Kategori: Daerah

Cilacap, 4 Desember 2025 – Puskesmas Majenang menggelar sosialisasi dan verifikasi implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, hari Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Desa Cilopadang, Warso, dan diwakili oleh perwakilan dari Puskesmas Majenang, Dewi.

Selama acara, peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga dijelaskan mengenai pentingnya menerapkan 5 pilar STBM, yaitu sanitasi rumah tangga, sanitasi tempat umum, air bersih, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan utama sosialisasi adalah memastikan semua warga memahami dan terlibat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui sanitasi yang baik.

Setelah penjelasan, dilakukan verifikasi lapangan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi 5 pilar STBM telah berjalan di Desa Cilopadang. Kepala Desa Warso menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Majenang dan berjanji akan mendorong warga untuk terus memelihara dan meningkatkan sanitasi di lingkungan rumah dan desa.

“Kami berharap dengan sosialisasi dan verifikasi ini, Desa Cilopadang bisa menjadi contoh desa yang mandiri dalam hal sanitasi, sehingga angka penyakit akibat sanitasi buruk bisa terus menurun,” ujar Dewi dari Puskesmas Majenang.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan materi pendukung dan kesepakatan tindak lanjut untuk memantau implementasi STBM secara teratur di desa.(Mugi ir)

DESAKAN KERAS! Audit Total Ormas/LSM: Prof. Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Segera Sidik dan Bredel Lembaga Bermasalah

Jakarta, DN-II – Fenomena pergeseran fungsi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari pengawas sosial menjadi pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini memicu desakan keras kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan tegas berupa Audit Menyeluruh (Audit Total) dan penertiban.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan bahwa situasi ini membutuhkan pengawasan melekat dan intervensi langsung dari pemerintah tertinggi.

“Selama ini, Ormas dan LSM sangat perlu pengawasan melekat. Perlu ada badan atau lembaga yang khusus membina dan mengawasi secara melekat dalam kiprahnya,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan media di Jakarta, (3/12/2025).

Menurutnya, keberadaan mayoritas lembaga kini “kurang elok” dan sangat menyimpang dari tujuan awal yang tercantum dalam Akta Notaris dan pendaftaran di Kemenkumham, yaitu sebagai pilar kontrol sosial.

⚠️ Kaburnya Batas: Dari Kontrol Sosial Menjadi Kontraktor Proyek

Temuan signifikan menunjukkan adanya pergeseran fungsi utama di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dilaporkan bahwa mayoritas, disinyalir mencapai 90%, dari lembaga-lembaga ini kini terlibat aktif sebagai pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) maupun proyek swasta.

Implikasi Landasan Hukum yang Dilanggar:

Keterlibatan Ormas/LSM sebagai kontraktor proyek menimbulkan kekhawatiran serius mengenai independensi dan dugaan pelanggaran terhadap landasan hukum utama:

Pelanggaran Fungsi Kontrol Sosial: UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas (Pasal 5) menetapkan fungsi utama Ormas meliputi penyalur aspirasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Keterlibatan mayoritas sebagai pelaksana proyek secara langsung mengaburkan fungsi kontrol sosial yang diamanatkan.

Melampaui Tugas Pemerintah: Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2013 secara eksplisit melarang Ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah. Peran sebagai kontraktor utama, terutama jika tidak memiliki kualifikasi badan hukum atau kompetensi yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi, berpotensi melanggar semangat undang-undang ini.

Risiko Kerugian Negara dan Pelanggaran Prinsip Pengadaan

Kualitas proyek yang dikerjakan oleh Ormas/LSM di lapangan kerap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini secara langsung berpotensi merugikan keuangan negara.

Aspek Pelanggaran Pengadaan:

Tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur ketat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelanggaran Prinsip Bersaing dan Efektif: Keterlibatan Ormas/LSM yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia jasa atau kontraktor dapat dianggap melanggar prinsip bersaing dan efektif karena mengabaikan aspek kompetensi dan profesionalisme.

Peringatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Jika penyimpangan spesifikasi ini menyebabkan kerugian negara, hal ini dapat masuk ranah Tipikor berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 (terutama Pasal 2 dan Pasal 3) mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan Audit Menyeluruh dan Penindakan Tegas Kepada Presiden Prabowo

Menanggapi kondisi kronis ini, Prof. Sutan Nasomal secara eksplisit meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan penindakan.

“Saya meminta Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kementerian Bidang Ormas/LSM sidik yang bermasalah, bredel!” tegasnya.

Tujuan Utama Audit Total:

Tuntutan utama yang dilayangkan adalah agar segera dilakukan Audit Menyeluruh (Audit Total) terhadap seluruh Anggaran APBN/APBD Daerah yang melibatkan Ormas dan LSM. Audit ini harus didasarkan pada mandat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Verifikasi Kepatuhan: Memverifikasi penggunaan dana publik sesuai peruntukannya dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan.

Penindakan Hukum: Menindaklanjuti dugaan penyimpangan spesifikasi proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Rekoridorisasi Fungsi: Mengembalikan fungsi Ormas dan LSM pada koridor AD/ART mereka sebagai pilar kontrol sosial, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai semangat UU No. 17 Tahun 2013

Langkah tegas dari Pemerintah dianggap mutlak untuk menjamin akuntabilitas anggaran negara, kualitas infrastruktur publik, dan membersihkan praktik yang mengaburkan batas antara entitas kontrol sosial dan kontraktor bisnis. Nara sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta

Harapan dari Yogyakarta untuk Sumatera, Polda DIY Berangkatkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana

Yogyakarta – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bhayangkari Daerah DIY memberangkatkan kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (2/12/2025). Bantuan ini dihimpun dari seluruh keluarga besar Polda DIY dan pihak-pihak yang turut peduli terhadap kondisi korban bencana.

Dalam sambutannya, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyampaikan bahwa musibah yang terjadi telah mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal serta merusak fasilitas umum, sehingga kebutuhan dasar masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu, pengiriman bantuan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat.

“Bantuan ini bukan sekadar penyaluran logistik, tetapi wujud kepedulian dan komitmen bahwa kita selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tegas Kapolda DIY.

Adapun bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, makanan siap konsumsi, perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi dan wanita, serta sarana pendukung lainnya. Bantuan diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan dan meringankan beban masyarakat di daerah terdampak.

Kepada personel yang mengawal pendistribusian logistik, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendoakan masyarakat di wilayah terdampak agar diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi tersebut.

“Semoga bantuan ini membawa manfaat dan menjadi ladang amal kebaikan bagi kita semua,” ujar dia. ( Suarspb )

Karabakol kabarekpres.co.id minggu 29 November 2025,Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti Desa Kertajaya kec Gandrung mangu kab Cilacap. Karabakol saat keluarga besar Martaji dan madkarta menggelar acara silaturahmi kecil yang meriah pada hari Minggu 29 November 2025. Dari cucu paling kecil hingga sesepuh, semuanya hadir, trkecuali membuktikan kuatnya ikatan kekeluargaan.

Acara ini menjadi ajang “reuni” yang sangat dinantikan, di mana setiap anggota keluarga berkesempatan untuk melepas rindu, bercerita perkembangan terbaru, dan menikmati hidangan khas bersama-sama. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun terpisah jarak dan kesibukan, keluarga Martaji dan madkarta selalu punya waktu untuk berkumpul.

“Sungguh senang melihat semua kumpul. Semoga kita semua selalu sehat, rezeki lancar, dan kebahagiaan selalu menyertai keluarga besar kita,” demikian harapan yang diucapkan bersama-sama oleh perwakilan keluarga.

Pertemuan di Karabakol ini bukan sekadar kumpul biasa, melainkan pengingat bahwa keluarga adalah fondasi utama. Salam sehat selalu disampaikan untuk semua anak cucu Martaji dan madkarta di mana pun berada, dengan janji akan segera bertemu kembali di acara silaturahmi berikutnya.di 1 sawal kemudian.ibin.

*Babinsa Koramil 01/Pargarutan Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama Aparat lainnya Buka Akses Jalan, Pasokan BBM ke Padang Sidempuan Terdampak*

Tapanuli Selatan, –Babinsa Koramil 01/pangarutan Kodim 0212/Tapanuli Selatan, bersama personel Kepolisian dan BPBD terus berupaya membuka akses Jalan Lintas Padang Sidempuan–Sibolga yang tertutup material longsor di Desa Parsalakan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (27/11/2025).

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam sebelumnya. Material lumpur tebal serta batang pohon besar memenuhi badan jalan dan mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas. Aparat gabungan langsung melakukan penanganan dengan memotong batang pohon dan mengeruk lumpur menggunakan alat berat maupun peralatan manual agar jalan dapat dibuka kembali.

Salah satu Babinsa Koramil 01/Pangarutan mengatakan bahwa jalur ini merupakan akses vital masyarakat untuk mobilitas ekonomi dan kebutuhan harian. Karena itu, petugas berkomitmen menyelesaikan pembersihan secepat mungkin agar warga kembali dapat beraktivitas secara normal.

Terganggunya akses jalan ini berdampak langsung pada distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah Padang Sidempuan. Sejumlah SPBU mulai melaporkan kekosongan stok Pertalite dan Pertamax, membuat warga kesulitan memperoleh BBM dan menyebabkan antrean panjang di beberapa lokasi penjualan.

Hingga berita ini diturunkan, proses pembersihan jalan masih berlangsung dan petugas mengimbau pengendara untuk sementara menghindari jalur rawan longsor. Aparat gabungan terus siaga di lokasi untuk mempercepat penanganan dan memastikan kembali pulihnya distribusi logistik dan kebutuhan masyarakat.

(Mugi ir)

Patimuan, Kabarekpres.co.id.Pemerintah Desa (Pemdes) Cinyawang, Kecamatan Patimuan, berhasil menyalurkan program bantuan ketahanan pangan dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat pada Jum,at 28 November 20245. Program ini berupa paket bantuan beras dan minyak goreng yang ditujukan untuk 944 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Penyaluran bantuan strategis ini dilaksanakan secara tertib dan terpusat di Pendopo Desa Cinyawang.Kegiatan ini merupakan hasil sinergi kuat antara Pemdes Cinyawang dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Patimuan.

Kehadiran Forkopincam menjamin proses distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala Desa Cinyawang, Wasikun Budianto, menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bukti nyata kepedulian Pemerintah Pusat terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan di tingkat desa.

“Bantuan beras dan minyak goreng ini kami harapkan dapat meringankan beban pengeluaran 944 keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini adalah program nasional yang penting untuk memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan yang cukup,” ujar Wasikun Budianto.
Sementara itu, Camat Patimuan, Wawan Budiono s.stp m.si. yang turut hadir memonitor jalannya penyaluran, mengapresiasi kerja cepat Pemdes Cinyawang.
Wawan Mardiono S.STP.MSI menuturkan, “Kami dari Forkopincam memastikan proses penyaluran di Desa Cinyawang ini berjalan dengan baik, transparan, dan tanpa hambatan.

Program ketahanan pangan ini sangat vital dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas pangan.”
Para KPM tampak antusias dan tertib saat menerima jatah bantuan mereka. Diharapkan, program rutin ini dapat terus berlanjut dan menjadi penopang utama bagi keluarga prasejahtera di Desa Cinyawang.ibin.