Penulis: Redaksi

PANYABUNGAN – Berdasarkan fakta – fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan para saksi,ahli,saksi meringankan ( A de Charge) maupun alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa terdakwa Najamuddin Siregar melakukan atau turut melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Nurhayati Palungan SH dari Kejaksaan Negeri ( Kejari) Mandailing Natal ( Madina).

Hal tersebut dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa Pangiutan Tondi Lubis SH MH dari kantor hukum Pangiutan Tondi Lubis SH & Associates usai mengikuti sidang terdakwa Nazamuddin Siregar di Pengadilan Negeri ( PN) Mandailing Natal,Kamis (04/9/2025).

Dijelaskan Pangiutan Tondi SH, MH. Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, saksi yang meringankan (A de Charge) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum kliennya NS tak terlibat dalam aksi penganiayaan serta pembacokan yang sebelumnya terjadi di Desa Sihepeng Sada, Kecamatan Siabu.

“Setelah mengikuti sidang pertama hingga hari ini ke delapan yang menguntungkan untuk terdakwa. Kami melihat fakta fakta persidangan, jika dilihat dari saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak satu orang saksi pun yang memberikan keterangan bahwa klien kami si terdakwa terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun pembacokan itu,” Kata Pangiutan.

Menurut Pangiutan yang didampingi rekannya Abdul Azis Nasution SH menilai bahwa kasus tersebut terlalu dipaksakan sehingga lebh mengarah kepada fitnah dan tindakan kriminalisasi. Pangiutan juga mengungkapkan,dalam sidang beragendakan keterangan 3 saksi meringankan menyatakan, bahwa mereka tidak melihat terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban Herman.

Saksi Ahmad Nasution,Muhammad Ali dan Ahmad Royhan Siregar yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim secara bergantian masing – masing menyatakan tidak ada melihat terdakwa melakukan penganiyaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

“Jadi memang gak ada dari ketiga saksi meringankan ini maupun saksi sebelumnya dari Jaksa yang mengatakan klien kita melakukan atau turut melakukan tindak pidana,”Tegas Tondi.

Begitu juga dengan saksi ahli seorang dokter yang melakukan vusum et repettum terhadap korban.

“Asal tau saja bahwa yang dilakukan visum oleh ahli bukan terhadap korban secara pisik tapi yang divisum itu ternyata hanya foto korban, ini sangat aneh dan janggal”, Ucap Kuasa Hukum Najamuddin.

Lebih jauh Pangiutan mengatakan, terdakwa tidak tau menau dengan kejadian pembacokan (penganiayaan) yang dialami korban. Terdakwa pada saat itu,sesuai keterangan para saksi maupun saksi meringankan menyebutkan bahwa terdakwa pada saat itu pulang dari pasar Sihepeng dengan mendorong Art-Co buahnya, namun sesampai di dekat Tempat Kejadian Perkara ( TKP) tiba – tiba korban berlari dan terjatuh akibat jalan berlubang tidak jauh dari posisi terdakwa mendorong Art – Co nya.

Dalam sidang tersebut,JPU sempat mencecar salah seorang saksi meringankan karena mendengar saksi tersebut yang berdomisili di Sihepeng 3,lalu kenapa harus membeli rokok ke Sihepeng 1.Hal tersebut ditegaskan saksi, bahwa jarak antara Sihepeng 3 dan Sihepeng 1 hanyalah parit kecil, sehingga lebih dekat untuk membeli rokok ketimbang harus ke Jalan besar menuju Panyabungan.

(Magrifatulloh).

Kabupaten Ciamis kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih penghargaan dalam ajang bergengsi “The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award and 5th Certificates of Recognition (CoR)” kategori kota kecil dalam hal “Clean Land” atau lahan bersih. Prestasi ini diumumkan dalam rangkaian kegiatan 18th ASEAN Ministerial Meeting on The Environment (AMME) yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia pada 2-3 September 2025.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Umum Kabupaten Ciamis Dr. Giyatno, S.IP., M.Si, mewakili Bupati Ciamis. Acara ini menjadi ajang penghargaan tertinggi tingkat ASEAN bagi kota-kota yang berhasil menunjukkan kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan lingkungan yang bersih.

Ciamis berdiri sejajar dengan sejumlah kota besar Indonesia lainnya seperti Kota Bandung, Kota Malang, Kota Padang, dan Kabupaten Banyumas yang juga menerima penghargaan untuk kategori berbeda. Tak hanya dari Indonesia, sejumlah kota dari negara-negara ASEAN lainnya juga memperoleh penghargaan, di antaranya Kota Johor Bahru, Kota Klang, dan Kota Melaka dari Malaysia; Kota Hai Phong dari Vietnam; serta beberapa kota dari Kamboja, Thailand, dan Filipina.

Pencapaian Kabupaten Ciamis tidak datang begitu saja. Kabupaten Ciamis dinilai berhasil menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang konsisten dan inovatif. Mulai dari sistem pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumbernya, peningkatan cakupan layanan persampahan berbasis masyarakat, hingga dukungan terhadap ekonomi sirkular di tingkat lokal, semuanya menjadi indikator penting dalam meraih penghargaan ini.

Yang tak kalah penting, Ciamis juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kelompok swadaya pengelola sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga pelibatan lembaga pemerintah dan mitra pembangunan menjadi kekuatan utama dalam memperkuat tata kelola pengelolaan sampah secara efektif. Upaya ini berkontribusi langsung pada pengurangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

ESC Award sendiri merupakan program penghargaan yang diadakan setiap empat tahun sekali bertepatan dengan pertemuan tingkat menteri ASEAN bidang lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada kota-kota yang telah menunjukkan praktik teladan dalam menciptakan kota yang bersih, hijau, dan layak huni di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kesempatan lain, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Ia mengapresiasi kinerja para Camat, Lurah, Kepala Desa, serta komunitas peduli lingkungan seperti Pasukan Ungu, Bank Sampah Induk dan Unit, Kader ProKlim, TRADISI, Komposter, hingga penggiat maggot yang telah menunjukkan aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis. Ini adalah hasil dari gotong royong dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” ujar Bupati Herdiat. Ia berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi agar semangat menjaga kebersihan terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat.

“Semoga penghargaan ini bisa membangkitkan kesadaran, kepedulian, dan aksi nyata masyarakat Tatar Galuh dalam memelihara lingkungan. Mari bersama-sama kita jaga alam, agar alam menjaga kita,” pungkasnya.

Reporter . Ade Fadil

Banjar ,Kabarekspres.co.id//— Prajurit Yonif 323/Buaya Putih mengikuti kegiatan Doa Bersama di Halaman Polres Banjar dalam rangka bentuk kepedulian bersama agar gejolak yang tengah terjadi segera berakhir dengan damai, Senin (01/09/2025).

Kebersamaan terlihat jelas, sebab doa ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat Kota Banjar, mulai dari pejabat jajaran Forkopimda Kota Banjar, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga komunitas lokal. Semua melebur dalam satu niat menjaga keharmonisan dan mendoakan kedamaian agar tetap menaungi Banjar Patroman.

Hadirnya prajurit Buaya Putih yang dipimpin langsung oleh Danyonif 323/BP, Mayor Inf Satria Virajati, S.I.P., memberikan pesan nyata, bahwa kekuatan TNI tidak hanya ditunjukkan dengan kesiapan di lapangan, tetapi juga dengan ketulusan memanjatkan doa bersama rakyat. Simbol persatuan itu terasa hidup ketika barisan berseragam loreng duduk berdampingan dengan lapisan masyarakat.

Diakhir rangkaian kegiatan doa bersama ini, seluruh elemen mengucapkan Deklarasi Damai Negeriku. Kegiatan doa bersama ini menegaskan bahwa kedamaian bukan sekadar harapan, melainkan cita-cita yang diperjuangkan melalui doa, kebersamaan, dan pengabdian. Dari halaman Polres Banjar, gema harapan dipanjatkan agar badai segera reda, dan negara ini dapat kembali meniti hari dengan tenang.**

Reporter. Ade Fadil

Ciamis –kabareksptes.co.id// Penanganan hama monyet ekor panjang yang meresahkan petani di Dusun Sawangan, Desa Margajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, hingga kini tak kunjung ada kepastian. Warga menilai pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Ciamis hanya memberikan janji tanpa realisasi.

Survey lapangan oleh petugas BKSDA sebelumnya telah dilakukan pada 18 Juli 2025. Saat itu, hasil survey disebutkan akan dikomunikasikan dengan Bupati Ciamis. Namun, hingga akhir Agustus 2025, belum ada langkah nyata.

“Sempat ada kabar bahwa penanganan hama monyet ini akan dilaksanakan pertengahan Agustus, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada perkembangan apapun,” ungkap Karsidi, salah seorang petani Dusun Sawangan, Minggu (31/8/2025).

Ketua Kelompok Tani Mekarjaya, Dusun Sawangan, juga menyuarakan kekecewaannya atas lambannya perhatian pemerintah. Ia menegaskan, para petani kini mulai geram karena lahan dan hasil panen terus dirugikan akibat serangan hama monyet ekor panjang.

“Tentunya dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun BKSDA, masyarakat siap turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi,” tegasnya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama BKSDA segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Sebab, jika terus dibiarkan, kerugian para petani dikhawatirkan semakin besar dan memicu konflik horizontal di lapangan.

Reporter. Ade fadil

Proyek Ketahanan Pangan P3TGAI wari guna dua.di Desa Bulupayung Diduga Dikerjakan Asal-asalan.

Proyek ketahanan pangan yang dikelola oleh Kelompok P3TGAI warih guna dua,(Perkumpulan Petani Pemakai Air) Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pengerjaan proyek yang semestinya bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan infrastruktur irigasi di wilayah tersebut justru menuai kritik dari masyarakat setempat. Proyek ini mencakup pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sangat vital bagi sektor pertanian.

Kelompok P3TGAI Desa Bulupayung menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Diduga, kelompok ini tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pihak lain yang terlibat adalah dinas terkait yang mengawasi proyek, serta warga dan petani lokal yang menjadi penerima manfaat sekaligus saksi atas dugaan pengerjaan yang tidak profesional.

Proyek ini berlokasi di Desa Bulupayung, yang merupakan bagian dari Kecamatan Patimuan. Desa ini dikenal sebagai wilayah agraris dengan lahan pertanian yang luas, sehingga keberadaan infrastruktur irigasi yang baik sangat penting.

Pengerjaan proyek ini berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik tanggal mulai dan selesai, dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar muncul setelah proyek berjalan dan mulai terlihat hasilnya yang dianggap tidak memuaskan oleh warga.

Dugaan pengerjaan yang asal-asalan ini terjadi karena beberapa faktor.

Kemungkinan besar karena kurangnya pengawasan, rendahnya kualitas material yang digunakan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis awal. Ada spekulasi bahwa ada faktor lain seperti anggaran yang begitu besar dengan nile sebesar Rp 195 000,000.tidak digunakan secara optimal atau kurangnya profesionalisme dari pihak pelaksana.

Pengerjaan ini diduga dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi standar teknis, seperti penggunaan campuran semen yang tidak sesuai, pondasi yang tidak kuat, atau dimensi saluran yang tidak akurat, yang menyebabkan infrastruktur cepat rusak, retak, atau tidak berfungsi optimal. Kondisi ini membuat para petani khawatir karena saluran irigasi yang vital tidak dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang, mengancam produktivitas panen mereka.(Red)