Kategori: Jawa Tengah

Kabarekspres.co.id/ Cilacap, Kabarekspres.co.id – Kelompok ternak milenial adalah kumpulan peternak muda dengan rentang usia 19-39 tahun. Tujuan strategis kelompok peternak milenial diantaranya adalah untuk menciptakan generasi penerus sektor peternakan yang modern, inovatif,dan berdaya saing tinggi.

Salah satu kelompok peternak milenial yang sedang di sorot oleh publik ada di Desa Bumireja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.

(AG) salah satu ketua kelompok peternak milenial yang ada di Desa Bumireja mengakui kepada wartawan, telah menjual hewan ternak (Sapi) bantuan program UPPO dari Pemerintah ke pedagang sapi yang ada di Kecamatan Gandrungmangu.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, (AG) ketua kelompok peternak milenial yang merupakan anak dari salah satu Kadus ( kepala dusun ) Desa Bumireja mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu kelompoknya telah menerima bantuan dari pemerintah program UPPO ( Unit Pengolah Pupuk Organik ). Senin, (16/3/2026).

Program UPPO adalah bantuan sarana dari Kementerian Pertanian untuk kelompok guna memproduksi pupuk organik secara mandiri dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia dan memanfaatkan limbah ternak.

Didepan wartawan,(AG) mengatakan, bahwa kelompoknya menerima kucuran anggaran program UPPO sejumlah Rp 200 juta yang masuk ke rekening kelompoknya.

Saat (AG) mengambil uang bantuan tersebut di salah satu BANK jumlahnya Rp 200 juta, tetapi saat (AG) keluar dari BANK, di luar sudah ada yang menunggu yaitu (JAE) oknum yang disebutkan ada kedekatan dengan salah satu anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Dapil Jawa Tengah VII.

(AG) Mengatakan, uang bantuan sejumlah Rp 200 juta serahkan kepada (JAE), lalu setelah itu (AG) mengaku hanya diberi uang oleh (JAE) sejumlah Rp 60 juta untuk membangun kandang ternak dan belanja perlengkapan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

Setelah kandang dan perlengkapan peralatan sudah disiapkan oleh (AG) dan kelompoknya, baru didatangkan Sapi berjumlah 8 ekor dengan perkiraan harga beli sekira 6 -7 juta per ekor, menurutnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut motif (AG) menjual semua sapi bantuan dari pemerintah dikarenakan (AG) saat itu sedang sakit sehingga dirinya tidak bisa merawat dan memelihara sapi dan mengolah kotornya untuk dijadikan pupuk.

Lanjut menurut (AG), Kepala BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Kedungreja juga sudah menghubungi pihaknya melalui handphone. Kepala BPP meminta foto kandang kemungkinan untuk memastikan kandang itu kosong atau ada sapinya.

(AG) menambahkan bahwa kelompoknya juga sedang proses mengajukan bantuan lagi, proses pengajuan bantuan dibantu oleh tetangganya yang diduga ada kedekatan khusus dengan salah satu anggota DPRD atau orang terdekatnya anggota DPRD Cilacap.

Sebagai informasi, penjualan sapi bantuan pemerintah yang dilakukan secara melawan hukum merupakan tindak pidana korupsi. Pelakunya dapat dijerat dengan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 undang-undang tindak pidana korupsi.

Publik berharap agar kasus semacam ini ada tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwajib. Kelompok – kelompok peternak yang melanggar aturan, kedepannya tidak diberikan bantuan lagi serta di proses secara hukum, hal tersebut adalah sebagai efek jera dan sebagai perhatian untuk kelompok peternak milenial yang lainnya agar tidak melakukan hal serupa yang merugikan Negara.

Sumber: Siswanto.

#Red//

PATIMUAN – Balai Desa Cimrutu menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah keangkuhan oleh kekuatan kebenaran.

Perseteruan panas terkait klaim lahan di Dusun Kalenwedi antara Kirno dan Ibu Plinti akhirnya meledak dalam suasana haru yang menyayat hati pada Senin (16/03/2026).

Di balik meja musyawarah, terungkap fakta yang memilukan.

Sebidang tanah di Blok 43 seluas 37 Ubin yang selama ini digugat oleh Kirno, ternyata ditebus dengan tetesan keringat Ibu Plinti sepenuhnya tanpa bantuan Kirno.

Penegasan ini diperkuat oleh kesaksian Ikun, sang saksi sejarah transaksi, serta Juman, mantan Kepala Dusun (Kadus) yang memahami betul riwayat tanah tersebut sejak awal.

Pendampingan dari Awak Media

Hadir mengawal kasus ini, Tugiman yang merupakan seorang jurnalis sekaligus awak media, bertindak sebagai kuasa pendamping bagi Ibu Plinti.

Sebagai insan pers yang peka terhadap ketidakadilan, Tugiman menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan memastikan bahwa hak-hak warga kecil, terutama mereka yang memiliki keterbatasan, mendapatkan perlindungan hukum dan ruang untuk menyuarakan kebenaran di forum resmi desa.

Kebohongan 16 Tahun yang Terungkap

Suasana mendadak senyap saat tabir gelap yang menyelimuti kasus ini selama 16 tahun akhirnya tersingkap.

Kirno tertegun menyadari bahwa selama hampir dua dekade, dirinya merasa telah menjadi korban informasi palsu dari sang penjual lahan, Pak Ade.

Marah karena merasa dikhianati oleh janji-janji masa lalu, Kirno yang semula datang sebagai penggugat kini berbalik arah. Ia menuntut pertanggungjawaban penuh dari Pak Ade.

Di hadapan forum, Pak Ade pun akhirnya tertunduk dan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan urusannya dengan Kirno secara kekeluargaan di luar musyawarah.

Sujud Maaf untuk Ibu Mertua yang Tak Mampu Melihat

Namun, momen yang paling merobek perasaan hadirin adalah saat Kirno menyadari siapa yang ia lawan.

Ibu Plinti, seorang penyandang disabilitas (tunanetra), yang juga merupakan mantan ibu mertuanya sendiri.

Di tengah kegelapan penglihatannya, Ibu Plinti harus berdiri teguh mempertahankan hak hidupnya.

Menyadari kekhilafan besar tersebut, Kirno pun luluh. Isak tangis pecah saat ia menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada sosok ibu yang pernah menjadi bagian dari keluarganya itu.

Sebuah pengakuan dosa atas gugatan yang salah alamat terhadap sosok lansia difabel yang seharusnya ia lindungi.

Kepastian Hukum yang Mengakhiri Ketegangan

Melalui Berita Acara Nomor: 01/BA.KB/III/2026, Kirno secara resmi menyatakan tidak akan lagi mengganggu atau menggugat Ibu Plinti di masa depan.

Perdamaian ini dikawal ketat oleh:

Warsono, S.Sos (Pj. Kepala Desa Cimrutu)

Mitrank (Babinsa)

Eko Sartono (Babinkamtibmas)

Teguh S.P (Asper)

Kini, meski dunia tetap gelap bagi mata Ibu Plinti, keadilan telah memberikan cahaya batin yang luar biasa berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif awak media.

Hak dan martabatnya kembali pulih, dan ia bisa kembali beristirahat dengan tenang di atas tanah miliknya sendiri.

Sumber: Tugi.M

Red//

CILACAP –Kabarekpres.co.id/ Menyusul penetapan status hukum terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap bergerak cepat untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Secara resmi, Wakil Bupati kini mengemban amanat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cilacap.

Menjaga Stabilitas Daerah

Langkah penunjukan ini diambil guna menjamin kesinambungan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program-program strategis daerah. Fokus utama saat ini adalah menjaga kondusivitas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memastikan seluruh layanan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

Harapan dan Dukungan

Ucapan selamat dan sukses mengalir bagi Wakil Bupati dalam mengemban amanah yang cukup berat ini. Masyarakat dan berbagai elemen daerah menaruh harapan besar agar masa transisi ini dapat dilalui dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pelaksana Harian Bupati untuk memulihkan stabilitas internal dan tetap fokus pada pembangunan Kabupaten Cilacap. Selamat bertugas, semoga sukses membawa Cilacap tetap kokoh di tengah tantangan yang ada.”

Fokus Kerja ke Depan

Sebagai Pelaksana Harian, Wakil Bupati diharapkan mampu melakukan koordinasi intensif dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memastikan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik tetap sesuai jadwal. Integritas menjadi kata kunci utama dalam menjalankan nakhoda pemerintahan di masa transisi ini.pewarya:ibin

Kabarekspres.co.id/ Sidareja_Pojok alun-alun Sidareja, yang terletak tepat di depan Kantor Kecamatan Sidareja, kini menjadi sorotan karena kondisi yang semakin tidak menguntungkan. Menurut Vino, salah satu warga yang tinggal di Komplek Alun-Alun Sidareja, tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah dua minggu tidak diangkut oleh petugas kebersihan terkait. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius bagi kesehatan masyarakat.

Bau menyengat yang berasal dari tumpukan sampah telah mengganggu aktivitas sehari-hari warga sekitar. Selain itu, akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, lalat, dan hewan pengganggu lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, demam tifoid, atau infeksi saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah.

Keberadaan tumpukan sampah di tengah kota, apalagi di depan kantor pemerintahan kecamatan, juga memberikan citra negatif terhadap pengelolaan kebersihan daerah. Sebagai ruang publik yang seharusnya menjadi pusat aktivitas masyarakat dan tempat yang nyaman untuk dikunjungi, alun-alun kini justru menjadi sumber masalah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan.

Warga berharap pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mengangkut sampah tersebut dan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih teratur. Selain itu, diperlukan juga upaya pencegahan agar masalah serupa tidak terulang kembali, seperti peningkatan frekuensi pengangkutan sampah dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Dari antauan awak media yang mengecek secara langsung kondisi tempat tumpukan sampah berada tepat di bawah togor PLN yang secara langsung digunakan sebagai jaringan listrik oleh pedagang, tentu hal ini juga menghawatirkan apabila sampah terbakar secara otomatis akan merambat ke togor PLN dan bisa membahayakan warga sekitar.

Red//

CILACAP – Kabarekpres.co.id/Publik Kabupaten Cilacap dikejutkan dengan kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/03/2026). Peristiwa ini mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Menanggapi peristiwa tersebut, jajaran redaksi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk merefleksikan kembali pentingnya integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kejadian ini harus menjadi pengingat keras bahwa pengawasan hukum tidak pernah tidur.

Peringatan Bagi Pemangku Kebijakan

Kami menekankan bahwa integritas adalah harga mati. Kasus ini seharusnya menjadi warning bagi para pejabat pemerintah lainnya, termasuk para Kepala Desa (Kades) di seluruh wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Dalam mengelola dana publik dan menjalankan program pembangunan, setiap pejabat wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Transparansi Sebagai Kunci

Redaksi menggarisbawahi tiga poin utama yang harus dipegang teguh oleh para penyelenggara negara:

Amanah: Menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan demi kesejahteraan rakyat.

Transparan: Membuka akses informasi seluas-luasnya terkait pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Akuntabel: Setiap rupiah yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kemanfaatannya.

Menjunjung Tinggi Kode Etik dan Hukum

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, kami dari insan pers akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan hukum tetap.

Mari kita jadikan momentum pahit ini sebagai titik balik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga; jangan sampai tindakan segelintir oknum menghambat kemajuan Kabupaten Cilacap yang kita cintai.

Cilacap, 15 Maret 2026

Dewan Redaksi

Catatan: Narasi ini disusun dengan nada formal dan edukatif untuk mengingatkan para perangkat desa dan pejabat agar lebih berhati-hati.redaksi:

Polda Jateng-kabarekspres.co.id| Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan penanganan kondisi darurat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026, Polda Jawa Tengah mendapatkan dukungan helikopter ambulans udara dari Dit Poludara Korpolairud Baharkam Polri yang saat ini stand by di kawasan Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, yang merupakan salah satu pintu utama arus mudik dari arah barat menuju wilayah Jawa Tengah.

Helikopter ambulans udara tersebut diawaki oleh Ipda Irwan selaku pilot bersama crew ambulans udara antara lain Ipda Agus T (Copilot), Aiptu Maradona (Mek), Briptu Erwin (Mek) dan Bripda Seno (Nakes), crew Helikopter akan bersiaga di helipad Kalikangkung mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 guna memberikan dukungan penanganan medis secara cepat apabila terjadi kondisi darurat di jalur mudik.

Sebelumnya, tim ambulans udara telah melaksanakan ferry flight dari Pondok Cabe menuju Kalikangkung, dan pada Sabtu (14/3/2026) helikopter telah tiba serta standby di helipad Kalikangkung Semarang untuk mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026.

Dukungan Helikopter ambulans udara ini merupakan bagian dari upaya Polda Jawa Tengah untuk memperkuat sistem respons cepat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas maupun kondisi darurat medis yang membutuhkan evakuasi cepat, khususnya di jalur tol yang memiliki volume kendaraan tinggi selama masa arus mudik.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto selaku Kasatgas Humas Operasi Ketupat Candi 2026 menyampaikan bahwa keberadaan ambulans udara ini merupakan bentuk kesiapan Polda Jateng dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama masa mudik Lebaran.

“Penempatan helikopter ambulans udara di kawasan GT Kalikangkung ini merupakan bagian dari kesiapan Polda Jawa Tengah dalam mendukung penanganan darurat selama Operasi Ketupat Candi 2026. Dengan adanya dukungan ambulans udara, jika terjadi kondisi medis darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif,” ujar Kombes Pol. Artanto.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jateng untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan humanis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik di wilayah Jawa Tengah mendapatkan perlindungan dan pelayanan terbaik. Oleh karena itu berbagai kesiapan, termasuk dukungan ambulans udara, telah disiapkan untuk mengantisipasi situasi darurat selama arus mudik maupun arus balik Lebaran,” tambahnya.

Polda Jawa Tengah juga mengimbau kepada para pemudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas, serta memanfaatkan pos pelayanan dan pos pengamanan Operasi Ketupat Candi apabila membutuhkan bantuan petugas.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan rasa aman dan nyaman.

(Imam Jateng)

Kabarekspres.co.id_CILACAP – Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadhan 1447 H, Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kabupaten Cilacap wilayah Sidareja menggelar kegiatan silaturahmi bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap dari Fraksi Gerindra Dapil 3, Kiki Anggoro .SP.

Dalam kegiatan yang diadakan di lokasi Sekretariat  PAC Gerindra Sidareja tersebut, tidak hanya dilakukan pertemuan silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antar pengurus partai, namun juga diberikan bingkisan lebaran kepada sejumlah pengurus Gerindra baik di tingkat PAC maupun ranting se-Kecamatan Sidareja.

Setelah acara silaturahmi berlangsung, kegiatan diakhiri dengan sesi berbagi takjil yang diselenggarakan oleh jajaran pengurus PAC Gerindra Sidareja.

Antonius Rawa Kristanto.A.Md, Selaku Ketua PAC Gerindra Sidareja, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian khusus kepada pengurus Gerindra di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPC Gerindra Cilacap serta Anggota DPRD Gerindra yang ada di dapil III kami, atas perhatian yang telah diberikan kepada seluruh pengurus Gerindra di PAC Sidareja,” ujarnya.

Kabarekspres.ci.id// Pemasangan Tiang Wifi PT.Antlatik di Jalan Jambur Raya Perumnas batu anam Tidak Sesuai SOP Izin Pemerintah Kabupaten Simalungun .”Dan diduga Tidak miliki izin resmi

. Simalungun -Pengerjaan pemasangan tiang wifi dari PT.Antlantik di Jalan Jambur Raya perumnas batu anam kabupaten Simalungun tidak sesuai SOP izin dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diduga tidak miliki izin resmi .

Investigasi awak media dilokasi pengerjaan tiang wifi yang sedang berlangsung kamis 12/03/2026/Pukul 11:43 Wib dari pengawas pekerjaan tersebut berinisial MB.

Terkait tidak ada legalitas memasang papa informasi plang K3 dengan ketentuan informasi kepada masyarakat sekitar agar menjaga dampak resiko berbahaya dilokasi pengerjaan pemasangan tiang wifi tersebut.

Adapun Kutipan komfiimasi awak media kepada pengawas berinisial MB ,mengatakan jika pemasangan tiang wifi yang dilaksanakan sudah izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat Pangulu dan Gamot dan telah mendapat surat rekomendasi dari dinas PUR kabupaten Simalungun.Namun pada saat dikonfirmasi izin dari pelaksanaan pemasangan tiang wifi dari PT.Atlantik yang dinaunginya sebagai pengawas ,berdalih komfiimasi lebih lanjut kepada atasan saya yakni Lider bernama Dory dengan melalui langsung nomor telepon WA ,ujar MB kepada awak media .

Masi ditempat yang sama ,awak media komunikasi komfiimasi cek langsung kepada Lider PT.Antlantik bernama Dory pemasangan tiang wifi,PT.Antlantik melalui telepon Whatsapnya prihal :

-Izin PT.Antlantik

pelaksanaan pengerjaan pemasangan tiang wifi di lokasi dan pengerjaan tersebut tidak sesuai SOP dari izin Pemerintah kabupaten Simalungun dengan ketentuan tidak memasang papan informasi plang K3.Belum mendapat respon jawaban lebih pasti .

Awak media akan terus mengkawal temuan ini hingga ke akar rumput .”Jika terbukti tidak miliki izin pihak Pemerintah Bupati kabupaten Simalungun melalui pihak dinas terkait melakukan penindakan pengerjaan tiang wifi dari PT.Antlantik.Sesusi hukum yang berlaku Negara Republik Indonesia ini.Dalam menjaga kerugian Negara prihal pajak .

Hingga temuan investigasi awak media dikirim kemeja redaksi awak media masi menanti jawaban komfiimasi dari pihak pengerjaan pemasangan tiang wifi PT.Atlantik melalui Lider .Cek langsung keafsaan legalitas izin dan dalam pengerjaan ,”Diduga langgar aturan prosedur SOP dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.

( Samhadi )

CILACAP – Kabarekpres.co.id/Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan 1447 H, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau kembali menunjukkan eksistensinya dalam aksi sosial. Pada Jumat (13/03/2026), jajaran PAC Gandrungmangu bersama DPC Cilacap menggelar kegiatan pembagian ta’jil gratis bagi para pengguna jalan di wilayah Kecamatan Gandrungmangu.
Kegiatan yang dipusatkan di area strategis Kecamatan Gandrungmangu ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC LSM Harimau Cilacap beserta jajaran pengurusnya, serta didampingi penuh oleh seluruh jajaran PAC Gandrungmangu.
Sinergi dan Kepedulian Nyata
Aksi turun ke jalan ini menyasar para pengendara motor, pengemudi mobil, hingga pejalan kaki yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan paket ta’jil ludes dibagikan dalam waktu singkat sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap sesama umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Ketua DPC LSM Harimau Cilacap menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat sesuai dengan marwah organisasi.
“LSM Harimau Harapan Indonesia Maju akan selalu hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami membawa manfaat, terutama di bulan penuh berkah ini. Semangat berbagi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk peduli sesama,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Harapan Indonesia Maju
Dengan mengusung slogan “Harimau: Harapan Indonesia Maju”, LSM Harimau bertekad untuk terus melakukan aksi-aksi positif yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Selain mempererat tali silaturahmi antar anggota jajaran DPC dan PAC, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial di wilayah Kabupaten Cilacap.
Keceriaan terpancar dari wajah para warga yang menerima paket ta’jil. Meski sederhana, aksi ini diharapkan dapat membantu para pengguna jalan yang masih berada dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar hingga menjelang kumandang adzan Maghrib, ditutup dengan doa bersama jajaran pengurus LSM Harimau sebagai simbol syukur atas kelancaran acara tersebut.pewarta:(ibin.)

SLEMAN – Wakapolda DIY Eddy Djunaedi, S.I.K., melaksanakan pengecekan kesiapan Gerbang Tol Purwomartani, Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026, pada Selasa (10/3).

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda memastikan kesiapan jalur tol yang akan difungsionalkan guna mendukung kelancaran arus kendaraan dari wilayah Yogyakarta menuju Jawa Tengah selama periode mudik.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY , Kombes Widya Mustikaningrum menjelaskan bahwa ruas Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan panjang sekitar 12,25 kilometer khusus untuk kendaraan yang bergerak dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan wilayah sekitarnya.

“Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan jarak sekitar 12,25 kilometer khusus dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo dan seterusnya mulai tanggal 16 sampai 29 Maret 2026 pada pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ruas tol tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I, yaitu kendaraan ringan seperti sedan, jip, minibus, pick-up atau truk kecil, serta bus.

“Memasuki Tol Purwomartani ini gratis, namun di gerbang tol berikutnya tetap dikenakan tarif. Oleh karena itu, kami mengimbau para pengguna ruas tol untuk selalu mengecek saldo uang elektronik, karena kendaraan yang sudah masuk dari Tol Purwomartani tidak dapat keluar di Prambanan, melainkan langsung menuju Gerbang Tol Klaten maupun seterusnya,” ujarnya.

Sementara itu, bagi para pemudik yang menuju wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari arah Jawa Tengah, dapat memanfaatkan akses keluar melalui Exit Tol Prambanan maupun beberapa exit tol lainnya yang berada di wilayah Klaten. Dari titik keluar tersebut, pemudik dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Yogyakarta dan sekitarnya melalui jalur arteri yang telah disiapkan.

Selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran, Polda DIY juga akan menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna memperlancar mobilitas kendaraan. Salah satunya dengan menutup sejumlah titik putar balik (U-turn) di beberapa ruas jalan.

Selain itu, pada beberapa ruas jalan di dalam Kota Yogyakarta serta kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul juga akan diberlakukan sistem satu arah (one way) guna mengurai kepadatan kendaraan.

“Kami berharap para pengguna jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas serta mengikuti imbauan petugas di lapangan maupun Bu vertikal rambu-rambu tambahan yang dipasang untuk membantu kelancaran arus lalu lintas,” pungkasnya. ** ( Suarspb )