“Nepotisme Menggerogoti PDI Perjuangan DIY: Demokrasi Dipertaruhkan Menghadapi Pemilu 2029”
Yogyakarta, 12 Desember 2025a, Kami menyampaikan peringatan keras terhadap menguatnya praktik-praktik nepotisme yang makin mencolok dalam dinamika internal PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gejala ini bukan sekadar pelanggaran moral organisasi; ini adalah ancaman langsung terhadap demokrasi lokal dan integritas Pemilu 2029.
Di tengah kebutuhan akan kepemimpinan yang bersih dan meritokratis, PDI Perjuangan DIY justru dilingkupi praktik penempatan orang-orang dekat dan kelompok keluarga ke dalam jabatan-jabatan strategis. Konsentrasi kekuasaan berbasis kekerabatan ini telah menggerus kepercayaan publik dan menimbulkan persepsi bahwa struktur partai bukan lagi ruang kaderisasi, melainkan arena distribusi kepentingan kelompok kecil.
NEPOTISME MERACUNI STRUKTUR PARTAI
Kami menilai bahwa praktik nepotisme:
Menghalangi kader berprestasi yang bekerja di akar rumput,
Mengunci proses politik hanya bagi kerabat dan kroni,
Mengubah mesin partai menjadi instrumen kelompok, bukan milik rakyat.
Dengan situasi seperti ini, sulit bagi publik untuk mempercayai bahwa PDI Perjuangan DIY masih memegang prinsip demokrasi internal. Kecenderungan dominasi kelompok keluarga bukan hanya melemahkan integritas partai, tetapi juga membahayakan kualitas demokrasi di Yogyakarta.
DAMPAK SERIUS TERHADAP PEMILU 2029
Praktik nepotisme yang tak terkendali berpotensi menghasilkan:
Penggalangan massa yang rapuh dan transaksional,
Mobilisasi politik yang bertumpu pada patronase, bukan gagasan,
Faksionalisasi internal yang menghambat konsolidasi menuju 2029,
Turunnya legitimasi publik terhadap keputusan struktural partai.
Masyarakat DIY berhak mendapatkan proses politik yang bersih, bukan pertunjukan konsolidasi keluarga. Demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk memperluas kekuasaan kelompok kecil di dalam partai.
TUNTUTAN KAMI: HENTIKAN NEPOTISME SEKARANG
Kami mendesak PDI Perjuangan DIY untuk:
1. Menetapkan aturan anti-nepotisme yang jelas dan tegas,
2. Membuka seluruh proses seleksi jabatan secara transparan kepada publik,
3. Melakukan audit internal terhadap struktur dan rekrutmen,
4. Mengembalikan partai pada prinsip meritokrasi dan integritas.
Pembenahan ini bukan opsional — ini wajib bila PDI Perjuangan DIY masih ingin mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam kontestasi Pemilu 2029.
AJAKAN UNTUK MEDIA DAN PUBLIK
Kami menyerukan kepada media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk:
Mengawasi ketat dinamika internal partai,
Mengungkap pola-pola nepotisme secara terbuka,
Menagih pertanggungjawaban politik secara konsisten.
Ketika kekuasaan dikuasai oleh jaringan keluarga, publik harus bersuara lantang. Diam berarti membiarkan demokrasi DIY membusuk dari dalam.
PENUTUP
Nepotisme adalah penyakit yang tidak boleh dianggap sepele. Ia merusak struktur, menghancurkan legitimasi, dan melemahkan kualitas demokrasi.
Kami menegaskan bahwa rakyat DIY membutuhkan partai yang bersih, bukan partai yang dikooptasi keluarga.
Demokrasi milik rakyat — bukan milik keluarga siapa pun.
Warta: Krisna.P
