Kategori: DIY Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Februari 2026, Polisi Militer Pangkalan TNI AL (Pomal Lanal Yogayakrta) menggelar Operasi Gaktib (Penegakan ketertiban) dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-80 Tahun 2026. mengusung tema “Dengan Jiwa Pengabdian dan Semangat Penegak Hukum Yang Humanis, Polisi Militer Angkatan Laut Siap Mendukung TNi Angkatan Laut Yang Adaptif, Profesional, dan Berdaya Saing Global “,bertempat di Jl. Melati Wetan No.62, Baciro, Yogyakarta. Rabu, (12/2/2026).

Operasi Gaktib yang digelar sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai tersebut bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan prajurit dalam berkendara, dengan memeriksa kelengkapan dokumen pribadi seperti Helm, SIM dan KTA serta kelengkapan dokumen kendaraan lainnya seperti STNK.

Di tempat berbeda, Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Marinir Hafied Indarwan,S.E., menyampaikan “Operasi Gaktib tersebut digelar sebagai upaya melihat lebih dekat tentang disiplin prajurit khususnya dalam berlalu lintas. Disiplin merupakan salah kunci bagi Personel, termasuk dalam upaya membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi.”

“Jala Wira Braja”. “” ( Suarspb ).

KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan semua perjalanan KA dalam keadaan selamat dan aman pasca terjadi gempa yang juga dirasakan di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta, Jumat (6/2) pkl 01.06 WIB. Demi keselamatan, seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa (BLB) sementara untuk pemeriksaan kondisi prasarana dan sarana pasca gempa.

Tim lapangan KAI Daop 6 langsung melakukan pemeriksaan prasarana dan saran secara menyeluruh meliputi jembatan, jalur rel dan prasarana pendukung lainnya serta kondisi rangkaian KA. Setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur KA aman, pada pukul 02.04 WIB seluruh kereta api telah melanjutkan perjalanannya kembali.

“KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang yang terdampak dan terima kasih banyak atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. Pemeriksaan prasarana dan sarana pasca gempa merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga,” ujar Feni Novida Saragih selaku Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta.

Sebanyak 14 kereta api berhenti luar biasa (BLB) sementara selama proses pemeriksaan prasarana pasca gempa demi keselamatan, sebagai berikut:

– KA 87B Sancaka (39 menit)

– KA 2771 Bungtalun Service (42 menit)

– KA 255B Jaka Tingkir (29 menit)

– KA 301 Parcel Tengah (35 menit)

– KA 305 Parcel Selatan (41 menit)

– KA 2601 Mawalo Tanker (46 menit)

– KA 7001 Gajayana Tambahan (40 menit)

– KA 169B Malioboro Ekspres (42 menit)

– KA 80B Lodaya (45 menit)

– KA 104 Bogowonto (47 menit)

– KA 68 Malabar (42 menit)

– ⁠KA 36 Gajayana (47 menit)

– KA 246B Majapahit (49 menit)

– KA 252B Jayakarta (48 menit)

KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk selalu memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api. ** ( Suarspb )

Salam,

Manager Humas

KAI Daop 6 Yogyakarta

Feni Novida Saragih

YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY.

Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES)

Identifikasi Hambatan dan Gangguan

Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai:

Hambatan Logistik:

Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga.

Gangguan Data:

Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update).

Tantangan Kualitas:

Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga.

Ancaman Korupsi:

Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan.

“Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi.

Strategi Pencegahan dan Solusi

KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Pelantikan Mabicab dan Kwarcab Sleman Periode 2026-2030, Harda Berharap Gerakan Pramuka Sleman dapat Adaptif Menjawab Tantangan Zaman

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dilantik sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Sleman pada Rabu (4/2). Pelantikan ketua serta pengurus Mabicab Gerakan Pramuka Sleman masa periode 2026-2030 dilakukan oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) DIY, GKR Hayu, bertempat di pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.

Usai dilantik sebagai ketua Mabicab Gerakan Pramuka Sleman, Harda kemudian melantik pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) yang diketuai oleh Mustadi, S.Sos, M.M., Mabicab Harian Gerakan Pramuka Sleman yang diketuai oleh Abu Bakar, S.Sos, M.Si., dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Kwarcab Sleman, yang diketuai oleh Aisyah Inayati Suryani, SE., M.Si.

Bupati Sleman dalam sambutannya berharap kepengurusan Kwartir Cabang Sleman masa bakti 2026–2030 mampu menjadi motor penggerak yang adaptif, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda saat ini. Program-program kepramukaan perlu terus dikembangkan agar tetap relevan, menarik dan berdampak nyata, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.

“Kabupaten Sleman memiliki potensi generasi muda yang luar biasa. Oleh karena itu, Pramuka di Sleman harus mampu menjadi ruang pembinaan yang inklusif, ramah dan inspiratif bagi seluruh anak muda, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujarnya.

Kepada para pengurus yang baru dilantik ia berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan semangat pengabdian. Diharapkan kepengurusan ini dijadikan sebagai ladang pengabdian dan pembelajaran, serta warisan yang baik bagi generasi Pramuka berikutnya.

GKR. Hayu menyebut bahwa generasi muda merupakan fondasi dasar dalam membangun bangsa. Menurutnya pendidikan karakter bagi generasi muda adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Guna menjawab tantangan tersebut, ia berharap Kwarcab Sleman terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam rangka menanamkan nilai-nilai dan kepramukaan

“Di Sleman, struktur organisasi itu solid dan lengkap. Juga dari Pemerintah Kabupaten Sleman ini dukungan penuh dari alokasi APBD dan keterlibatan aktif dari berbagai instansi dan opd,” ucapnya. ** (Suarspb)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum(YLBH) Wirasakti merupakan wadah mulia sehingga kami berharap teman teman yang ada di dalam kepengurusan komitmen dan konsisten, menjaga etika nam baik kelembagaan,sikap karena ketika kita melakukan hal yang tidak baik bisa saja dikaitkan dengan pengurus dari Wirasakti.Ini yang menjadi problem intern terlepas siapa yang benar, siapa yang salah apakah benar atau salah.Kita berharap semangat berjuang untuk masyarakat sekaligus belajar.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Denny Irawan S.H,C.DRP dalam sambutan arahan seusai pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat YLBH ” Wirasakti ” periode 2026-2029 yang berlangsung di Den Nany Resto Jl.Tamansiswa,Yogyakarta.Minggu (1/2/2026)

Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka penyerahan PIN dan KTA kepada pengurus terlantar sesuai urutan struktur dan Sambutan Dewan Pembina Mulyadi S.H. kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar dipimpin Direktur YLBH Wirasakti,La Rizki Al Muhammad,S.H.,M.Kn ditirukan pengurus terlantar.

Masih menurut Denny sapaan akrabnya, YLBH Wirasakti sebenarnya sudah sejak 9 tahun lalu, baru kali ini lahir anggaplah ini merupakan barokah.Secara program bisa terlaksana bekerja sama dengan pemerintah/Kabupaten se DIY dengan jumlah keanggotaannya 300.Mari kita menjalankan program, kenapa harus banyak 0karena semakin banyak teman secara tidak langsung menarik masyarakat sadar Hukum. Diharapkan Indonesia menjadi lebih baik dengan hadirnya YLBH Wirasakti,ketika orang bergabung belajar hukum di YLBH Wirasakti tentu setelah tahu hukum dan tidak butuh hukum.
Harapannya tentu juga akan bermanfaat bagi keluarga kita. Kedepan yang akan bergabung ke YLBH Wirasakti beragam motivasinya,ada yang bergabung ternyata menjadi YLBH Wirasakti menjadikan backingnya,itu bisa juga terjadi harapannya siapapun dari Wirasakti tentu ada prosedur yang, tidak semua orang bisa masuk sembarangan ada persyaratannya.
“Kita tidak mempersulit orang masuk tetapi kita punya standardisasi itu sangat penting sekali untuk bagaimana nanti kita memiliki sebuah wadah organisasi yang betul betul berkualitas dan diperhitungkan” tandasnya.

Sedangkan,Direktur YLBH Wirasakti La Rizky Al Muhammad,S.H.,M.H dalam sambutannya mengatakan pelantikan bukanlah sekadar seremoni, melainkan sebuah amanah, tanggung jawab, dan komitmen moral untuk mengabdi kepada masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadaban.

YLBH Wirasakti hadir sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, kita dituntut untuk tidak hanya cakap secara keilmuan, tetapi juga kuat secara integritas dan konsisten dalam menjaga nurani.

” Saya mengajak kita semua untuk bekerja dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan loyalitas terhadap visi lembaga.
“Mari kita jadikan YLBH Wirasakti sebagai rumah perjuangan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang berkeadilan sosial.”pungkasnya(Suar)

BULOG Yogyakarta siap dukung Swasembada Pangan Nasional dengan terus melaksanakan Penyerapan Gabah Beras.

Bantul – Perum BULOG Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melaksanakan kegiatan Serapan Gabah Petani (Sergap) pada Minggu, 25 Januari 2026. Kegiatan pembelian gabah petani ini dilaksanakan di beberapa titik di wilayah DIY, salah satunya di Dusun Jaten, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprilyadi, didampingi Nur Fuad Indra Mitra selaku Manager Pengadaan serta Suudi Mut’im selaku Manager Operasional dan Pelayanan Publik, turut meninjau langsung pelaksanaan Sergap di lapangan sebagai bentuk komitmen BULOG dalam mendukung penyerapan hasil panen petani.

Di sela-sela kegiatan, Nur Fuad Indra Mitra menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2026, Perum BULOG Kanwil Yogyakarta telah berhasil menyerap 3.142 ton setara beras. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penyerapan tahun 2026 sebesar 195.920 ton setara beras, dan hingga akhir Januari ini realisasi penyerapan telah melampaui target yang ditetapkan untuk bulan Januari.

“Capaian ini menunjukkan kesiapan dan keseriusan BULOG Kanwil Yogyakarta dalam menjalankan penugasan pemerintah, khususnya dalam menyerap hasil panen petani secara optimal,” ujar Fuad.

Pada kesempatan yang sama, Dedi Aprilyadi menegaskan bahwa jajaran Perum BULOG di wilayah DIY, termasuk Kantor Cabang Magelang dan Kantor Cabang Banyumas, siap melaksanakan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan komitmen BULOG untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait penyerapan 4 juta ton gabah dan beras guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

“BULOG siap melaksanakan penugasan pemerintah dan berkomitmen penuh mendukung program swasembada pangan melalui penyerapan gabah dan beras petani secara maksimal,” tegas Dedi.

Melalui kesempatan ini, Perum BULOG Kanwil Yogyakarta juga mengimbau kepada seluruh petani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) agar dapat menjual gabahnya yang sudah memasuki usia Bu panen kepada BULOG dengan harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan ketentuan pemerintah. ( Suarspb )

Kader Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta Batalkan Diskusi HUT Partai, Soroti Intimidasi, Nepotisme, dan Oligarki Lokal

Yogyakarta, Januari 2026 — Kegiatan diskusi dan konsolidasi kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-53 dan Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri ke-79 yang sedianya digelar pada Minggu, 25 Januari 2026 di Posko Suharyanto Mbento, Jl. Gamelan No. 1, Kraton, dinyatakan dibatalkan akibat adanya situasi tidak kondusif dan dugaan intimidasi terhadap inisiatif kader arus bawah.

Inisiator kegiatan, Jarot Kurniadi, menyatakan bahwa pembatalan dilakukan untuk menghindari bentrokan dan konflik horizontal, namun menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan masalah serius dalam demokrasi internal partai di tingkat lokal.

“Kader arus bawah yang ingin berdiskusi justru dihadapkan pada tekanan. Ini bukan sekadar soal satu acara dibatalkan, tapi soal bagaimana partai di tingkat daerah semakin dikuasai oleh segelintir elite, keluarga, dan kroni,” tegas Jarot.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penguatan politik keluarga, praktik nepotisme dalam rekrutmen kepengurusan, serta dominasi oligarki lokal yang mengendalikan struktur, akses sumber daya, dan pencalonan politik. Akibatnya, kader yang bekerja di basis rakyat semakin tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

“Partai yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat justru berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan kelompok tertentu. Kader dipakai tenaganya saat pemilu, tapi disingkirkan saat bicara posisi dan arah kebijakan,” lanjutnya.

Diskusi yang dibatalkan tersebut sejatinya dirancang sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap kondisi partai di akar rumput serta pembahasan strategi pemenangan Pemilu 2029 yang berbasis kerja kader dan gerakan rakyat, bukan sekadar mobilisasi elite dan modal.

Jarot menilai bahwa intimidasi terhadap aktivitas kader hanya akan memperdalam jarak antara partai dan basis sosialnya, serta berpotensi melemahkan daya juang PDI Perjuangan dalam kontestasi politik mendatang.

“Kalau kritik dibungkam dan konsolidasi arus bawah dianggap ancaman, maka yang sedang dibangun bukan partai ideologis, tapi mesin kekuasaan oligarkis. Ini berbahaya bagi masa depan partai dan demokrasi lokal,” ujarnya.

Kader arus bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa konsolidasi akan tetap dilanjutkan di waktu dan tempat lain yang lebih aman, serta menyerukan kepada pimpinan partai di semua tingkatan untuk menghentikan praktik nepotisme, membuka ruang demokrasi internal, dan mengembalikan partai pada garis perjuangan wong cilik.

“Kami tidak sedang melawan partai. Kami sedang berjuang menyelamatkan partai dari pembusukan oleh oligarki lokal dan politik keluarga,” pungkasnya.

Yogyakarta KABAREKSPRES— Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Rajawali Mas melaksanakan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Audiensi diterima Kabid POLDAGRI ( Kepala Bidang Politik dalam negri) Bpk ARIS PRANOMO ST.,ini dilakukan sebagai upaya memperkuat peran kelembagaan dalam perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Audiensi tersebut diPimpin,oleh Krisna Triwanto, SH selaku Ketua Umum LPKSM YPK Rajawali Mas, Kharis Amrullah, SH sebagai Sekretaris Jenderal, serta Yanto selaku Paralegal sekaligus mewakili FORUM JOGJA DAMAI yang telah mendapat dukungan dari Korlap Forum Jogja Damai,Mas Hasanudin. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola perlindungan konsumen yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, LPKSM YPK Rajawali Mas menyampaikan tiga agenda utama. Pertama, memohon arahan dan pembinaan dari Kesbangpol DIY terkait mekanisme pengajuan program ke pemerintah, termasuk skema, prosedur, serta tata cara mengakses program-program kepemerintahan yang dapat disinergikan dengan kegiatan yayasan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

Kedua, LPKSM YPK Rajawali Mas melakukan koordinasi kerja dalam rangka perlindungan konsumen, terutama terkait pola sinergi dan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun lintas sektor. Koordinasi ini dinilai penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan konsumen, khususnya di era digital dan ekonomi berbasis jasa.

Ketiga, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kelembagaan, LPKSM YPK Rajawali Mas secara resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan Yayasan kepada Kesbangpol DIY. Penyampaian LPJ ini merupakan bentuk komitmen yayasan sebagai LPKSM yang taat regulasi dan terbuka kepada pemerintah daerah serta masyarakat.

Ketua LPKSM YPK Rajawali Mas, Krisna Triwanto, SH, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus memperluas ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.selain itu Krisna,menyampai misi FORUM JOGJA DAMAI,yang hadir untuk menjaga kenyamanan & keamanan Yogyakarta,terutama dalam kawan – kawan menyampaikan aspiransi lasung turun jalan,agar tidak terjadi ditunggangi pihak ketiga yang ingin terjadinya rusuk diacara unjuk rasa tersebut,jadi Jogja Damai tidak menolak aksi unjuk rasa,tapi ikut menjaga kawan- kawan yang sedang berjuang menyampaikan aspirasi.Yang kedua Jogja Damai ini forum Komunikasi,wadah antar ORMA Se DIY,untuk menjaga silaturahmi Ormas dan membangun kebersamaan antar Ormas.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kharis Amrullah, SH, menegaskan pentingnya pembinaan dan arahan dari Kesbangpol DIY agar program-program yayasan ke depan dapat selaras dengan kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menanggapi audiensi tersebut, Perwakilan Kesbangpol D.I.Yogyakarta Bp ARIS PRAMONO S.T KABID POLDAGRI,menyambut baik kehadiran LPKSM YPK Rajawali Mas dan mengapresiasi komitmen yayasan dalam menjalankan peran perlindungan konsumen secara aktif, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesbangpol DIY menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan, termasuk LPKSM, memiliki ruang yang luas untuk bersinergi dengan pemerintah daerah melalui program-program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,tutur Bp Aris Purnomo S.T.,yg hadir mewakil Bp Kepala Kesbangpol DIY,yg tidak bisa hadir karena ada kordinasi dengan Binda DIY.

LPKSM YPK Rajawali Mas didorong untuk menyusun program secara terstruktur, berbasis kebutuhan masyarakat, serta mengikuti mekanisme dan prosedur pengajuan program sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam hal koordinasi kerja perlindungan konsumen, Kesbangpol DIY menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, seperti dinas teknis dan instansi vertikal, agar upaya perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesbangpol DIY juga membuka ruang fasilitasi koordinasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Terkait penyampaian LPJ Tahunan Yayasan, Kesbangpol DIY mengapresiasi langkah LPKSM YPK Rajawali Mas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Penyampaian LPJ tersebut dinilai sebagai praktik baik (best practice) yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal terjalinnya sinergi yang lebih erat dan berkelanjutan antara LPKSM YPK Rajawali Mas dengan Kesbangpol DIY serta instansi terkait lainnya, guna memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga kondusivitas dan partisipasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta

repoter; Kris

Jakarta — Sejarah lahirnya massa Pro Megawati Soekarnoputri tidak dapat dilepaskan dari konflik politik terbuka yang terjadi pada pertengahan 1990-an. Bagi sebagian besar pendukungnya, kesetiaan politik itu tidak lahir dari kemenangan elektoral, melainkan dari pengalaman perampasan hak politik, represi negara, dan rasa ketidakadilan yang terakumulasi sejak Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi titik balik penting. Konflik internal partai yang berpuncak pada Kongres Medan 1996—yang menggantikan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan dukungan kekuasaan negara—melahirkan basis massa yang bersifat organik dan ideologis. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat: buruh, aktivis, seniman, mahasiswa, hingga warga kampung, yang melihat Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme.

Menurut pengamat dan pelaku sejarah internal PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardiyanto, kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai massa Pro Mega generasi pertama. “Mereka adalah pelaku langsung sejarah. Loyalitas mereka lahir dari risiko, bukan dari kenyamanan politik,” tulis Antonius dalam analisisnya.

Konsolidasi Pasca-Reformasi

Setelah tumbangnya Orde Baru pada 1998 dan berdirinya PDI Perjuangan, massa Pro Mega tidak melebur begitu saja ke dalam struktur formal partai. Sebaliknya, mereka menjadi tulang punggung konsolidasi akar rumput. Kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999, menurut banyak catatan, lebih merupakan akumulasi memori kolektif atas ketidakadilan dan perlawanan dibandingkan hasil kerja mesin politik modern.

Dalam fase inilah muncul generasi kedua massa Pro Mega. Mereka adalah aktivis muda akhir 1990-an hingga awal 2000-an, sebagian mengalami langsung Kudatuli dan Mei 1998, sebagian lainnya tumbuh dari narasi dan luka sejarah tersebut. Generasi ini mengisi kerja-kerja lapangan: pengorganisasian basis, penjagaan suara, kerja relawan, hingga kaderisasi informal yang tidak tercatat dalam laporan resmi partai.

“Mereka mewarisi api perjuangan, tetapi tidak mewarisi posisi aman,” tulis Antonius. Berbeda dengan generasi pertama yang telah menjadi simbol sejarah, generasi kedua tetap aktif dan memiliki jaringan sosial yang luas di tingkat akar rumput.

Perubahan Orientasi Politik

Seiring semakin mapannya kekuasaan dan meningkatnya biaya politik, orientasi partai dinilai mengalami pergeseran. Logika ideologis perlahan digantikan oleh logika pengelolaan dan elektabilitas. Modal ekonomi dan jaringan elite semakin menentukan arah kebijakan dan rekrutmen politik.

Dalam konteks ini, posisi massa Pro Mega—khususnya generasi kedua—mengalami perubahan signifikan. Dari aset politik, mereka perlahan dipersepsikan sebagai risiko. Generasi pertama tetap dihormati sebagai monumen sejarah, sementara generasi kedua dinilai masih terlalu aktif, kritis, dan memiliki daya pengaruh yang sulit dikendalikan.

Proses marginalisasi, menurut Antonius, tidak dilakukan secara terbuka. Tidak ada konflik frontal atau pembersihan struktural. Yang terjadi justru mekanisme administratif yang rapi: keterlibatan tetap diminta, tetapi akses pengambilan keputusan dipersempit; loyalitas dipuji, tetapi distribusi kekuasaan tertutup.

“Struktur masih ada, tetapi fungsinya dikosongkan. Kaderisasi menyempit, kerja ideologis dianggap tidak efisien, dan militansi dipandang naif,” tulisnya.

Penghabisan yang Sunyi

Fenomena ini digambarkan sebagai bentuk penghabisan politik yang baru: bukan melalui represi, melainkan pengabaian sistematis. Generasi kedua tidak diusir, tetapi dibuat lelah. Tidak dimusuhi, tetapi dibuat tidak relevan.

Ironisnya, kelompok ini justru menjadi yang paling lama bertahan karena rasa memiliki dan keyakinan ideologis terhadap partai. Namun, sejarah politik kerap mencatat bahwa generasi perantara—yang berada di antara simbol sejarah dan pragmatisme kekuasaan—sering menjadi pihak yang paling rentan terpinggirkan.

Antonius mengingatkan, setiap kekuatan politik yang memutus dirinya dari akar ideologis yang melahirkannya berisiko menghadapi krisis legitimasi di masa depan. “Ia mungkin tampak kokoh sesaat, tetapi sesungguhnya berdiri di atas tanah yang mulai retak,” tulisnya.

Ketika generasi yang dilupakan berhenti berharap, sejarah, menurutnya, kerap bergerak ke arah yang tidak lagi mudah dikendalikan.

repoter : nita

Kulon Progo, 15 Desember 2025 — PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) memastikan kesiapan penuh dalam melayani perjalanan udara masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sebagai wujud kesiapan operasional, Bandara Internasional Yogyakarta turut mengaktifkan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Posko ini menjadi pusat koordinasi, pemantauan operasional, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan kelancaran operasional bandara.

General Manager Yogyakarta Internasional Airport Ruly Artha, menyampaikan bahwa pengoperasian posko selama 21 hari ini bertujuan untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara berjalan optimal serta sesuai regulasi.
“Pendirian Posko ini menjadi penanda dimulainya kesiapan penuh seluruh bandara dalam melayani perjalanan udara masyarakat pada periode libur akhir tahun. Fokus kami adalah Melayani Sepenuh Hati kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan,” ujar Ruly Artha.

Posko Nataru juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara, termasuk regulator, maskapai penerbangan, operator ground handling, AirNav Indonesia, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini diperkuat guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta.

Pada periode Nataru 2025/2026, Bandara Internasional Yogyakarta memproyeksikan pergerakan penumpang mencapai 247.787 penumpang dengan pertumbuhan sebesar 3.30%, sedangkan untuk pergerakan pesawat mencapai 1.557 dengan pertumbuhan sebesar 1,30% dibandingkan dengan periode NATARU tahun 2024/2025.

Proyeksi pergerakan penumpang tertinggi sebelum natal terjadi pada hari Minggu 21 Desember 2025 sebanyak 16.865 penumpang dan puncak sebelum tahun baru terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2025 sebanyak 15.169 penumpang.

Proyeksi pergerakan arus balik penumpang tertinggi setelah tahun baru, terjadi pada hari Minggu 4 Januari 2026 sebanyak 13.518 penumpang.

Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, operasional bandara didukung oleh sistem Airport Operation Control Center (AOCC) yang memantau kondisi bandara secara real-time, serta sistem Management Operation based on Traffic (MOT) yang mampu memprediksi kepadatan penumpang dan memberikan rekomendasi optimalisasi fasilitas serta kebutuhan sumber daya manusia.

Selain kesiapan sistem dan SDM, infrastruktur bandara juga dipastikan dalam kondisi prima. Infrastruktur sisi udara seperti runway, taxiway, apron, serta sistem kelistrikan dan drainase telah dipastikan siap untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan selama periode libur Nataru.

Melalui kesiapan infrastruktur, penguatan sistem operasional, inovasi layanan, serta sinergi seluruh stakeholder, Bandara Internasional Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan perjalanan udara masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, nyaman, dan lancar.
( ** Suarspb ** )