Kategori: Daerah

Kepala Desa Serapuh Asli Rivanda SE Buang Badan Tentang Dana Desa Angran Desa,Semuanya Bendahara M.Sulaiman Yakub Bertanggung Jawab.

Langkat
Ada apa sebenarnya yang terjadi di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara diduga Dana Anggaran Desa di telapak? Karena menurut data di lapangan tak ada kelihatan pembangunan yang dilaksanakan dari dana Desa.
Dapat dilihat dari papan Info Grafik Anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara jumlah nya Rp 1.250.770.000.urayannya Rp 742.299.000.bagi hasil Rp 29.750.000.Alokasi Dana Desa Rp 478.721.000.urayan nya adalah untuk bidang penyelegra pemerintah desa’ Rp 530.738.600.bidang pelaksanaan pembangunan Rp 228.039.000dan untuk pembinaan masyarakat Rp 72.800.000.pemberdayaan masyarakat desa Rp 311.192.000.untuk penanggulangan bencana darurat Mendesak Rp 108.000.000.jumlah seluruh nya Rp 1.250.769.000.
Ketika dikonfirmasi Kades Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Rivanda SE tentang kegiatan dan kemana saja dilaksanakan pembangunan nya dan info grafik papan laporan anggaran dana desa, langsung buang badan.Semuanya tentang anggaran termasuk kemana pembangunan nya saya tidak mau’ tahu,yang mengetahui semuanya baik’ pengusulan adalah Sekdes dan Bendahara nya ujar nya.
Kepala Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara Rivanda SE yang saat ini jadi PJ Kepala Desa’ menangkap jabatan sebagai Kasi Tantib di Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
Rivanda SE menjelaskan kepada awak media ini penyusun dana desa termasuk pelaksanaan nya adalah M.Sulaiman Yakub sebagai Bendahara desa’.
Bukan hanya Itu dana ketahanan pangan tidak tertera di papan Info Grafik Anggaran pendapatan Belanja Desa padahal 20 persen dari dana desa menjadi prioritas.Masalah Dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) yang diambil dari anggaran dana desa telah terlaksana selama 3 tahap tetapi tak jelas berapa KK yang di salurkan.Masyarakat mempertanyakan tentang dana pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp 311.192 000.tak ada nampak kegiatan itu dilaksanakan.
Ketika dikonfirmasi kepada M.Sulaiman Yakub hanya memilih diam ketika awak media ini mempertanyakan hal kegunaan dari anggaran dana desa termasuk buang badan nya Pj Kepala Desa’ Rivanda SE terhadap anggaran yang disusun oleh Bendanya.
Ketua DPW LSM ELANG MAS Provinsi Sumatera Utara S.H.Purba TBK SH Rabu 17/9 menjawab pertanyaan awak media ini mengatakan, meminta kepada Inspektorat Kabupaten Langkat Sumatera Utara agar memeriksa PJ Kepala Desa’ Rivanda SE dan mempertanggung jawabkan apa yang terjadi atas kepemimpinan nya sebagai PJ Kepala Desa’ di Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Tim.Sumut/ Langkat)

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) masa bakti 2023-2028 versi SK Menkum HAM RI di bawah kepemimpinan Soegiharto Santoso dan Puguh Kuswanto, secara resmi mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, (9/9/ 2025), dalam perkara Nomor: 212/G/2025/PTUN.JKT., oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Suwandi Sutikno terhadap Menteri Hukum RI atas SK KUMHAM RI APKOMINDO No. AHU-0000923.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024.

Sidang dipimpin secara profesional oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Ridwan Akhir, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi Gugum Surya Gumilar, SH., MH. dan Haristov Aszadha, SH. sebagai Anggota Majelis, serta Tri Bhakti Adi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti.

Bukti-bukti yang diajukan tidak hanya menguatkan keabsahan kepengurusan serta SK Kemenkumham RI APKOMINDO No. AHU-0000923.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 yang disengketakan, tetapi juga mengungkap adanya pola rekayasa hukum sistematis, manipulasi dokumen, serta kontradiksi fakta fatal yang dilakukan pihak Penggugat.

Bahkan jumlahnya telah mencapai angka fantastis yakni 24 perkara :

(1). Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM), (2). Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI, (3). Perkara No: 2070 K/PDT/2025 tanggal (Putusan 26 Juni 2025).

(4). Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT, (5). Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT, (6). Perkara No: 483 K/TUN/2016 di MA.

(7). Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl, (8). Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, (9). Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018 di MA, (10). Perkara No: 53/Pdt.Sus-Hak. Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(11). Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 di MA, (12). Perkara No: 3/Pid.Pra/2018/PN.Btl, (13). Perkara No: 13/Pid.c/2019/PN.Btl, (14). Perkara No: 44/PID/2019/PT.YYK, (15). Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

(16). Perkara No: 235/PDT/2020/ PT.DKI., (17). Perkara No: 430 K/PDT/2022, (18). Perkara No: 542 PK/Pdt/2023, (19). Perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, (20). Perkara No: 138/PDT/2022/PT DKI.

(21). Perkara No: 50 K/Pdt/2024, (22). Perkara No: 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, (23). Perkara No: 1125/PDT/2023/PT DKI, (24). Perkara No: No. 212/G/2025/PTUN.JKT (daftar gugatan 26 Juni 2025)

SK Kemenkumham Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Salah satu bukti kunci adalah Bukti T II–07, berupa Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 483 K/TUN/2016. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan secara tegas menolak kasasi yang diajukan Sonny Franslay (kelompok penggugat) terhadap SK Kemenkumham terkait APKOMINDO.

“Dengan demikian, gugatan terhadap SK Kemenkumham yang kembali diajukan dalam perkara Nomor: 212/G/2025/PTUN.JKT ini jelas tidak memiliki dasar hukum (niet ontvankelijk) dan merupakan penyalahgunaan proses peradilan (abuse of process). Karena materi pokoknya sudah diputus secara tetap oleh Mahkamah Agung,” tegas Soegiharto Santoso, Ketua Umum DPP APKOMINDO yang sah usai persidangan di Jakarta (9/9/2025).

Ia mengungkapkan, kontradiksi fatal dan rekayasa dokumen “Munaslub 2015″

yang paling mencolok adalah kontradiksi absolut mengenai susunan kepengurusan hasil “Munaslub 2 Februari 2015” yang diklaim pihak Penggugat.

Fakta ini menunjukkan adanya rekayasa hukum yang nyata. Karena sesungguhnya dalam akta No. 55 Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, tanggal 24 Juni 2015 hanyalah Perubahan Anggaran Dasar APKOMINDO, atau tidak ada proses terpilihnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara APKOMINDO.

Sedangkan dalam surat Gugatan Perkara 212/G/2025/PTUN.JKT, kuasa hukum Penggugat dari Firma Hukum Filipus Arya Sembadastyo cs menyatakan bahwa Munaslub 2 Februari 2015 mengangkat; Ketua Umum: Rudy Dermawan Muliadi, Sekretaris Jenderal: Faaz Ismail, dan Bendahara: Adnan

Anehnya, dalam surat Memori Kasasi Perkara No. 2070 K/PDT/2025 (Bukti T II–17), kuasa hukum yang sama, yaitu Filipus Arya Sembadastyo, SH., MH., dan Josephine Levina Pietra, SH., MKn., justru menyebut hasil terpilih berbeda untuk tanggal yang sama, yaitu; Ketua Umum: Rudi Rusdiah, B.E., M.A., Sekretaris Jenderal: Rudi D. Muliadi, dan Bendahara: Suharto Juwono.

Usai sidang perkara ini, kuasa hukum Penggugat, Josephine Levina Pietra, yang hadir didampingi dua orang magang, menolak memberikan tanggapan kepada wartawan yang menanyakan upaya rekayasa hukum terkait pembuatan Surat Gugatan Perkara 212/G/2025/PTUN.JKT dan Surat Memori Kasasi Perkara No. 2070 K/PDT/2025.

Padahal, berdasarkan fakta, kedua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani olehnya bersama Filipus Arya Sembadastyo.

Terkait hal itu Sekjen APKOMINDO Puguh Kuswanto bersuara keras. “Ini adalah skandal hukum yang memalukan,” ujar Puguh Kuswanto kepada awak media. “Bagaimana mungkin firma hukum yang sama, untuk peristiwa dan tanggal yang sama, bisa menghasilkan dua versi fakta berbeda dalam dokumen pengadilan resmi? Ini bukan lagi kelalaian, melainkan upaya terstruktur untuk menyesatkan pengadilan (obstructing the course of justice) dan jelas melanggar etika profesi hukum, apalagi fakta sesungguhnya dalam akta No. 55 tersebut tidak ada proses terpilihnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara APKOMINDO,” urainya.

Lebih jauh, Puguh menambahkan, pihak Penggugat bahkan sempat memenangkan 9 (Sembilan) perkara.

“Hal ini jelas merusak marwah peradilan di Indonesia,” tegasnya.

Argumen Hukum dari Kementerian Hukum RI

Dalam Duplik resminya, Kuasa Hukum Tergugat dari Kementerian Hukum RI menolak gugatan dengan sejumlah argumen hukum yang kuat, antara lain:

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk): PTUN tidak berwenang menangani sengketa internal organisasi dan dualisme kepengurusan. Menurut Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan SEMA No. 10 Tahun 2020, perkara semacam ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing: Penggugat tidak tercatat sah dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham sebagai pengurus APKOMINDO ketika KTUN diterbitkan.

3. KTUN Sah dan Administratif: Penerbitan SK kepengurusan Soegiharto Santoso sah karena berdasarkan asas kepercayaan pada akta otentik notaris, serta tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap yang melarang penerbitannya.

Upaya Rekayasa yang Harus Diproses Hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, baik dari pihak APKOMINDO maupun Duplik Kementerian Hukum RI, menurut Puguh, terang benderang bahwa gugatan ini dibangun di atas dasar fiktif dan manipulasi.

Senada dengan itu, Ketum AKOMINDO Soegiharto Santoso, atau akrab disapa Hoky, mengaku yakin Majelis Hakim akan menutup ruang penyalahgunaan sistem peradilan dengan menolak seluruh gugatan.

“Selain itu, kami juga telah melaporkan dugaan manipulasi dan upaya menyesatkan peradilan ini kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, demi menjaga martabat dan integritas hukum di Indonesia,” ujarnya.

Homy mengatakan, DPP APKOMINDO yang sah juga menyampaikan apresiasi kepada kuasa hukum Kementerian Hukum RI yang hadir dalam persidangan yaitu Erik, SH dan Rosida SH, juga kepada Fitra Kadarina, SH., beserta tim, yaitu Afif Asmar, SH. dan Tajus Sobirin, SH., atas profesionalisme, ketegasan, dan argumentasi hukum yang kuat dalam surat Eksepsi dan Jawaban maupun dalam surat Duplik, yang semakin menguatkan posisi kepengurusan sah APKOMINDO.

DPP APKOMINDO yang terdaftar dalam SABH Kemenkumham RI menegaskan, komitmennya untuk terus membina serta memberdayakan pengusaha komputer dan teknologi informasi di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam persidangan di PTUN Jakarta, sejumlah pengurus APKOMINDO, di antaranya Yolanda Roring, Cepu Suprianto, serta beberapa anggota lainnya. (Hend)

Mandailing Natal – Dua kantor desa di Kecamatan Bukit Malintang, yakni Desa Malintang Jae dan Pasar Baru Malintang, menjadi sorotan warga. Pasalnya, kantor desa yang semestinya melayani masyarakat justru sering ditemukan tutup tanpa aktivitas.

Sejumlah warga mengaku kesulitan mengurus administrasi akibat kantor desa yang jarang buka. Lebih ironis, ketika awak media mencoba melakukan konfirmasi, kepala desa tidak pernah memberikan jawaban atau klarifikasi.

“Kalau kantor desa terus-terusan tutup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan? Ini sama saja mengkhianati amanah,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam. Kepala desa dianggap lalai terhadap tugasnya, padahal kantor desa merupakan garda terdepan pelayanan publik. Dampaknya, hak masyarakat atas pelayanan administratif terabaikan.

Situasi ini juga menyeret citra pemerintah daerah. Bupati Mandailing Natal selama ini dikenal mengusung komitmen melayani masyarakat bahkan menunda masa pensiun untuk pengabdian. Namun, fakta di lapangan justru berlawanan dengan semangat itu.

“Jika masalah ini terus dibiarkan, citra pemerintah daerah akan hancur. Bupati sedang berupaya membangun kepercayaan publik, tapi kepala desa malah menodai semangat itu,” tegas seorang aktivis pemuda setempat.

Desakan agar ada tindakan tegas semakin menguat. Masyarakat meminta Inspektorat, Dinas PMD, hingga aparat penegak hukum segera memanggil dan mengevaluasi kepala desa. Penindakan tegas dinilai penting agar pelayanan publik tidak semakin terpuruk.

Hak masyarakat untuk mendapat pelayanan publik dijamin undang-undang. Ketika kantor desa tutup berulang kali, yang tercederai bukan hanya kewajiban aparat, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.

(Magrifatulloh).

Kajian tentang urgensi pengesahan terbaru Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Konsumen (RUU‑PK) di Indonesia, berdasarkan situasi terkini hingga September 2025:

Konteks dan Latar Belakang

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah berlaku lebih dari 25 tahun. Banyak pihak menilai bahwa UU ini sudah tidak lagi relevan karena tidak mengantisipasi perkembangan ekonomi dan digital yang pesat, seperti e‑commerce, fintech, transaksi digital, maupun perlindungan data pribadi konsumen .

Jumlah pengaduan konsumen meningkat drastis. Data menunjukkan selama 2022–2025, terdapat 20.942 laporan yang sebagian besar (92%) terkait e‑commerce dan maraknya dept kolektor menarik kendaraan dijalan.menandakan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa saat ini .

Alasan Penting untuk Pengesahan RUU Perlindungan Konsumen

1. Menjawab tantangan transformasi digital

Teknologi seperti AI, e‑commerce, fintech, dan digital asset telah mengubah lanskap perdagangan. Tanpa aturan baru, konsumen rentan terhadap eksploitasi, kegagalan sistem, dan penyalahgunaan data .

Definisi konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem digital kompleks perlu diperbarui agar virus era digital tertangani .

2. Memperkuat perlindungan dan kepercayaan konsumen

RUU ini dapat meningkatkan iklim usaha yang sehat serta kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan transparansi .

3. Membentuk regulasi yang menyeluruh dan adaptif

Harus mencakup perlindungan data pribadi, tanggung jawab platform digital, penyelesaian sengketa online, dan sanksi administratif serta pidana yang jelas .

4. Mengutamakan aspek pencegahan, bukan hanya penyelesaian

RUU ini diharapkan memuat ketentuan verifikasi dan sertifikasi sebelum produk beredar, untuk mencegah kerugian konsumen akibat kosmetik ilegal atau produk berbahaya .

5. Mendorong keadilan sosial dan sinergi antar lembaga

Strategi perlindungan konsumen harus bersifat lintas-sektor dan terintegrasi antar-lembaga, dengan koordinasi efektif antar Kementerian/Lembaga, BPKN, dan lembaga lainnya .

6. Desakan dari YLKI & Lembaga Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah secara tegas mendesak pengesahan amandemen RUU, mengingat rendahnya komitmen pemerintah serta tingginya kasus sengketa lintas negara dan e‑commerce .

7. Momentum legislasi nasional

RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Naskah akademik sudah diterima DPR (26 Juni 2025), menandai langkah konkret menuju pembahasan dan pengesahan .

8.Kepastian hukum konsumen

Maraknya penarikan kredit kendaraan konsumen yang dilakukan dept kolektor tanpa surat eksekusi dari Pengadilan,ini mencederai hukum,yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1.,ayat 3,serta kurangnya,konsumen mendapatkan hak;1.hak keslamatan ( the right to safety) 2.Hak diberitahu ( the right to be informed 3.Hak untuk memilih ( the right to be informed) 4.hak untuk memilih ( the right to choose) 4.hak untuk didengar ( the right to be heard) yang dikemukakan Presiden Amerika Serikat Jonh F Kennedy yang dituangkan dalam Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest tertanggal 15 Maret 1962.

Status Terkini

Juli 2025: Rapat Panja dan Narasumber telah berlangsung; Panja sedang mengkaji naskah akademik serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk KADIN, akademisi, dan profesi penegakan hukum .

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan RUU ini di era digital—menekankan kebutuhan perlindungan atas data pribadi konsumen, mekanisme pengaduan digital, dan tanggung jawab platform .

FKBI (Forum Konsumen Berdaya Indonesia) juga mendesak agar UU diamendemen secara komprehensif agar bisa mengikuti kebutuhan zaman, termasuk penanganan masalah bisnis digital dan fintech .

YLKI menyuarakan pentingnya pengesahan, agar konsumen lebih berdaya dan sistemnya lebih responsif .

Ringkasan Urgensi RUU Perlindungan Konsumen

Aspek Alasan Urgensi

Responsif Digital Mencakup fintech, e‑commerce, perlindungan data pribadi
Kepercayaan Publik Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar
Pencegahan Risiko Fokus pada pencegahan, sertifikasi, keamanan produk
Sinergi Lembaga Koordinasi antar lembaga dalam menjalankan perlindungan
Hak & Keadilan Meningkatkan hak konsumen dan menjaga keadilan usaha kecil
Momentum Legislasi Sudah dalam Prolegnas, proses aktif DPR dan panja
Desakan Masyarakat Tuntutan dari YLKI, FKBI, dan organisasi lainnya

Kesimpulan

Penghasilan RUU Perlindungan Konsumen yang terbaru bukan hanya penting—tetapi sangat mendesak. Perusahaan dan konsumen membutuhkan kepastian hukum yang selaras dengan dinamika digital saat ini. RUU ini diharapkan membuka era baru regulasi yang adil, transparan, dan efektif bagi konsumen Indonesia.

Membangun konsumen cerdas

Krisna Triwanto S.H.,CPL
Pendiri & Ketum LPKSM YPK RAJAWALI MAS.
studi S2 UJB.

mari kita dorong juga DPR RI Segera mengesahkan RUU PK,demi Kepastian Hukum Konsumen serta Keadila.

Mari mohon dukungannya untuk semua elemen Rakyat Indonesaia

Karnaval dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Acara ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelajar, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, MTs, hingga SMA/MA. Partisipasi mereka menampilkan keberagaman budaya dari berbagai etnis yang ada di Indonesia.

Karnaval ini diadakan pada tanggal 20 Agustus 2025, sebagai bagian dari perayaan HUT RI ke-80.

Seluruh rangkaian karnaval berlangsung di Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap.

Karnaval ini berlangsung sangat meriah dan penuh warna. Setiap peserta menampilkan berbagai atraksi, mulai dari parade pakaian adat, penampilan tari tradisional, hingga pertunjukan kreatif yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman etnis yang ditampilkan menunjukkan semangat persatuan dan kebhinekaan, menjadikan karnaval ini tidak hanya sebagai perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai ajang untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya bangsa kepada generasi muda.(Ibin)