Kategori: Daerah

Cilacap Senin 24 November 2025,kabarekpres.co.id Masyarakat di sekitar hulu Sungai Ciaur tepatnya di desa Cikedondong kec Bantarsari kab Cilacap dan desa Kertajaya kec Gandrung mangu kab Cilacap,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem sungai yang lebih besar di Wilayah Sungai Citanduy masarakat di sekitar telah lama hidup dalam bayang-bayang bencana alam.

Setiap musim hujan tiba, air bah dari Sungai Ciaur yang meluap menjadi ancaman nyata. Permukiman dan lahan pertanian acap kali terendam, menyebabkan kerugian materiil yang tidak sedikit dan mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung penghidupan warga.

Permasalahan utamanya sudah jelas: pendangkalan dan penyempitan alur sungai di bagian hulu, diperparah oleh hulu bendungan yang terletak di desa Kamulyan kec bantarsari,mengalami pendangkalan sehingga memperlambat laju air,sehingga air meluap dan juga di akibatkan drenase dari beberapa tempat tidak berfungsi secara maksimal serta kemungkinan adanya alih fungsi lahan atau bangunan yang mengurangi daerah resapan dan memperlambat laju air. Ibin.

Cipari, Cilacap – Musyawarah Desa yang digelar pada Senin, 24 November 2025, di eks SMP Harapan Cipari, menjadi tonggak penting dalam revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Guna Mandiri Desa Cipari. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa Cipari H. Sumono, Ketua BPD Saefudin Zuhri, perwakilan Kecamatan Cipari Undang Pilih Hadi, SH, serta tokoh masyarakat dan perwakilan warga.

Musyawarah ini bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait program revitalisasi BUMDes Karya Guna Mandiri. Dalam sambutannya, Kepala Desa H. Sumono menekankan pentingnya BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. “Revitalisasi ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal,” ujarnya.

Ketua BPD Saefudin Zuhri menambahkan bahwa dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan BUMDes. “Kami berharap BUMDes ini dapat menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas warga Cipari,” katanya.

Perwakilan Kecamatan Cipari, Undang Pilih Hadi, SH, mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Cipari dalam merevitalisasi BUMDes. “Kami dari pihak kecamatan siap memberikan dukungan penuh agar BUMDes ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, terungkap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka revitalisasi BUMDes, termasuk peningkatan kapasitas pengelola, diversifikasi usaha, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Musyawarah Desa ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi Desa Cipari melalui BUMDes Karya Guna Mandiri yang lebih profesional dan berdaya saing.(Mugi ir)

Karanganyar, Cilacap – Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur desa melalui pembangunan rabat beton di wilayah Dusun Pengampiran, RT 02/01. Proyek ini didanai dari anggaran Dana Desa tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 26.491.500, yang mencakup biaya pajak, operasional, dan upah tenaga kerja (BOP dan HOK).

Pembangunan rabat beton ini memiliki volume 140 meter panjang, 1,5 meter lebar, dan 0,1 meter tebal. Lokasi strategis di Dusun Pengampiran dipilih karena merupakan jalur vital bagi aktivitas sehari-hari warga.

Teguh, selaku pelaksana dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, sehingga dapat mempermudah kegiatan ekonomi dan sosial. “Dengan jalan yang lebih baik, kami berharap aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Kepala Desa Karanganyar, Riskianasari, SE, menyampaikan bahwa pembangunan rabat beton ini adalah salah satu prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa tahun 2025. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur desa demi kenyamanan dan kesejahteraan seluruh warga Karanganyar. Pembangunan ini adalah bukti nyata dari komitmen tersebut,” katanya.

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi warga Dusun Pengampiran, serta menjadi contoh positif bagi pembangunan desa lainnya di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Desa Karanganyar juga mengajak seluruh warga untuk turut serta mengawasi dan menjaga hasil pembangunan ini agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.(Mugi ir)

Wali Kota Yogyakarya Akan Perjuangkan Pengamen Malioboroa akan dibuatkan Perwal untuk payung hukum Pengamen.

Wali Kota Yogyakarta, dr. Hasto, menerima audiensi Paguyuban Musisi Malioboro Yogyakarta (PMMY) pada Rabu, 1 7 November 2025 pukul 10.00 WIB di ruang kerja Wali Kota. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PMMY Agus Kopakafia, Sekretaris Boyni Kristian, Wasek Roni Kristanto, Bendahara Muh Amiin, serta sekitar 10 anggota lainnya. PMMY turut didampingi tim LBH RAJAWALI MAS yang diwakili Abdul Rahman, S.H.

Dalam audiensi tersebut, PMMY menyampaikan lima poin tuntutan terkait aktivitas pengamen di kawasan Malioboro, yaitu:

1. Memperbolehkan pengamen kembali mengamen secara keliling di kawasan Malioboro.

2. Pendataan pengamen difokuskan pada mereka yang rutin tampil di Malioboro, minimal sejak tahun 2020–2025.

3. Pengamen diberikan payung hukum sebagai pekerja seni di kawasan Malioboro.

4. Tidak mendatangkan pengamen baru sebelum pendataan dan pembinaan selesai.

5. Hasil audiensi dikomunikasikan secara resmi kepada dinas terkait, serta menolak pendataan oleh Dinas Kebudayaan yang dianggap kurang transparan dan memunculkan nama-nama baru.

Wali Kota dr.Hasto Wardoyo,menyambut baik seluruh masukan dari PMMY. Ia menyayangkan pernyataan pejabat Dinas Kebudayaan sebelumnya yang menyebut “alat gitar sampah”, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak sepantasnya diucapkan. dr.Hasto panggil akrabnya,menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada wong cilik, sejalan dengan garis perjuangan partainya, PDI Perjuangan.Bahwa Walikota akan membuatkan payung hukum khusus pengamen malioboro,melalui Perwal kedepannya untuk melindungi hak – hak dan kewajiban pengamen dimalioboro.

Dalam audiensi itu, dr. Hasto juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemkot Yogyakarta akan mengupayakan anggaran khusus bagi para pengamen melalui program kebudayaan kota. Anggaran ini diharapkan dapat menambah pendapatan para musisi jalanan serta memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari ekosistem seni Kota Yogyakarta.

Terkait permintaan pengamen untuk tetap bisa tampil secara keliling, dr. Hasto menyatakan bahwa hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut. Ia menggambarkan proses komunikasi antara PMMY dan Pemkot sebagai “seperti orang pacaran”, yang harus saling menyesuaikan untuk mencapai kesepahaman.

Dari pihak pendamping, Abdul Rahman menyoroti masalah pendataan yang dinilai tidak terbuka. Menurutnya, dari 116 nama yang muncul dalam pendataan, tidak semuanya merupakan pengamen yang benar-benar rutin tampil di Malioboro. Ia menegaskan bahwa pendataan seharusnya memprioritaskan pengamen lama yang konsisten tampil sejak 2020 hingga 2025, termasuk pengamen tuna netra dan kelompok girli.

Sementara itu, Roni Kristanto meminta agar wilayah mengamen dibagi menjadi zona khusus. Menurutnya, dari kawasan Titik Nol hingga Hotel Garuda seharusnya hanya diisi sekitar 50 pengamen, sementara area Tugu hingga Jalan Mangkubumi dapat dibuat zona tersendiri. “Bukan berarti kami menolak titik-titik yang sudah disediakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Krisna Triwanto, Ketua Yayasan YPK Rajawali Mas dan advokat LBH RAJAWALI MAS, mengapresiasi sikap Wali Kota Hasto yang dinilai berpihak pada kaum kecil. Ia menegaskan bahwa profesi pengamen adalah pekerjaan ad hoc yang perlu dibina sebelum dikurasi. “Pembinaan harus diutamakan terlebih dahulu, tidak langsung dilakukan kurasi profesional,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam upaya menata kembali keberadaan pengamen di Malioboro agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Yogyakarta sekaligus terlindungi secara hukum dan sosial.

repoter : nita