Kategori: DIY Yogyakarta

Jakarta — Sejarah lahirnya massa Pro Megawati Soekarnoputri tidak dapat dilepaskan dari konflik politik terbuka yang terjadi pada pertengahan 1990-an. Bagi sebagian besar pendukungnya, kesetiaan politik itu tidak lahir dari kemenangan elektoral, melainkan dari pengalaman perampasan hak politik, represi negara, dan rasa ketidakadilan yang terakumulasi sejak Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi titik balik penting. Konflik internal partai yang berpuncak pada Kongres Medan 1996—yang menggantikan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan dukungan kekuasaan negara—melahirkan basis massa yang bersifat organik dan ideologis. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat: buruh, aktivis, seniman, mahasiswa, hingga warga kampung, yang melihat Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme.

Menurut pengamat dan pelaku sejarah internal PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardiyanto, kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai massa Pro Mega generasi pertama. “Mereka adalah pelaku langsung sejarah. Loyalitas mereka lahir dari risiko, bukan dari kenyamanan politik,” tulis Antonius dalam analisisnya.

Konsolidasi Pasca-Reformasi

Setelah tumbangnya Orde Baru pada 1998 dan berdirinya PDI Perjuangan, massa Pro Mega tidak melebur begitu saja ke dalam struktur formal partai. Sebaliknya, mereka menjadi tulang punggung konsolidasi akar rumput. Kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999, menurut banyak catatan, lebih merupakan akumulasi memori kolektif atas ketidakadilan dan perlawanan dibandingkan hasil kerja mesin politik modern.

Dalam fase inilah muncul generasi kedua massa Pro Mega. Mereka adalah aktivis muda akhir 1990-an hingga awal 2000-an, sebagian mengalami langsung Kudatuli dan Mei 1998, sebagian lainnya tumbuh dari narasi dan luka sejarah tersebut. Generasi ini mengisi kerja-kerja lapangan: pengorganisasian basis, penjagaan suara, kerja relawan, hingga kaderisasi informal yang tidak tercatat dalam laporan resmi partai.

“Mereka mewarisi api perjuangan, tetapi tidak mewarisi posisi aman,” tulis Antonius. Berbeda dengan generasi pertama yang telah menjadi simbol sejarah, generasi kedua tetap aktif dan memiliki jaringan sosial yang luas di tingkat akar rumput.

Perubahan Orientasi Politik

Seiring semakin mapannya kekuasaan dan meningkatnya biaya politik, orientasi partai dinilai mengalami pergeseran. Logika ideologis perlahan digantikan oleh logika pengelolaan dan elektabilitas. Modal ekonomi dan jaringan elite semakin menentukan arah kebijakan dan rekrutmen politik.

Dalam konteks ini, posisi massa Pro Mega—khususnya generasi kedua—mengalami perubahan signifikan. Dari aset politik, mereka perlahan dipersepsikan sebagai risiko. Generasi pertama tetap dihormati sebagai monumen sejarah, sementara generasi kedua dinilai masih terlalu aktif, kritis, dan memiliki daya pengaruh yang sulit dikendalikan.

Proses marginalisasi, menurut Antonius, tidak dilakukan secara terbuka. Tidak ada konflik frontal atau pembersihan struktural. Yang terjadi justru mekanisme administratif yang rapi: keterlibatan tetap diminta, tetapi akses pengambilan keputusan dipersempit; loyalitas dipuji, tetapi distribusi kekuasaan tertutup.

“Struktur masih ada, tetapi fungsinya dikosongkan. Kaderisasi menyempit, kerja ideologis dianggap tidak efisien, dan militansi dipandang naif,” tulisnya.

Penghabisan yang Sunyi

Fenomena ini digambarkan sebagai bentuk penghabisan politik yang baru: bukan melalui represi, melainkan pengabaian sistematis. Generasi kedua tidak diusir, tetapi dibuat lelah. Tidak dimusuhi, tetapi dibuat tidak relevan.

Ironisnya, kelompok ini justru menjadi yang paling lama bertahan karena rasa memiliki dan keyakinan ideologis terhadap partai. Namun, sejarah politik kerap mencatat bahwa generasi perantara—yang berada di antara simbol sejarah dan pragmatisme kekuasaan—sering menjadi pihak yang paling rentan terpinggirkan.

Antonius mengingatkan, setiap kekuatan politik yang memutus dirinya dari akar ideologis yang melahirkannya berisiko menghadapi krisis legitimasi di masa depan. “Ia mungkin tampak kokoh sesaat, tetapi sesungguhnya berdiri di atas tanah yang mulai retak,” tulisnya.

Ketika generasi yang dilupakan berhenti berharap, sejarah, menurutnya, kerap bergerak ke arah yang tidak lagi mudah dikendalikan.

repoter : nita

Kulon Progo, 15 Desember 2025 — PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) memastikan kesiapan penuh dalam melayani perjalanan udara masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sebagai wujud kesiapan operasional, Bandara Internasional Yogyakarta turut mengaktifkan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Posko ini menjadi pusat koordinasi, pemantauan operasional, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan kelancaran operasional bandara.

General Manager Yogyakarta Internasional Airport Ruly Artha, menyampaikan bahwa pengoperasian posko selama 21 hari ini bertujuan untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara berjalan optimal serta sesuai regulasi.
“Pendirian Posko ini menjadi penanda dimulainya kesiapan penuh seluruh bandara dalam melayani perjalanan udara masyarakat pada periode libur akhir tahun. Fokus kami adalah Melayani Sepenuh Hati kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan,” ujar Ruly Artha.

Posko Nataru juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara, termasuk regulator, maskapai penerbangan, operator ground handling, AirNav Indonesia, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini diperkuat guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta.

Pada periode Nataru 2025/2026, Bandara Internasional Yogyakarta memproyeksikan pergerakan penumpang mencapai 247.787 penumpang dengan pertumbuhan sebesar 3.30%, sedangkan untuk pergerakan pesawat mencapai 1.557 dengan pertumbuhan sebesar 1,30% dibandingkan dengan periode NATARU tahun 2024/2025.

Proyeksi pergerakan penumpang tertinggi sebelum natal terjadi pada hari Minggu 21 Desember 2025 sebanyak 16.865 penumpang dan puncak sebelum tahun baru terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2025 sebanyak 15.169 penumpang.

Proyeksi pergerakan arus balik penumpang tertinggi setelah tahun baru, terjadi pada hari Minggu 4 Januari 2026 sebanyak 13.518 penumpang.

Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, operasional bandara didukung oleh sistem Airport Operation Control Center (AOCC) yang memantau kondisi bandara secara real-time, serta sistem Management Operation based on Traffic (MOT) yang mampu memprediksi kepadatan penumpang dan memberikan rekomendasi optimalisasi fasilitas serta kebutuhan sumber daya manusia.

Selain kesiapan sistem dan SDM, infrastruktur bandara juga dipastikan dalam kondisi prima. Infrastruktur sisi udara seperti runway, taxiway, apron, serta sistem kelistrikan dan drainase telah dipastikan siap untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan selama periode libur Nataru.

Melalui kesiapan infrastruktur, penguatan sistem operasional, inovasi layanan, serta sinergi seluruh stakeholder, Bandara Internasional Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan perjalanan udara masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, nyaman, dan lancar.
( ** Suarspb ** )

“Nepotisme Menggerogoti PDI Perjuangan DIY: Demokrasi Dipertaruhkan Menghadapi Pemilu 2029”

Yogyakarta, 12 Desember 2025a, Kami menyampaikan peringatan keras terhadap menguatnya praktik-praktik nepotisme yang makin mencolok dalam dinamika internal PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gejala ini bukan sekadar pelanggaran moral organisasi; ini adalah ancaman langsung terhadap demokrasi lokal dan integritas Pemilu 2029.

Di tengah kebutuhan akan kepemimpinan yang bersih dan meritokratis, PDI Perjuangan DIY justru dilingkupi praktik penempatan orang-orang dekat dan kelompok keluarga ke dalam jabatan-jabatan strategis. Konsentrasi kekuasaan berbasis kekerabatan ini telah menggerus kepercayaan publik dan menimbulkan persepsi bahwa struktur partai bukan lagi ruang kaderisasi, melainkan arena distribusi kepentingan kelompok kecil.

NEPOTISME MERACUNI STRUKTUR PARTAI

Kami menilai bahwa praktik nepotisme:

Menghalangi kader berprestasi yang bekerja di akar rumput,

Mengunci proses politik hanya bagi kerabat dan kroni,

Mengubah mesin partai menjadi instrumen kelompok, bukan milik rakyat.

Dengan situasi seperti ini, sulit bagi publik untuk mempercayai bahwa PDI Perjuangan DIY masih memegang prinsip demokrasi internal. Kecenderungan dominasi kelompok keluarga bukan hanya melemahkan integritas partai, tetapi juga membahayakan kualitas demokrasi di Yogyakarta.

DAMPAK SERIUS TERHADAP PEMILU 2029

Praktik nepotisme yang tak terkendali berpotensi menghasilkan:

Penggalangan massa yang rapuh dan transaksional,

Mobilisasi politik yang bertumpu pada patronase, bukan gagasan,

Faksionalisasi internal yang menghambat konsolidasi menuju 2029,

Turunnya legitimasi publik terhadap keputusan struktural partai.

Masyarakat DIY berhak mendapatkan proses politik yang bersih, bukan pertunjukan konsolidasi keluarga. Demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk memperluas kekuasaan kelompok kecil di dalam partai.

TUNTUTAN KAMI: HENTIKAN NEPOTISME SEKARANG

Kami mendesak PDI Perjuangan DIY untuk:

1. Menetapkan aturan anti-nepotisme yang jelas dan tegas,

2. Membuka seluruh proses seleksi jabatan secara transparan kepada publik,

3. Melakukan audit internal terhadap struktur dan rekrutmen,

4. Mengembalikan partai pada prinsip meritokrasi dan integritas.

Pembenahan ini bukan opsional — ini wajib bila PDI Perjuangan DIY masih ingin mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam kontestasi Pemilu 2029.

AJAKAN UNTUK MEDIA DAN PUBLIK

Kami menyerukan kepada media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk:

Mengawasi ketat dinamika internal partai,

Mengungkap pola-pola nepotisme secara terbuka,

Menagih pertanggungjawaban politik secara konsisten.

Ketika kekuasaan dikuasai oleh jaringan keluarga, publik harus bersuara lantang. Diam berarti membiarkan demokrasi DIY membusuk dari dalam.

PENUTUP

Nepotisme adalah penyakit yang tidak boleh dianggap sepele. Ia merusak struktur, menghancurkan legitimasi, dan melemahkan kualitas demokrasi.

Kami menegaskan bahwa rakyat DIY membutuhkan partai yang bersih, bukan partai yang dikooptasi keluarga.

Demokrasi milik rakyat — bukan milik keluarga siapa pun.

Warta: Krisna.P

Virus Jokowisme Menggerogoti PDI Perjuangan DIY: Politik Kekerabatan Mengancam Masa Depan Partai

Oleh: Fais Hakim (Pengamat Politik Muda Gen B)

Yogyakarta —

Gelaran Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan DIY pada 6 Desember 2025 di Sleman City Hall menjadi titik terang dari sebuah persoalan serius: virus politik kekerabatan—yang saya sebut sebagai Jokowisme—telah menular dan merembes ke struktur partai.

Jokowisme bukan tentang seorang figur tunggal; ia adalah pola berpolitik yang menempatkan keluarga, kerabat, dan lingkaran elite sebagai pusat distribusi kekuasaan, menggeser nilai meritokrasi yang seharusnya hidup di tubuh partai.

Ciri-ciri itu semakin tampak di PDI Perjuangan DIY:

Struktur DPD hingga DPC dikuasai lingkaran elite yang memiliki hubungan keluarga.

Proses kaderisasi tersumbat karena dikurung di antara jaringan kroni.

Kader kritis dipinggirkan dari arena kompetisi sehat.

Jika fenomena ini dibiarkan, demokrasi internal PDI Perjuangan DIY akan mati perlahan, digantikan oleh oligarki keluarga dan politik kekerabatan.

PDI Perjuangan yang dulu berakar pada perjuangan rakyat kini terancam berubah menjadi kendaraan dinasti politik, kehilangan idealisme, kehilangan nyali untuk mengoreksi diri, dan kehilangan masa depannya sendiri.

Saatnya pimpinan pusat melakukan koreksi keras. Jika tidak, virus Jokowisme akan menjadikan PDI Perjuangan DIY hanya panggung untuk segelintir keluarga politik—bukan rumah besar perjuangan rakyat.

Komitmen Peningkatan Pelayanan Hukum Maksimal

Yogyakarta, 8 Desember 2025 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rajawali Mas secara resmi memulai proyek renovasi besar-besaran untuk kantor sekretariat mereka yang berlokasi di Yogyakarta. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen LBH Rajawali Mas dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum yang maksimal, profesional, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Ketua LBH Rajawali Mas, [KHARIS AMARULLAH S.H., menyatakan bahwa renovasi ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan investasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan. “Kantor yang representatif dan fasilitas yang memadai adalah infrastruktur krusial dalam memberikan pelayanan hukum yang prima. Kami ingin memastikan setiap warga yang membutuhkan bantuan hukum merasa diterima dan mendapatkan layanan terbaik di tempat yang kondusif,” ujarnya dalam keterangan pers.
Proyek renovasi ini direncanakan mencakup perluasan ruang konsultasi, pembaruan fasilitas digital untuk mendukung riset dan dokumentasi kasus, serta penataan ulang tata ruang agar lebih inklusif dan ramah bagi klien. Diharapkan, setelah renovasi selesai, LBH Rajawali Mas dapat menjangkau dan melayani lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan akses keadilan.
Renovasi ini ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025]. Selama masa pengerjaan, LBH Rajawali Mas memastikan pelayanan hukum akan tetap berjalan dengan optimal melalui hotline 081217399711 atau datang kesekretariat YPK RAJAWALI MAS,JL.Kalijaga,Karanganyar MG III / 038 RT.84 RW 19 BRONTOKUSUMAN YK.55153.

Kelompok Musik Angklung Carehal Sampaikan Aduan ke LBH Rajawali Mas Terkait Dugaan Praktik Setoran oleh IMJ

Yogyakarta Senin,1 Desember 2025– Kelompok musik jalanan angklung Carehal yang sejak 2016 hingga 2022 kerap mengamen di kawasan Malioboro, Yogyakarta, menyampaikan aduan resmi ke LBH Rajawali Mas. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik setoran kepada Institut Musik Jalanan (IMJ), lembaga yang selama ini menaungi para musisi jalanan dan berpusat di Jakarta.

Ketua angklung Carehal, Adi, kepada awak media menjelaskan bahwa kelompoknya sempat bergabung dengan IMJ setelah mendapat undangan dari pihak lembaga tersebut. Selama tergabung, grup ini pernah mendapat kesempatan tampil dalam Pekan Raya Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta pernah tampil dan mendapatkan tanggapan positif di Singapura.

Namun menurut Adi, ketika terjadi penertiban kegiatan mengamen di kawasan Malioboro oleh UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, kelompoknya dinyatakan tidak lolos seleksi dan kemudian dikeluarkan dari IMJ. Adi mengaku hal tersebut terjadi karena dirinya kerap mengkritisi sejumlah kebijakan IMJ pada masa pascapandemi.

Dugaan Praktik Setoran

Adi juga mengungkapkan bahwa kelompoknya pernah ditawari lokasi manggung di kawasan Benteng Vredeburg oleh IMJ. Dalam pertemuan itu, menurut Adi, salah satu pengurus IMJ pusat berinisial AM menyampaikan ketentuan setoran, yaitu:

10% untuk pendapatan Rp500 ribu,

20% untuk pendapatan di atas Rp500 ribu,

dan 30% jika pendapatan mencapai di atas Rp1 juta.

Adi mengaku menolak ketentuan tersebut secara halus dan memilih untuk tidak mengisi lokasi yang ditawarkan.

“Kami tidak sanggup dan akhirnya tidak ngamen lagi di tempat itu,” ujar Adi dalam aduannya.

Adi juga menyebut bahwa dari informasi yang ia terima, hampir semua musisi jalanan binaan IMJ dikenakan setoran serupa. Seorang pengamen dari Semarang bernama Rio—yang juga ia sebutkan dalam aduan—diklaim telah dimintai dan melakukan setoran sebagaimana ketentuan tersebut. Namun keterangan ini belum dapat dikonfirmasi dari pihak yang bersangkutan maupun dari IMJ.

Aduan Diterima LBH Rajawali Mas ( Senin 1 Desember 2025 jam 13.00wib )

Aduan tersebut diterima langsung oleh Ketua LBH Rajawali Mas, Kharis Amurullah, S.H., di sekretariat LBH Rajawali Mas, Jalan Kol. Sugiono 100A, Brontokusuman, Yogyakarta. Kharis menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada IMJ serta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

“IMJ ini kan wadah bagi musisi jalanan. Jika benar ada praktik seperti itu, tentu sangat disayangkan, sebab secara logika lembaga mitra pemerintah biasanya sudah memperoleh fasilitas dan tidak seharusnya membebani para pelaku seni,” ujar Kharis.

Sementara itu, adv.Krisna Triwanto S.H., Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Rajawali Mas yang turut hadir menerima aduan, juga menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, dugaan praktik pungutan seperti ini dapat merugikan para pelaku seni jalanan.

“Kami akan mengambil langkah mengadu ke Wali Kota, mengingat aktivitas ini terjadi di kawasan Malioboro,” kata Krisna.

Belum Ada Tanggapan dari IMJ dan Dinas Terkait

1. Hingga berita ini diturunkan, pihak IMJ, UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro, dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan.

Reporter: Kriswanto.T

Pengamen Datangi Kantor UPT Kebudayaan, Protes Larangan Mengamen di Kawasan Malioboro

Yogyakarta, 5 November 2025 — Sejumlah pengamen Malioboro yang tergabung dalam PAGUYUBAN MUSISI MALIOBORO YOGYAKARTA,yang diKetuai JOHAN MUSLIMIN, mendatangi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan Kota Yogyakarta pada Rabu (5/11/2025) siang, untuk memprotes kebijakan pelarangan aktivitas mengamen di kawasan Malioboro yang baru-baru ini diberlakukan oleh pihak UPT. Para pengamen datang dengan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rajawali Mas,Pimpinan KHARISMAN AMARULLAH S.H.,

Kedatangan para pengamen ini merupakan buntut dari aksi petugas UPT yang sebelumnya menyita beberapa alat musik, termasuk gitar, milik para pengamen yang beraktivitas di kawasan wisata ikonik tersebut. Mereka menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah mereka capai bersama Pemerintah Kota Yogyakarta,tutur Roni Kristianto

Salah satu perwakilan pengamen, Agus Kopakapia (44), mengatakan bahwa mereka telah bertemu langsung dengan Wali Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, wali kota Yogyakarta Bp.dr Hasto,disebut memperbolehkan aktivitas mengamen secara keliling di sepanjang Malioboro, dengan catatan dilakukan secara tertib, sopan, dan tidak mengganggu pengunjung.

> “Kami sudah sepakat dengan Pak Wali Kota dr Hasto. Kami boleh mengamen asal tertib. Tapi sekarang malah dilarang total dan alat kami disita. Ini tidak adil,” ujar AGUS KOPAKAPIA wakil Ketua PMMY.

Pertemuan antara perwakilan pengamen dan pihak UPT Kebudayaan dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (5/11/2025) pukul 13.00 WIB di kantor UPT setempat. Namun, menurut informasi, Kepala UPT Kebudayaan Kota Yogyakarta, Bu Anggi, masih bersikeras mempertahankan larangan tersebut dengan alasan menjaga ketertiban dan kenyamanan wisatawan di kawasan Malioboro.Namun mengembalikan Gitar Milik Adi & Arif,setelah didesak oleh Paguyuban Musisi Maliobro Yogyakarta,untuk mengembalikam alat tersebut.

> “Kami hanya menjalankan kebijakan untuk menjaga Malioboro sebagai kawasan wisata budaya yang tertib dan nyaman. Aktivitas mengamen sering menimbulkan kerumunan dan gangguan,” kata Bu Anggi saat dikonfirmasi wartawan.

Sementara itu, pihak LBH Rajawali Mas menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung diskriminatif. LBH menegaskan akan mendampingi para pengamen hingga ada kejelasan dan keadilan bagi para seniman jalanan yang tergabung dalam PAGUYUBAN MUSISI MALIOBORO YOGYAKARTA.

> “Mereka bukan pelanggar hukum. Mereka seniman jalanan yang menghidupi keluarganya dengan cara yang bermartabat. Kami akan terus advokasi agar hak mereka diakui,” ujar Abdul Rahman S.H.,sekretaris LBH RAJAWALI MAS, kuasa hukum dari LBH Rajawali Mas.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara pengamen dan pihak UPT Kebudayaan Kota Yogyakarta masih berlangsung. Para pengamen berharap hasil pertemuan bisa menghasilkan solusi terbaik tanpa harus menghapus ruang ekspresi bagi seniman jalanan di Malioboro.

disisi lain Ketua Yayasan YPK RAJAWALI MAS sebagai Pembina LBH RAJAWALI MAS,menyayangkan tindakkan arogansi,Kepala UPT Kebudayaan Bu Anggi,yang membenturkan kawan- kawan PMMY dengan grub pengamen lain,yang diundang dalam acara klarifikasi tersebut,yang dimana,acara tersebut,khusus klarifikasi Paguyuban Musisi Maliobro Yogyakarta dengan UPT Kebudayaan Kota Yogyakarta.Ini sama,saja mau membuat keramaian antara komunitas pengamen,yang berada dikawasan malioboro.Seharusnya Kepala UPT Kebudayaan Kota,lebih bijaksana,sebagai menjaga,keamanan,kenyaman bersama dikawasan malioboro apalagi dibawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta,jadi lebih mengutamakan tepo seliro dan kearifan lokal.Peraturan dibuat bukan untuk membunuh ekpresi pekerjaan seseorang,tapi lebih untuk menjaga harmonisasi dan kedamaian serta kesejahteraan rakyat,wong pengamen ini profesi,pekerjaan sementara/ adhoc juga semua pengamen malioboro warga kota Yogyakarta sendiri,tuturnya pada awak media.

repoter.nt