Kategori: DIY Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta hari ini sedang terjadi ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, partai masih mengklaim diri sebagai partai wong cilik. Namun di sisi lain, kader-kader kecil yang menggantungkan hidup sebagai tukang parkir di sekitar Pasar Patuk Yogyakarta justru menjadi pihak yang paling rentan ketika penertiban dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Mereka bukan orang luar. Mereka adalah kader. Mereka adalah konstituen. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjaga basis suara partai di tingkat bawah.

Mereka ikut memasang bendera, ikut bergerak saat pemilu, ikut menghidupkan mesin partai dari gang ke gang. Tetapi ketika mereka ditertibkan dan kehilangan ruang mencari nafkah, tidak ada pembelaan yang tegas dari kader partai yang duduk di kursi kekuasaan baik legislatif/DPRD Kota Yogyakarta maupun eksekutif/Walikota Yogyakarta.

Inilah situasi yang sedang dirasakan oleh arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta:
kader kecil menghadapi tekanan langsung di lapangan, sementara kader yang berada di legislatif dan eksekutif memilih diam.

Diamnya para pemegang jabatan bukan sekadar sikap pasif. Diam adalah tanda bahwa fungsi partai sebagai alat perjuangan rakyat mulai melemah. Dalam teori politik, partai memiliki dua fungsi utama: artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Artinya, partai seharusnya menjadi penyambung suara rakyat kecil kepada negara, lalu memperjuangkannya menjadi kebijakan yang adil.

Namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya.
Kepentingan rakyat kecil tidak terdengar.
Keluhan kader bawah tidak terangkat.
Penertiban berjalan tanpa advokasi.

Forum Arus Bawah melihat ini sebagai tanda adanya jarak yang semakin lebar antara struktur kekuasaan partai dengan basis sosialnya. Ketika kader kecil kehilangan ruang hidup, tidak ada langkah politik nyata untuk mencarikan solusi. Tidak ada tekanan kebijakan. Tidak ada keberpihakan terbuka. Seolah-olah persoalan ini bukan urusan partai.
Padahal, para tukang parkir itu adalah wajah nyata konstituen.

Mereka bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga simpul sosial yang selama ini menjaga hubungan partai dengan masyarakat bawah.
Jika partai gagal mengartikulasikan kepentingan mereka, maka partai sedang kehilangan makna ideologisnya.

Situasi di Kota Yogyakarta hari ini memperlihatkan sebuah kenyataan pahit:
arus bawah masih setia, tetapi tidak selalu dibela.
basis sosial masih bergerak, tetapi tidak selalu didengar.
kader kecil masih bertahan, tetapi sering ditinggalkan.

Forum Arus Bawah menilai bahwa ini bukan sekadar soal penertiban parkir. Ini soal arah perjuangan. Ini soal keberpihakan. Ini soal apakah partai masih menjadi alat perjuangan wong cilik, atau sudah berubah menjadi sekadar kendaraan kekuasaan.

Kami menegaskan:
Kader di legislatif harus berbicara dan membela konstituennya.
Kader di eksekutif harus hadir mencarikan solusi, bukan hanya menjalankan penertiban.
Struktur partai harus kembali peka terhadap penderitaan kader akar rumput.
Karena bila partai tidak lagi menjadi tempat rakyat kecil bersandar, maka yang hilang bukan sekadar simpati — tetapi kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan arus bawah runtuh, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan partai pun ikut melemah.

Perjuangan tidak boleh berhenti di kantor.
Perjuangan harus kembali ke pasar, ke jalan, ke rakyat kecil.
Sebab di sanalah jantung partai sebenarnya berdetak.

Jarot Kurniadi
Koordinator Forum Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

repoter : nt

Yogyakarta– Polda DIY secara resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Sentolo II Divpropam Polri yang berlokasi di Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, (Jumat, 13 Februari 2026).

Peluncuran SPPG ini diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui virtual secara serentak se-Indonesia.

Fasilitas ini menjadi SPPG Polri terbesar di wilayah D.I. Yogyakarta yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menyampaikan bahwa SPPG ini telah mengadopsi teknologi modern untuk memastikan akuntabilitas distribusi pangan.

“SPPG Sentolo II ini telah dilengkapi dengan aplikasi LILO (Literasi Logistik) berbasis code. Teknologi ini memungkinkan pengawasan distribusi secara real-time, sehingga kami dapat menjamin keamanan serta kualitas makanan sejak dari dapur SPPG hingga diterima langsung oleh penerima manfaat,” ujar Kombes Pol Ihsan.

Dalam acara peresmian tersebut, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, S.I.K., secara simbolis melepas pendistribusian kloter pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengibarkan bendera pemberangkatan.

Meskipun SPPG ini memiliki kapasitas distribusi total hingga 1.400 penerima manfaat, pada tahap awal launching ini, sebanyak 755 paket makanan disalurkan ke lima sekolah di wilayah sekitar, yaitu SDN Ngubeng, SDN Salamrejo, SDN Kalisana, SDN Kali Kutuk, dan SDN Asem Cilik.

Dalam sambutannya, Kapolda DIY menjelaskan bahwa SPPG ini bukan sekadar dapur umum, melainkan bagian dari transformasi ekosistem pemenuhan gizi terintegrasi Polda DIY yang menghubungkan sektor hulu hingga hilir.

Berawal dari Sektor Hulu di Wilayah Gunungkidul dengan memanfaatkan jagung petani lokal untuk pabrik pakan ternak ayam petelur serta pengembangan green house sayuran.

“Kemudian di Sektor Tengah berada di Gudang Sentral Wilayah Sleman dilakukan kurasi, standarisasi mutu, dan manajemen stok bahan pangan dari sektor hulu,” tambahnya.

Selanjutnya di Sektor Hilir tepatnya SPPG yang mengolahkan bahan pangan tersebut menjadi makanan bergizi siap saji (MBG).

Mengakhiri rangkaian acara, Kapolda DIY mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat sinergi demi keberlanjutan ekosistem ini.

“Kita berharap model SPPG berbasis Lumbung Mataraman ini dapat menjadi role model ketahanan pangan di tingkat daerah. Ini adalah wujud nyata kontribusi DIY dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutup Irjen Anggoro.

Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi DIY Gagat Widyatmoko memberikan pujian tinggi atas inisiatif dan standar kualitas yang diterapkan oleh jajaran Polda DIY.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda DIY. Kami melihat dan menegaskan bahwa ini adalah SPPG terbaik di wilayah DIY. Oleh karenanya, setiap kali Polri meresmikan fasilitas seperti ini, kami yakin akan selalu ada SPPG yang berkualitas bagus untuk masyarakat di wilayah DIY,” pungkasnya. ** ( Suarspb ,)

Yogyakarta, 13 Februari 2026
BIDHUMAS POLDA DIY

Yogyakarta, 12 Februari 2026, Polisi Militer Pangkalan TNI AL (Pomal Lanal Yogayakrta) menggelar Operasi Gaktib (Penegakan ketertiban) dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-80 Tahun 2026. mengusung tema “Dengan Jiwa Pengabdian dan Semangat Penegak Hukum Yang Humanis, Polisi Militer Angkatan Laut Siap Mendukung TNi Angkatan Laut Yang Adaptif, Profesional, dan Berdaya Saing Global “,bertempat di Jl. Melati Wetan No.62, Baciro, Yogyakarta. Rabu, (12/2/2026).

Operasi Gaktib yang digelar sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai tersebut bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan prajurit dalam berkendara, dengan memeriksa kelengkapan dokumen pribadi seperti Helm, SIM dan KTA serta kelengkapan dokumen kendaraan lainnya seperti STNK.

Di tempat berbeda, Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Marinir Hafied Indarwan,S.E., menyampaikan “Operasi Gaktib tersebut digelar sebagai upaya melihat lebih dekat tentang disiplin prajurit khususnya dalam berlalu lintas. Disiplin merupakan salah kunci bagi Personel, termasuk dalam upaya membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi.”

“Jala Wira Braja”. “” ( Suarspb ).

KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan semua perjalanan KA dalam keadaan selamat dan aman pasca terjadi gempa yang juga dirasakan di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta, Jumat (6/2) pkl 01.06 WIB. Demi keselamatan, seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa (BLB) sementara untuk pemeriksaan kondisi prasarana dan sarana pasca gempa.

Tim lapangan KAI Daop 6 langsung melakukan pemeriksaan prasarana dan saran secara menyeluruh meliputi jembatan, jalur rel dan prasarana pendukung lainnya serta kondisi rangkaian KA. Setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur KA aman, pada pukul 02.04 WIB seluruh kereta api telah melanjutkan perjalanannya kembali.

“KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang yang terdampak dan terima kasih banyak atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. Pemeriksaan prasarana dan sarana pasca gempa merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga,” ujar Feni Novida Saragih selaku Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta.

Sebanyak 14 kereta api berhenti luar biasa (BLB) sementara selama proses pemeriksaan prasarana pasca gempa demi keselamatan, sebagai berikut:

– KA 87B Sancaka (39 menit)

– KA 2771 Bungtalun Service (42 menit)

– KA 255B Jaka Tingkir (29 menit)

– KA 301 Parcel Tengah (35 menit)

– KA 305 Parcel Selatan (41 menit)

– KA 2601 Mawalo Tanker (46 menit)

– KA 7001 Gajayana Tambahan (40 menit)

– KA 169B Malioboro Ekspres (42 menit)

– KA 80B Lodaya (45 menit)

– KA 104 Bogowonto (47 menit)

– KA 68 Malabar (42 menit)

– ⁠KA 36 Gajayana (47 menit)

– KA 246B Majapahit (49 menit)

– KA 252B Jayakarta (48 menit)

KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk selalu memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api. ** ( Suarspb )

Salam,

Manager Humas

KAI Daop 6 Yogyakarta

Feni Novida Saragih

YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY.

Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES)

Identifikasi Hambatan dan Gangguan

Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai:

Hambatan Logistik:

Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga.

Gangguan Data:

Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update).

Tantangan Kualitas:

Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga.

Ancaman Korupsi:

Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan.

“Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi.

Strategi Pencegahan dan Solusi

KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Pelantikan Mabicab dan Kwarcab Sleman Periode 2026-2030, Harda Berharap Gerakan Pramuka Sleman dapat Adaptif Menjawab Tantangan Zaman

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dilantik sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Sleman pada Rabu (4/2). Pelantikan ketua serta pengurus Mabicab Gerakan Pramuka Sleman masa periode 2026-2030 dilakukan oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) DIY, GKR Hayu, bertempat di pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.

Usai dilantik sebagai ketua Mabicab Gerakan Pramuka Sleman, Harda kemudian melantik pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) yang diketuai oleh Mustadi, S.Sos, M.M., Mabicab Harian Gerakan Pramuka Sleman yang diketuai oleh Abu Bakar, S.Sos, M.Si., dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Kwarcab Sleman, yang diketuai oleh Aisyah Inayati Suryani, SE., M.Si.

Bupati Sleman dalam sambutannya berharap kepengurusan Kwartir Cabang Sleman masa bakti 2026–2030 mampu menjadi motor penggerak yang adaptif, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda saat ini. Program-program kepramukaan perlu terus dikembangkan agar tetap relevan, menarik dan berdampak nyata, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.

“Kabupaten Sleman memiliki potensi generasi muda yang luar biasa. Oleh karena itu, Pramuka di Sleman harus mampu menjadi ruang pembinaan yang inklusif, ramah dan inspiratif bagi seluruh anak muda, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujarnya.

Kepada para pengurus yang baru dilantik ia berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan semangat pengabdian. Diharapkan kepengurusan ini dijadikan sebagai ladang pengabdian dan pembelajaran, serta warisan yang baik bagi generasi Pramuka berikutnya.

GKR. Hayu menyebut bahwa generasi muda merupakan fondasi dasar dalam membangun bangsa. Menurutnya pendidikan karakter bagi generasi muda adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Guna menjawab tantangan tersebut, ia berharap Kwarcab Sleman terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam rangka menanamkan nilai-nilai dan kepramukaan

“Di Sleman, struktur organisasi itu solid dan lengkap. Juga dari Pemerintah Kabupaten Sleman ini dukungan penuh dari alokasi APBD dan keterlibatan aktif dari berbagai instansi dan opd,” ucapnya. ** (Suarspb)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum(YLBH) Wirasakti merupakan wadah mulia sehingga kami berharap teman teman yang ada di dalam kepengurusan komitmen dan konsisten, menjaga etika nam baik kelembagaan,sikap karena ketika kita melakukan hal yang tidak baik bisa saja dikaitkan dengan pengurus dari Wirasakti.Ini yang menjadi problem intern terlepas siapa yang benar, siapa yang salah apakah benar atau salah.Kita berharap semangat berjuang untuk masyarakat sekaligus belajar.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Denny Irawan S.H,C.DRP dalam sambutan arahan seusai pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat YLBH ” Wirasakti ” periode 2026-2029 yang berlangsung di Den Nany Resto Jl.Tamansiswa,Yogyakarta.Minggu (1/2/2026)

Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka penyerahan PIN dan KTA kepada pengurus terlantar sesuai urutan struktur dan Sambutan Dewan Pembina Mulyadi S.H. kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar dipimpin Direktur YLBH Wirasakti,La Rizki Al Muhammad,S.H.,M.Kn ditirukan pengurus terlantar.

Masih menurut Denny sapaan akrabnya, YLBH Wirasakti sebenarnya sudah sejak 9 tahun lalu, baru kali ini lahir anggaplah ini merupakan barokah.Secara program bisa terlaksana bekerja sama dengan pemerintah/Kabupaten se DIY dengan jumlah keanggotaannya 300.Mari kita menjalankan program, kenapa harus banyak 0karena semakin banyak teman secara tidak langsung menarik masyarakat sadar Hukum. Diharapkan Indonesia menjadi lebih baik dengan hadirnya YLBH Wirasakti,ketika orang bergabung belajar hukum di YLBH Wirasakti tentu setelah tahu hukum dan tidak butuh hukum.
Harapannya tentu juga akan bermanfaat bagi keluarga kita. Kedepan yang akan bergabung ke YLBH Wirasakti beragam motivasinya,ada yang bergabung ternyata menjadi YLBH Wirasakti menjadikan backingnya,itu bisa juga terjadi harapannya siapapun dari Wirasakti tentu ada prosedur yang, tidak semua orang bisa masuk sembarangan ada persyaratannya.
“Kita tidak mempersulit orang masuk tetapi kita punya standardisasi itu sangat penting sekali untuk bagaimana nanti kita memiliki sebuah wadah organisasi yang betul betul berkualitas dan diperhitungkan” tandasnya.

Sedangkan,Direktur YLBH Wirasakti La Rizky Al Muhammad,S.H.,M.H dalam sambutannya mengatakan pelantikan bukanlah sekadar seremoni, melainkan sebuah amanah, tanggung jawab, dan komitmen moral untuk mengabdi kepada masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadaban.

YLBH Wirasakti hadir sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, kita dituntut untuk tidak hanya cakap secara keilmuan, tetapi juga kuat secara integritas dan konsisten dalam menjaga nurani.

” Saya mengajak kita semua untuk bekerja dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan loyalitas terhadap visi lembaga.
“Mari kita jadikan YLBH Wirasakti sebagai rumah perjuangan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang berkeadilan sosial.”pungkasnya(Suar)

BULOG Yogyakarta siap dukung Swasembada Pangan Nasional dengan terus melaksanakan Penyerapan Gabah Beras.

Bantul – Perum BULOG Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melaksanakan kegiatan Serapan Gabah Petani (Sergap) pada Minggu, 25 Januari 2026. Kegiatan pembelian gabah petani ini dilaksanakan di beberapa titik di wilayah DIY, salah satunya di Dusun Jaten, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprilyadi, didampingi Nur Fuad Indra Mitra selaku Manager Pengadaan serta Suudi Mut’im selaku Manager Operasional dan Pelayanan Publik, turut meninjau langsung pelaksanaan Sergap di lapangan sebagai bentuk komitmen BULOG dalam mendukung penyerapan hasil panen petani.

Di sela-sela kegiatan, Nur Fuad Indra Mitra menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2026, Perum BULOG Kanwil Yogyakarta telah berhasil menyerap 3.142 ton setara beras. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penyerapan tahun 2026 sebesar 195.920 ton setara beras, dan hingga akhir Januari ini realisasi penyerapan telah melampaui target yang ditetapkan untuk bulan Januari.

“Capaian ini menunjukkan kesiapan dan keseriusan BULOG Kanwil Yogyakarta dalam menjalankan penugasan pemerintah, khususnya dalam menyerap hasil panen petani secara optimal,” ujar Fuad.

Pada kesempatan yang sama, Dedi Aprilyadi menegaskan bahwa jajaran Perum BULOG di wilayah DIY, termasuk Kantor Cabang Magelang dan Kantor Cabang Banyumas, siap melaksanakan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan komitmen BULOG untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait penyerapan 4 juta ton gabah dan beras guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

“BULOG siap melaksanakan penugasan pemerintah dan berkomitmen penuh mendukung program swasembada pangan melalui penyerapan gabah dan beras petani secara maksimal,” tegas Dedi.

Melalui kesempatan ini, Perum BULOG Kanwil Yogyakarta juga mengimbau kepada seluruh petani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) agar dapat menjual gabahnya yang sudah memasuki usia Bu panen kepada BULOG dengan harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan ketentuan pemerintah. ( Suarspb )

Kader Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta Batalkan Diskusi HUT Partai, Soroti Intimidasi, Nepotisme, dan Oligarki Lokal

Yogyakarta, Januari 2026 — Kegiatan diskusi dan konsolidasi kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-53 dan Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri ke-79 yang sedianya digelar pada Minggu, 25 Januari 2026 di Posko Suharyanto Mbento, Jl. Gamelan No. 1, Kraton, dinyatakan dibatalkan akibat adanya situasi tidak kondusif dan dugaan intimidasi terhadap inisiatif kader arus bawah.

Inisiator kegiatan, Jarot Kurniadi, menyatakan bahwa pembatalan dilakukan untuk menghindari bentrokan dan konflik horizontal, namun menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan masalah serius dalam demokrasi internal partai di tingkat lokal.

“Kader arus bawah yang ingin berdiskusi justru dihadapkan pada tekanan. Ini bukan sekadar soal satu acara dibatalkan, tapi soal bagaimana partai di tingkat daerah semakin dikuasai oleh segelintir elite, keluarga, dan kroni,” tegas Jarot.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penguatan politik keluarga, praktik nepotisme dalam rekrutmen kepengurusan, serta dominasi oligarki lokal yang mengendalikan struktur, akses sumber daya, dan pencalonan politik. Akibatnya, kader yang bekerja di basis rakyat semakin tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

“Partai yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat justru berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan kelompok tertentu. Kader dipakai tenaganya saat pemilu, tapi disingkirkan saat bicara posisi dan arah kebijakan,” lanjutnya.

Diskusi yang dibatalkan tersebut sejatinya dirancang sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap kondisi partai di akar rumput serta pembahasan strategi pemenangan Pemilu 2029 yang berbasis kerja kader dan gerakan rakyat, bukan sekadar mobilisasi elite dan modal.

Jarot menilai bahwa intimidasi terhadap aktivitas kader hanya akan memperdalam jarak antara partai dan basis sosialnya, serta berpotensi melemahkan daya juang PDI Perjuangan dalam kontestasi politik mendatang.

“Kalau kritik dibungkam dan konsolidasi arus bawah dianggap ancaman, maka yang sedang dibangun bukan partai ideologis, tapi mesin kekuasaan oligarkis. Ini berbahaya bagi masa depan partai dan demokrasi lokal,” ujarnya.

Kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa konsolidasi akan tetap dilanjutkan di waktu dan tempat lain yang lebih aman, serta menyerukan kepada pimpinan partai di semua tingkatan untuk menghentikan praktik nepotisme, membuka ruang demokrasi internal, dan mengembalikan partai pada garis perjuangan wong cilik.

“Kami tidak sedang melawan partai. Kami sedang berjuang menyelamatkan partai dari pembusukan oleh oligarki lokal dan politik keluarga,” pungkasnya.