Penulis: Redaksi

Cilacap, Kabarekspres.co.id || Penebangan pohon jati di area SMP N 3 Bantarsari yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ramai diperbincangkan lantaran penebangan tidak dilengkapi surat izin tebang.

Mardiyono, Kepala Desa Binangun mengatakan kepada wartawan, bahwa pihaknya telah dihubungi oleh pihak sekolah melalui sambungan telepon seluler. Dalam sambungan teleponnya, pihak sekolah membicarakan terkait penebangan sejumlah pohon jati yang berada di area SMP N 3 Bantarsari. Ia menyampaikan pihak sekolah membicarakan kepada dirinya bahwa pihak sekolah berencana akan menjual sejumlah pohon jati untuk memperbaiki sekolahan, Selasa (10/6/2025).

Mardiyono menambahkan, lahan tersebut adalah milik pemerintah daerah, sehingga ia memberikan arahan ( saran ) kepada pihak sekolah, sebelum dilakukan penebangan agar pihak yang akan membeli kayu jati tersebut melengkapi perizinan SIT ( Surat Izin Tebang ) dan silahkan kepala sekolah mencari SPPTnya, tuturnya.

menurut sepengetahuannya, penebangan sejumlah pohon jati tersebut belum ada surat izin tebang, karena membuat SIT itu harus ada SPPT serta dasarnya darimana dan itu untuk keamanan pembeli, imbuhnya.

“Lahan tersebut dulunya tanah desa dan sekarang sudah di tukar guling punya Pemda, jadi kewenangan ya di sana dan itu memang sekolahan ada di desa Binangun jadi saya ikut bertanggungjawab disitu”, tegasnya.

Kepala sekolah SMP N 3 Bantarsari, Setyanto, S.Pd. saat ditemui oleh wartawan di ruang kantor Camat Bantarsari dan disaksikan oleh Camat serta Kapolsek Bantarsari, menyampaikan klarifikasinya.

“Kejadian ini kurangnya pengetahuan saya, maka sempat koordinasi dengan pihak desa. Karena yang saya tahu itu tadinya tanah hibah dari desa ada kemungkinan pihak desa lebih tahu prosesnya”.

Penjualan pohon jati dilakukan oleh komite sekolah, dan ia selaku Kepala Sekolah tidak mengetahui secara rinci proses jual beli, bahkan tidak melihat uang hasil penjualan atau nominalnya. Dana sejumlah Rp 3 juta hasil penjualan pohon jati tersebut rencananya akan digunakan untuk pembuatan selasar di sekolah, “terangnya.

Setyanto menambahkan, pasca penjualan pohon jati tersebut ada dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah warga setempat, meminta bagian 50% dari hasil penjualan kayu jati tetapi hanya diberi Rp 500 ribu dan setelah proses mediasi uang sejumlah Rp 500 ribu telah dikembalikan kepada pihak komite.

Sebagai informasi, menurut peraturan daerah kabupaten Cilacap Pasal 35 Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

(1) Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang wajib:

a. mendapatkan izin dari Bupati sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah

b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian

c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah

d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian dan

e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan

b. teguran tertulis

c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan

d. penghentian tetap kegiatan

e. pembongkaran

f. pembekuan izin

g. pencabutan tetap izin

h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;dan/atau

i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan paling banyak Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang. #ibin

Cilacap kabarekspres.co.id|| Warga Desa Cisumur telah menunggu kepastian realisasi perbaikan Jalan Cawitali-Cisumur yang sudah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun. Masyarakat desa sangat berharap bahwa perbaikan jalan ini dapat terlaksana pada tahun 2025.

Kiki Anggoro, S.P., anggota Fraksi Gerindra Persatuan dan Anggota Komisi C DPRD Cilacap, menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembangunan jalan di Desa Cisumur. “Harapan saya, pembangunan ini dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal, sehingga jalan ini dapat memperlancar dan meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar,” ungkapnya.

Perbaikan Jalan Cawitali-Cisumur sangat dinantikan oleh warga desa, karena jalan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan beberapa desa dan fasilitas umum. Dengan perbaikan jalan ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta meningkatkan perekonomian desa.

Kiki Anggoro berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal proses pembangunan jalan ini, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan harapan warga Desa Cisumur. Dengan demikian, diharapkan perbaikan jalan ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi warga desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Edi.S

Polda Jateng – kabarekspres.co.id | Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sempat memicu keberatan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait hasil operasi pemberantasan premanisme dalam rangkaian Operasi Aman Candi 2025. Dalam konferensi pers pada Selasa (3/6/2025) lalu, disebutkan terdapat 11 ormas teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan aksi premanisme di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman dalam sebuah klarifikasi usai menghadiri kegiatan Peletakan Baru pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan di Boyolali pada Kamis (5/6/2025) siang. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik, khususnya pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penyebutan 11 ormas terafiliasi Premanisme dalam konferensi pers sebelumnya.

Waka Polda mengungkap bahwa pihaknya tidak pernah bermaksud menggeneralisasi 11 Ormas tersebut sebagai Premanisme.

“Dimana saat awal pemberitaan konferensi pers hasil Operasi Aman Candi tentang pemberantasan premanisme, ada diksi yang ditangkap berbeda. Oleh sebab itu kami dari Polda Jawa Tengah ingin meluruskan hal tersebut. Dalam pernyataan kami menyebutkan ada 11 ormas yang terafiliasi premanisme. Yang kami maksudkan di sini, yang terafiliasi adalah anggota atau Oknum dari ormas tersebut. Jadi bukan ormasnya, tapi oknum yang mengaku dan menggunakan atribut dari ormas tersebut,” jelasnya.

Wakapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, termasuk di antaranya ormas dan perguruan pencak silat seperti Pagar Nusa, PSHT, dan lainnya. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada upaya untuk menyudutkan organisasi manapun.

“Saya mohon maaf apabila ada kelompok ormas ataupun perguruan pencak silat seperti Pagar Nusa, PSHT, dan ormas lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah oknumnya. Jadi bukan menggeneralisir 11 ormas itu terlibat, tapi oknum anggotanya yang terlibat dalam kegiatan premanisme,” tegasnya.

Ia juga menyinggung beredarnya potongan video konferensi pers di media sosial yang menurutnya tidak menampilkan keseluruhan konteks keterangan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, lanjutnya, ada kelompok dan ada individu yang ditindak, dan konteks itu perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Polda Jateng, menurut Brigjen Latif Usman, tetap berkomitmen kuat untuk memberantas aksi premanisme dan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penindakan tidak lepas dari peran serta semua pihak.

“Keterlibatan ormas dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas premanisme dan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, untuk terus mendukung dalam upaya tersebut,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Wakapolda kembali menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan diksi yang menimbulkan salah pemahaman. Ia menegaskan bahwa Polri tidak pernah mengeneralisasi ormas sebagai pelaku kejahatan.

“Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam diksi yang kami sampaikan tersebut ada kesalahan dalam pemahamannya. Saya tegaskan bahwa kami tidak menggeneralisir ormas terlibat premanisme,” tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen bersama memberantas premanisme demi menciptakan stabilitas keamanan dan iklim sosial yang kondusif.

“Mari kita berkomitmen bersama bahwa premanisme harus sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Dengan demikian stabilitas kamtibmas dapat terjaga sehingga pembangunan dan investasi bisa berkembang di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Imam

*Mandailing Natal* – Pasca terbentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ( Satgas PKH ) berdasarkan Perpres No 5 Tahun 2025 yang di tetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto 21 Januari 2025 dinilai sebagai solusi tepat dalam menyelesaikan persoalan konflik warga dan PT. Palmaris sudah begitu lama terjadi tanpa ada langkah nyata dari pemerintah daerah dan penegak hukum untuk menyelesaikannya.

Keberadaan PT. Palmaris Raya di Kecamatan Batahan, Mandailing Natal, sejak 2006 menguasai lahan HPL seluas 2800 Ha dinilai beroperasi secara ilegal mesti di proses secara hukum, konflik penyerobotan lahan warga hal pertama berkembang menjadi konflik terbuka dengan warga Batahan, salah satunya S korban konflik lahan warga Batahan 1.

Sebelumnya dalam RDP 2021 bersama Badan Pertanahan Pemprov dan Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal PT. Palmaris Raya dinyatakan tidak memiliki Hak Guna Usaha, hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang telah mati.

Mengetahui hal ini Samsuddin S,H Ketua GRIB Jaya Madina mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar meninjau ulang izin PT. Palmaris Raya, kami meminta atensi khusus dari Pemda Madina dan Pemerintah pusat untuk menghadirkan Satgas PKH menindak perusahaan perkebunan sawit yang tidak memenuhi regulasi tersebut dan dinilai perusahaan telah beroperasi di kawasan hutan secara ilegal selama 10 tahun lebih, kami berharap agar nantinya lahan tersebut di kembalikan kepada negara dan warga Batahan tutupnya.

(Magrifatulloh)