di Kecamatan Gandrungmangu pada Kamis (23/01). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat demi pembangunan yang lebih terarah.

Suheri, Anggota DPRD Cilacap dari Fraksi Gerindra, dalam agenda tersebut menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan dasar di tingkat masyarakat. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan RT, RW, dan anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang menurutnya masih minim perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan seragam bagi anggota Linmas, yang dianggap vital sebagai simbol pengabdian dan identitas.

Suheri mengingatkan Bappeda Kabupaten Cilacap agar lebih memperhatikan kelompok ini, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak pelayanan dasar di wilayah.

Selain itu, Suheri juga menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi jalan kabupaten di beberapa desa di Kecamatan Gandrungmangu yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari dinas terkait. Ia berharap perawatan jalan kabupaten dilakukan secara berkala demi menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merealisasikan pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Cilacap, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Edi.S

Panyabungan,Aktivitas illegal PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) ternyata kian hari kian marak di Kabupaten Madina. Usaha Kapolres Madina menertibkan PETI di wilayah Kota Nopan sepertinya tidak berdampak positif di wilayah hukum Polres Madina. Kapolres Madina dan unsur Forkopimda di minta untuk segera membentuk Tim Khusus atau Satgas Anti tambang ilegal dan melakukan tindakan tegas terhadap  mafia tambang illegal yang  telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merusak ekosistem dan lingkungan.

“Kami mendesak Kapolres beserta Forkopimda membentuk Tim Khusus dan melakukan razia besar-besaran untuk memberangus habis aktivitas PETI ini di Madina dengan menangkap para toke/pemodal untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI Madina Khairil Amri Nasution kepada media seusai menerima laporan tim investigasi terkait masih maraknya aktivitas PETI di wilayah Batang Natal.

“Kita menagih janji Kapolres Madina saat menerima aksi demo kita, minggu kemaren, yang menyatakan tak akan ada aktivitas PETI di Madina bahkan Kapolres secara sesumbar menyatakan siap “potong kuping” bila masih ada aktivitas PETI. Kita menuntut langkah kongkrit terhadap aktivitas PETI masih marak di wilayah Mandailing Natal, khususnya di Wilayah Batang Natal dan Hutabargot.

Disebutkan, ketidak tegasan terhadap penindakan hukum telah memperkuat asumsi publik bahwa pemangku kebijakan Madina tidak memiliki langkah kongkrit dihadapan para mafia tambang. Pihaknya juga meminta jangan melakukan “tebang pilih” dan diskriminasi hukum  dalam  penertiban PETI.

Khairil Amri yang saat itu didampingi para Ketua Ormawa/OKP yakni  Ketua Sapma PP Sarkawi, Ketua PC PMII Abdul Rahman, Ketua HMI Cab Madina Sanjaya, Ketua DPC GMNI Rajab Husein, Ketua PC SEMMI  Adek Sahputra, Ketua DPP IMMAN Adi Lubis, Ketua GEJAM Awaluddin Lubis, Ketua GMPSU Pajarurrahman Nasution menandaskan, berdasarkan laporan tim investigasi di lapangan masih menemukan adanya aktifitas PETI menggunakan excavator di wilayah Batang Natal khususnya di Desa Ampung Siala, Desa Lubuk Samboa dan lain-lain

Ditambahkan, masyarakat Lubuk Samboa Kec Batang Natal sudah sangat resah dengan aktivitas PETI. Pasalnya, lebih 3 bulan ini ada dua alat eksavator yang secara bebas dan merajalela  beroperasi di desa tersebut mengeruk bantaran DAS (Daerah Aliran Sungai). Laporan masyarakat kepada kita, aktivitas PETI di desa tersebut selain telah merusak alam, memporak porandakan lahan pertanian mereka, juga berpotensi mengundang bencana alam berbentuk longsor parah (abrasi) dan mengancam jembatan penghubung antar desa, karna excavator tersebut beroperasi di hilir dan hulu jembatan

Mereka juga mengungkapkan, aktivitas PETI tersebut diduga kuat “diback up’ oleh aparat berinisial S.

“Kita juga minta pemerintah daerah, Forkopimda untuk sama-sama bersinergi menutup PETI dan aktifitas gelundung yang secara terang-terangan beroperasi di pemukiman warga. Dan mencari solusi bagaimana persoalan PETI di Madina tidak berdampak buruk bagi masyarakat di kemudian hari. tegas mereka.

Disebutkan juga,  pada aksi bersama FPMB di Mapolres sebelumnya, mereka telah menyodorkan daftar nama yang diduga kuat sebagai bos tambang illegal di wilayah Kotanopan seperti Pawang, Ginda, Akbar, Irhan, Harahap, Bram dkk. Untuk nama mafia tambang illegal di wilayah Batang Natal diduga bernama Nasir, Bol, Safril, Provost India dkk. Begitu juga untuk wilayah hutabargot.

Diakhir statement mereka juga berencana dalam waktu dekat akan menentukan langkah pelaporan dan aksi secara berjenjang baik ia ke Mapoldasu dan Pemprov Sumut jika dalam waktu dekat tidak ada respon dari Kapolres Madina dan pemerintah daerah.

(Magrifatulloh).

Jakarta – Propam Polri mengundang Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, dalam rangka klarifikasi terkait laporannya tentang Kapolres Pringsewu yang sudah melecehkan profesi jurnalis serta mengancam mengusir wartawan dari wilayah kerjanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perilaku buruk oknum Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, dilaporkan oleh Ketum PPWI itu ke Divisi Propam Polri pada 18 November 2024 lalu.

Undangan klarifikasi diterima Wilson Lalengke melalui saluran WhatsApp-nya pada Minggu, 19 Januari 2025. Wartawan senior yang dikenal amat gigih membela para jurnalis grassroot dan pewata warga serta warganet itu diundang hadir memberikan keterangan kepada penyidik Paminal Propam Polri pada hari Selasa, 21 Januari 2025, mendatang. Surat undangan bernomor: B/271/I/WAS.2.4/2025/PROPAM tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Biro Pengamanan Internal (Sesro Paminal), Propam Polri, Kombespol Yudo Hermanto S.I.K, M.M, atas nama Karo Paminal pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Informasi ini diperoleh dari pernyataan resmi Ketum PPWI, Wilson Lalengke, melalui pesan WhatsApp-nya ke jaringan media se tanah air, Minggu, 19 Januari 2025. Dalam pesannya, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk memenuhi undangan tersebut karena amat penting dalam rangka pembenahan mentalitas anggota Polri agar mereka menyadari tugasnya sebagai pelayan rakyat, bukan pengancam dan petugas pelecehan rakyat.

“Saya siap menghadiri undangan dari Biro Paminal Divpropam tersebut. Bahkan saya merasa mereka bekerja lamban, seharusnya sejak kemarin-kemarin laporan saya itu diproses karena perilaku oknum kapolres seperti yang ditunjukkan oleh wercok Yunnus Saputra itu sangat tidak layak bagi negeri ini, dia itu petugas rakyat, babunya rakyat. Koq malah bersikap dan bertingkah laku seakan dia sebagai boss-nya rakyat?” ungkap tokoh pers nasional itu dengan nada heran.

Pokok masalah yang dipersoalkan Wilson Lalengke adalah adanya voice-note dari oknum Kapolres Pringsewu yang dinilainya tidak semestinya dilakukan oleh seorang anggota Polri, yakni membuat pernyataan yang melecehkan dan mengancam wartawan-wartawan non konstituen Dewan Pers dan atau bukan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pesan suara itu diduga kuat diviralkan oleh yang bersangkutan dan anggotanya dengan maksud menakut-nakuti wartawan grassroot agar tidak lagi berani mengontrol perilaku menyimpang para pejabat pemerintahan di wilayah Pringsewu.

Berita terkait di sini: Kapolres Pringsewu Larang Sekolah Bermitra dengan Wartawan Non-UKW, Ini Tanggapan Wilson Lalengke (https://pewarta-indonesia.com/2024/11/kapolres-pringsewu-larang-sekolah-bermitra-dengan-wartawan-non-ukw-ini-tanggapan-wilson-lalengke/)

“Si oknum wereng coklat ini tidak sadar bahwa pembayar pajak harian yang disebut PPN (Pajak Pertambahan Nilai – red), mayoritasnya adalah para wartawan akar rumput (grassroot), pewarta warga, dan warganet yang tidak terafiliasi dengan lembaga bernama Dewan (pecundang) Pers dan organisasi pers PWI peternak koruptor. Uang PPN dari warga rakyat Indonesia itu digunakan untuk bayar kebutuhan hidup dia, termasuk digunakan untuk membeli celana dalamnya si oknum kapolres wercok beserta anak bininya. Koq bisa-bisanya dia berucap sembarangan yang menyakiti hati para wartawan pembayar pajak itu?” ketus Wilson Lalengke.

Mendapatkan kiriman voice note oknum Kapolres Pringsewu, AKBP Yunnus Saputra, yang bernada diskriminatif, melecehkan, dan mengancam rekan-rekan jurnalis, Ketum PPWI pun langsung melaporkan Kapolres Pringsewu ke Propam Polri yang berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Wilson Lalengke meminta agar oknum kapolres ini dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia karena sudah berani menyatakan akan mengusir wartawan dari wilayah kerjanya.

“Pertanyaan saya sederhana, apakah daerah Pringsewu itu miliknya si wereng coklat bernama Yunnus Saputra sehingga dia bisa sewenang-wenang dan searogan itu mengusir warga dari daerah mereka? Kacau otaknya neh manusia berbaju polisi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo wajib mengganti orang ini sesegera mungkin!” tegas Wilson Lalengke pada pernyataan persnya beberapa waktu lalu.

Berita terkait di sini: Lecehkan Media Grassroot, Wilson Lalengke Laporkan Kapolres Pringsewu ke Divisi Propam Polri (https://pewarta-indonesia.com/2024/11/lecehkan-media-grassroot-wilson-lalengke-laporkan-kapolres-pringsewu-ke-divisi-propam-polri/)

Sehubungan dengan undangan memberikan keterangan tentang kasus ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu berharap oknum Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra benar-benar diproses sesuai aturan yang berlaku. “Saya berharap dia segera diproses hingga di-PTDH. Indonesia tidak butuh petugas rakyat bermental buruk semacam dia, masih banyak putra-putri terbaik negeri ini yang bisa bekerja jauh lebih baik dari si Yunnus Saputra itu,” tegas Wilson Lalengke menutup pernyataannya. (ibin )