KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY.   Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” …

Pelantikan Mabicab dan Kwarcab Sleman Periode 2026-2030

Pelantikan Mabicab dan Kwarcab Sleman Periode 2026-2030, Harda Berharap Gerakan Pramuka Sleman dapat Adaptif Menjawab Tantangan Zaman Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dilantik sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Sleman pada Rabu (4/2). Pelantikan ketua serta pengurus Mabicab Gerakan Pramuka Sleman masa periode 2026-2030 dilakukan oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) DIY, GKR Hayu, bertempat di pendopo Parasamya Kabupaten Sleman. Usai dilantik sebagai ketua Mabicab Gerakan Pramuka Sleman, Harda kemudian melantik pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) yang diketuai oleh Mustadi, S.Sos, …

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat YLBH Wirasakti Periode 2026 – 2029

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum(YLBH) Wirasakti merupakan wadah mulia sehingga kami berharap teman teman yang ada di dalam kepengurusan komitmen dan konsisten, menjaga etika nam baik kelembagaan,sikap karena ketika kita melakukan hal yang tidak baik bisa saja dikaitkan dengan pengurus dari Wirasakti.Ini yang menjadi problem intern terlepas siapa yang benar, siapa yang salah apakah benar atau salah.Kita berharap semangat berjuang untuk masyarakat sekaligus belajar. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Denny Irawan S.H,C.DRP dalam sambutan arahan seusai pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat …

BULOG Yogyakarta siap dukung Swasembada Pangan

BULOG Yogyakarta siap dukung Swasembada Pangan Nasional dengan terus melaksanakan Penyerapan Gabah Beras. Bantul – Perum BULOG Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melaksanakan kegiatan Serapan Gabah Petani (Sergap) pada Minggu, 25 Januari 2026. Kegiatan pembelian gabah petani ini dilaksanakan di beberapa titik di wilayah DIY, salah satunya di Dusun Jaten, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Pemimpin Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprilyadi, didampingi Nur Fuad Indra Mitra selaku Manager Pengadaan serta Suudi Mut’im selaku Manager Operasional dan Pelayanan …

Kader Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta Batalkan Diskusi HUT Partai

Kader Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta Batalkan Diskusi HUT Partai, Soroti Intimidasi, Nepotisme, dan Oligarki Lokal Yogyakarta, Januari 2026 — Kegiatan diskusi dan konsolidasi kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-53 dan Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri ke-79 yang sedianya digelar pada Minggu, 25 Januari 2026 di Posko Suharyanto Mbento, Jl. Gamelan No. 1, Kraton, dinyatakan dibatalkan akibat adanya situasi tidak kondusif dan dugaan intimidasi terhadap inisiatif kader arus bawah. Inisiator kegiatan, Jarot Kurniadi, …

LPKSM YPK Rajawali Mas Audiensi ke Kesbangpol D.I.Yogyakarta

Yogyakarta KABAREKSPRES— Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Rajawali Mas melaksanakan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Audiensi diterima Kabid POLDAGRI ( Kepala Bidang Politik dalam negri) Bpk ARIS PRANOMO ST.,ini dilakukan sebagai upaya memperkuat peran kelembagaan dalam perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah.   Audiensi tersebut diPimpin,oleh Krisna Triwanto, SH selaku Ketua Umum LPKSM YPK Rajawali Mas, Kharis Amrullah, SH sebagai Sekretaris Jenderal, serta Yanto selaku Paralegal sekaligus …

Dari Kudatuli ke Sunyi yang Terencana: Sejarah Panjang Massa Pro Mega dan Generasi yang Terpinggirkan

Jakarta — Sejarah lahirnya massa Pro Megawati Soekarnoputri tidak dapat dilepaskan dari konflik politik terbuka yang terjadi pada pertengahan 1990-an. Bagi sebagian besar pendukungnya, kesetiaan politik itu tidak lahir dari kemenangan elektoral, melainkan dari pengalaman perampasan hak politik, represi negara, dan rasa ketidakadilan yang terakumulasi sejak Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi titik balik penting. Konflik internal partai yang berpuncak pada Kongres Medan 1996—yang menggantikan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan dukungan …

BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA SIAP LAYANI PENUMPANG SELAMA LIBUR NATAL 2025 DAN TAHUN BARU

Kulon Progo, 15 Desember 2025 — PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) memastikan kesiapan penuh dalam melayani perjalanan udara masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sebagai wujud kesiapan operasional, Bandara Internasional Yogyakarta turut mengaktifkan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Posko ini menjadi pusat koordinasi, pemantauan operasional, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan kelancaran …

KADER KAMPUNG DIBUNGKAM!

Penulis : Sony Maryanto kader Biasa dari Kotagede   **KADER KAMPUNG DIBUNGKAM!   DPC PDI PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA PELIHARA MASSA BODOH, BUKAN KADER SADAR**   Kami warga kampung melihat ada yang tidak beres dalam cara memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta hari ini.   Partai yang katanya partai wong cilik, justru membatasi pengetahuan politik kader kampungnya sendiri. Kader di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai kampung cukup disuruh jalan, tapi tidak boleh banyak tanya. Ini bukan kaderisasi. Ini pembodohan …

Nepotisme Menggerogoti PDI Perjuangan DIY

“Nepotisme Menggerogoti PDI Perjuangan DIY: Demokrasi Dipertaruhkan Menghadapi Pemilu 2029”   Yogyakarta, 12 Desember 2025a, Kami menyampaikan peringatan keras terhadap menguatnya praktik-praktik nepotisme yang makin mencolok dalam dinamika internal PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gejala ini bukan sekadar pelanggaran moral organisasi; ini adalah ancaman langsung terhadap demokrasi lokal dan integritas Pemilu 2029. Di tengah kebutuhan akan kepemimpinan yang bersih dan meritokratis, PDI Perjuangan DIY justru dilingkupi praktik penempatan orang-orang dekat dan kelompok keluarga ke dalam jabatan-jabatan strategis. Konsentrasi kekuasaan …