Warga Karangreja Keluhkan Bau Menyengat Dipo Getah Karet, Desak Dinas Terkait Turun Tangan.

CILACAP: Kabarekpres.co.id/ Warga lingkungan rt 1/5 dusun cikantot,Desa Karangreja, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, mulai mengeluhkan aroma tidak sedap yang menyengat sejak Selasa (10/02/2026). Bau busuk tersebut bersumber dari aktivitas penimbunan getah karet (dipo) yang berlokasi tepat di tengah pemukiman padat penduduk.

Kondisi ini dianggap sudah sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Warga merasa terganggu saat melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan aroma tersebut tercium hingga ke dalam rumah-rumah warga sekitar.
Dampak Lingkungan dan Kesehatan,
Penimbunan getah karet dalam jumlah besar di area terbuka memang berisiko menimbulkan polusi udara jika tidak dikelola dengan standar sanitasi yang ketat. Berikut adalah poin utama yang menjadi keresahan warga:
Pencemaran Udara: Bau menyengat yang konstan dapat memicu rasa mual dan pusing bagi warga yang terpapar langsung.

Keberadaan dipo di tengah area padat penduduk dinilai tidak tepat karena berdampak langsung pada banyak jiwa.
Kekhawatiran Limbah: Selain bau, warga juga khawatir adanya limbah cair dari getah karet yang dapat mencemari drainase desa saat musim hujan.
Harapan Warga: Solusi, Bukan Sekadar Janji
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Karangreja sangat berharap adanya tindakan nyata, baik dari pemilik dipo getah karet maupun dinas terkait di Kabupaten Cilacap.

“Kami hanya ingin lingkungan kembali bersih dan sehat. Kalaupun ada usaha penimbunan, tolong dipikirkan teknis pembuangan baunya atau cari lokasi yang jauh dari rumah warga agar tidak mencemari lingkungan kami,” ujar salah satu perwakilan warga setempat.
Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan sidak dan pengecekan izin terkait standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah di lokasi tersebut. Jika tidak segera ditangani, warga khawatir dampak kesehatan jangka panjang akan mulai menyerang anak-anak dan lansia di lingkungan tersebut.pewarta:(ibin)

LONGSOR MENGANCAM JALAN PENGHUBUNG KECAMATAN PURWOJATI-WANGON

Desa Jambu, Senin (09/02/2026) – Terjadi kondisi jalan longsor yang cukup parah di Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang menghubungkan dengan Kecamatan Purwojati. Kondisi ini mengganggu akses mobilitas ratusan warga setiap hari dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak segera ditangani.

Kepala Desa Jambu, Nasrun, menyampaikan bahwa jalan penghubung tersebut menjadi salah satu akses penting bagi warga dua kecamatan untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, dan mencari kebutuhan dasar. “Kondisi longsor yang terjadi menyebar pada panjang sekitar 50 meter dengan lereng miring yang mencapai ±30 derajat. Sebagian permukaan jalan telah tergerus hingga kedalaman sekitar 1,2 meter dan lebar jalan yang bisa digunakan menyusut dari 4 meter menjadi hanya sekitar 1,5 meter saja,” jelas Nasrun.

Dia menambahkan, material tanah longsor yang terdiri dari tanah liat dan kerikil telah menutupi sebagian jalur lalu lintas, bahkan beberapa bagian lereng tampak masih tidak stabil dengan adanya retakan yang memanjang sepanjang area terdampak. “Perkiraan sekitar 200-300 kendaraan mulai dari motor, mobil pribadi, hingga kendaraan pengangkut barang melintas melalui jalan ini setiap hari. Saat ini, pengguna jalan harus bergantian melewati bagian yang masih bisa digunakan, menyebabkan kemacetan terutama pada jam sibuk pagi (06.30-08.00 WIB) dan sore hari (16.30-18.30 WIB),” ungkapnya.

Dampak juga dirasakan oleh sekitar 50 keluarga warga sekitar yang tinggal di sepanjang jalan tersebut, yang kesulitan mengakses fasilitas umum seperti puskesmas dan pasar. Beberapa siswa dari Desa Jambu yang bersekolah di Kecamatan Purwojati juga harus memilih rute alternatif yang lebih jauh sekitar 7 kilometer, membuat waktu tempuh meningkat hampir dua kali lipat. “Kami sudah memasang rambu peringatan agar pengguna jalan tetap berhati-hati, namun penanganan menyeluruh dari dinas terkait sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Pihak desa berharap dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat segera melakukan pemeriksaan geoteknis serta langkah perbaikan untuk mengatasi akar permasalahan dan memastikan jalan dapat digunakan dengan aman kembali.(Mugi ir)

PAGAR KELILING TPU DUSUN PONDOKGEDE MULAI DIBANGUN

Gandrungmangu – Pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Pondokgede, Desa Cisumur, mulai membangun pagar keliling area pemakaman pada Minggu (8/2/2026). Kegiatan pembangunan yang menjadi harapan bersama warga ini menghabiskan anggaran mencapai Rp. 100 JT Rupiah, mengunakan dana swadaya masyarakat dari berbagai elemen.

Sebelum proses konstruksi resmi dimulai, warga dusun Pondokgede menggelar Do’a bersama atau tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur karena harapan untuk meningkatkan fasilitas TPU akhirnya terealisasi. Acara yang penuh kehangatan tersebut menjadi bukti dukungan dan kepedulian bersama terhadap pemeliharaan tempat peristirahatan terakhir yang dianggap sakral.

Setelah tasyakuran, Peletakan Batu Pertama dilakukan oleh Pejabat Penjabat (PJ.) Kepala Desa Cisumur, yang menandai dimulainya pembangunan pagar. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan batasan fisik yang jelas bagi area TPU, tetapi juga memperindah tampilan serta meningkatkan rasa aman dan teratur pada lokasi tersebut.

Pengurus TPU menyampaikan bahwa pembangunan pagar merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu fasilitas umum di dusun, yang bertujuan untuk menjadikan TPU sebagai tempat yang lebih terawat dan menghormati bagi para almarhum serta keluarga mereka.

Reses Persidangan II 2026 dr. Henry Christianto:

KABUPATEN BANYUMAS, 06/01/2026 – Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dr. Henry Christianto menggelar kegiatan reses masa Persidangan II tahun 2026 di Gedung Aula Desa Kemudug Kidul, Kecamatan Baturaden. Acara yang dihadiri oleh rombongan Ketua PAC Kecamatan Baturaden, Ketua Ranting beserta jajarannya, dan Kepala Desa Kemudug Kidul Kardi S.H., menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan terkait pembangunan daerah.

 

Acara dibuka dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama, yang mengingatkan pada nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sambutannya, Ketua PAC Baturaden Wahyu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Selanjutnya, Kepala Desa Kardi S.H. menyampaikan pesan tentang tata cara berpolitik yang benar, menegaskan bahwa “Berpolitik itu harus bisa menghidupkan dan memajukan partai tersebut, bukan hanya berkutat pada urusan uang sesaat.” Acara sambutan diakhiri dengan teriakan “Merdeka” yang menggema di ruang aula.

 

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, dr. Henry menjelaskan bahwa komisinya membidangi tiga bidang utama yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, yaitu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Sekitar 150 warga dari berbagai desa di Kecamatan Baturaden hadir dengan antusias untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Selain pembangunan umum seperti jalan dan fasilitas umum, banyak masukan terkait kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan. Masyarakat menekankan bahwa fasilitas kesehatan perlu menjadi prioritas utama selain pemenuhan kebutuhan dasar.

 

Merespons aspirasi tersebut, dr. Henry memberikan komitmen untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi kebutuhan warga. “Kami akan dorong Pemkab Banyumas untuk tetap konsisten dalam menfasilitasi warganya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Pemkab Banyumas telah melakukan upaya konkrit untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan sarana prasarana dan akses pelayanan ke daerah terpencil.

 

“Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak warga berdasarkan hasil penilaian kebutuhan, dengan tujuan memastikan bantuan dan dukungan diberikan tepat sasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kelalaian,” pungkas dr. Henry.(Mugi ir)

Geopolitik Piring Rakyat: Membedah “Operasi Senyap” Prabowo di Rantai Pasok Gizi

Dalam medan perang, musuh yang paling berbahaya adalah yang tak terlihat. Di Indonesia, selama puluhan tahun, musuh itu merajalela di urat nadi pangan kita: sebuah jaringan oligarki dan mafia perdagangan yang membelit sektor ayam, telur, sayur, hingga daging sapi.

 

Praktik para mafia ini—mulai dari kartel harga, dominasi distribusi, hingga manipulasi kelangkaan—bukan lagi sekadar pelanggaran pasar, melainkan serangan diam-diam yang menggerogoti daya beli rakyat dan memperparah gizi buruk pada generasi mendatang.

 

Menyikapi ancaman sistemik ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Bagi kaum skeptis, ini mungkin terlihat sebagai sekadar program bantuan sosial biasa. Namun, jika dibedah melalui kacamata strategi militer, MBG adalah sebuah “Total War”—serangan frontal yang terencana dan multidimensi untuk merebut kembali kedaulatan pangan dari tangan para spekulan.

 

Strategi Disrupsi: Memutus Logistik Musuh

 

Sebelum MBG dilancarkan, medan tempur pangan kita berada dalam kondisi kritis. Data tahun 2022 menunjukkan 32% anak Indonesia menderita anemia dan 58% memiliki pola makan tidak sehat.

 

Di balik krisis gizi ini, terdapat masalah struktural: rakyat, baik sebagai produsen maupun konsumen, terjepit oleh tengkulak yang mengendalikan harga dari hulu ke hilir.

 

Strategi militer MBG tidak sekadar reaktif, melainkan ofensif dengan membangun infrastruktur tandingan yang melakukan disrupsi pasar.

 

1. Pangkalan Logistik Gizi (SPPG) sebagai Benteng Pertahanan

 

Pemerintah membangun ribuan Sentra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri. Hingga akhir Juli 2025, telah berdiri 2.375 SPPG aktif yang menjangkau 7,4 juta penerima manfaat.

 

Dalam doktrin pertahanan, setiap SPPG bukan sekadar dapur umum, melainkan “pangkalan logistik” baru yang mendesentralisasi kekuatan ekonomi. Jika terjadi krisis global atau gangguan rantai pasok dunia, Indonesia kini memiliki benteng-benteng gizi di tingkat kecamatan yang mampu mandiri secara produksi.

 

2. Operasi Flanking: Melumpuhkan Oligarki dari Samping

 

Strategi ini menghindari ketergantungan pada distributor besar—sumber kekuatan mafia. MBG secara aktif melakukan bypass dengan menggandeng UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lokal sebagai pemasok utama.

 

* Mengalihkan Permintaan: Permintaan skala besar dialihkan dari pasar oligopoli langsung ke produsen kecil.

 

* Memutus Rantai: Dengan pembelian langsung, mata rantai distribusi yang panjang dan penuh “pungutan” resmi maupun liar berhasil dipangkas.

 

* Stimulus Akar Rumput: Dengan menyerap pasokan langsung, program ini telah membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru dan menciptakan loyalitas rakyat terhadap sistem baru ini.

 

Pengamanan Pasokan dan Komando Terintegrasi

 

Setiap operasi besar memerlukan intelijen dan pengawasan ketat. MBG menerapkan standar “Zero Tolerance” melalui sertifikasi ketat dari Badan Pangan Nasional (NFA) dan pelibatan lini depan seperti Puskesmas dan 5.000 koki profesional.

 

Langkah ini adalah upaya mengonsolidasi komando. Program ini memaksa integrasi lintas sektor—Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, hingga TNI dan Polri, bahkan Kejaksaan—menciptakan sebuah “komando gabungan” yang sebelumnya terpecah-pecah dan mudah disusupi kepentingan sempit.

 

Evaluasi Medan dan Kalibrasi Strategi

 

Setiap operasi besar pasti menghadapi ujian lapangan. Beberapa insiden keamanan pangan yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai kegagalan permanen, melainkan sebagai battlefield feedback.

 

Respons pemerintah yang cepat—menutup sementara unit bermasalah dan melakukan audit total—mencerminkan disiplin militer yang tidak menoleransi kebocoran di garis depan.

 

Ini adalah proses kalibrasi untuk memastikan senjata gizi ini tetap aman bagi rakyat namun mematikan bagi mafia.

 

Menuju Kemenangan Jangka Panjang

 

Program MBG bukanlah sekadar charity atau bagi-bagi makanan gratis. MBG adalah manuver geopolitik domestik yang dijalankan Prabowo menggunakan ketahanan gizi sebagai ujung tombak untuk menyerang jantung masalah: sistem pangan yang timpang.

 

Target jangka panjangnya sangat jelas: menurunkan angka stunting di bawah 10% dan membangun generasi tangguh. Namun, dampak terbesarnya adalah lahirnya ekosistem baru.

 

Keberhasilan operasi ini tidak hanya diukur dari piring yang terisi, tetapi dari apakah rantai monopoli lama akhirnya benar-benar putus.

 

Program MBG ala Prabowo ini adalah jalan ninja menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan merdeka dari cengkeraman mafia pangan.

 

Bagi lawan politik, program ini harus dihentikan dengan cara apapun. Untuk menghentikan laju keberhasilan Prabowo mengantasi krisis global dan menciptakan ketahanan pangan dalam negeri, tidak ada jalan lain selain memotret program MBG sebagai program yang tidak prioritas dan perlu dihentikan. ***

Kondisi Pasar Hewan Desa Sidaraja Memprihatinkan:

SIDARAJA kabarekpres.co.id/ Pemandangan kontras terlihat di Pasar Hewan Desa Sidaraja pada Juma,at (6/2/2026). Di tengah perputaran ekonomi dari aktivitas jual beli hewan ternak yang rutin berlangsung setiap minggu, kondisi fasilitas publik ini justru tampak terbengkalai dan jauh dari kata layak.

Fakta di Lapangan

Berdasarkan pantauan di lokasi, tumpukan sampah plastik bercampur dengan kotoran sapi yang berserakan menjadi pemandangan utama.

 

Bau menyengat yang menusuk hidung tidak hanya mengganggu para pedagang dan pembeli, tetapi juga mulai dikeluhkan oleh warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas.

Sangat ironis mengingat pasar ini merupakan pusat niaga penting bagi peternak lokal. Namun, aspek sanitasi dan pemeliharaan infrastruktur seolah terabaikan begitu saja.

 

Analisis Tanggung Jawab

Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan pasar tersebut. Secara struktural, tanggung jawab biasanya terbagi ke dalam beberapa lini:

Pengelola Pasar/Pemerintah Desa: Sebagai pemangku wilayah dan penyedia tempat, pihak pengelola memiliki kewajiban untuk memastikan adanya sistem pembuangan limbah dan jadwal pembersihan rutin pasca-hari pasar.

 

Dinas Kebersihan dan Pasar (Pemerintah Daerah): Jika pasar ini berstatus pasar daerah, maka instansi terkait wajib menyediakan sarana pengangkut sampah dan petugas kebersihan yang memadai.

Kesadaran Kolektif Pengguna Pasar: Para pedagang dan pengunjung juga memegang peran dalam menjaga kebersihan dasar, meski hal ini tetap harus didukung oleh fasilitas tempat sampah yang tersedia.

 

Dampak yang Mengancam

Jika dibiarkan terus berlanjut, kondisi ini bukan sekadar masalah estetika. Penumpukan kotoran dan sampah berisiko:

Menjadi Sarang Penyakit: Menurunkan standar kesehatan hewan ternak yang dijual.

 

Pencemaran Lingkungan:

Limpasan air hujan yang membawa kotoran dapat mencemari sumber air warga sekitar.

Menurunkan Daya Jual: Pembeli dari luar daerah mungkin akan enggan datang karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang kotor.

Masyarakat kini menanti tindakan nyata dari otoritas terkait. Jangan sampai pasar yang menjadi tumpuan ekonomi desa ini justru berubah menjadi sumber masalah kesehatan bagi warga Sidaraja.pewarta:(ibin)

Pasca Gempa, KAI Daop 6 Yogyakarta Pastikan Seluruh Perjalanan KA Selamat dan Aman

KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan semua perjalanan KA dalam keadaan selamat dan aman pasca terjadi gempa yang juga dirasakan di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta, Jumat (6/2) pkl 01.06 WIB. Demi keselamatan, seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa (BLB) sementara untuk pemeriksaan kondisi prasarana dan sarana pasca gempa.

 

Tim lapangan KAI Daop 6 langsung melakukan pemeriksaan prasarana dan saran secara menyeluruh meliputi jembatan, jalur rel dan prasarana pendukung lainnya serta kondisi rangkaian KA. Setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur KA aman, pada pukul 02.04 WIB seluruh kereta api telah melanjutkan perjalanannya kembali.

 

“KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang yang terdampak dan terima kasih banyak atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. Pemeriksaan prasarana dan sarana pasca gempa merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga,” ujar Feni Novida Saragih selaku Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta.

 

Sebanyak 14 kereta api berhenti luar biasa (BLB) sementara selama proses pemeriksaan prasarana pasca gempa demi keselamatan, sebagai berikut:

 

– KA 87B Sancaka (39 menit)

– KA 2771 Bungtalun Service (42 menit)

– KA 255B Jaka Tingkir (29 menit)

– KA 301 Parcel Tengah (35 menit)

– KA 305 Parcel Selatan (41 menit)

– KA 2601 Mawalo Tanker (46 menit)

– KA 7001 Gajayana Tambahan (40 menit)

– KA 169B Malioboro Ekspres (42 menit)

– KA 80B Lodaya (45 menit)

– KA 104 Bogowonto (47 menit)

– KA 68 Malabar (42 menit)

– ⁠KA 36 Gajayana (47 menit)

– KA 246B Majapahit (49 menit)

– KA 252B Jayakarta (48 menit)

KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk selalu memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api. ** ( Suarspb )

Salam,

Manager Humas

KAI Daop 6 Yogyakarta

Feni Novida Saragih

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY.

 

Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES)

 

Identifikasi Hambatan dan Gangguan

Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai:

 

Hambatan Logistik:

Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga.

Gangguan Data:

Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update).

Tantangan Kualitas:

Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga.

 

Ancaman Korupsi:

Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan.

 

“Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi.

 

Strategi Pencegahan dan Solusi

KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Perangi Stunting, Kades Sudagaran Pimpin Sosialisasi MBG Berbasis Data Presisi “By Name By Address”

SUDAGARAN, 5 FEBRUARI 2026 – Pemerintah Desa Sudagaran mengambil langkah proaktif dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan keluarga melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bertempat di Aula Balai Desa Sudagaran, Kamis (5/2), sosialisasi ini secara khusus menyasar kelompok prioritas, yakni balita dan ibu menyusui.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sudagaran, Bapak Supriyadi, dengan didampingi Sekretaris Desa (Sekdes) serta dihadiri oleh jajaran Pengurus MBG Tingkat Kecamatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan sinergi kuat dalam memastikan program nasional tersebut terealisasi secara maksimal di tingkat desa.

Fokus pada Akurasi Data

Dalam sambutannya, Bapak Supriyadi menekankan bahwa kunci keberhasilan program MBG bukan hanya pada distribusi makanan, melainkan pada output data yang akurat. Ia menginstruksikan seluruh jajaran desa untuk menerapkan sistem By Name By Address (berdasarkan nama dan alamat) dalam penyaluran bantuan.

“Kami tidak ingin program ini salah sasaran. Dengan basis data by name by address, kita memastikan setiap paket gizi sampai ke tangan ibu menyusui dan balita yang memang sudah terverifikasi. Data presisi ini juga memudahkan kita memantau perkembangan kesehatan mereka secara personal,” tegas Supriyadi.

Sinergi Lintas Sektoral

Senada dengan hal tersebut, Pengurus MBG Kecamatan yang hadir memberikan arahan mengenai standar nutrisi yang harus dipenuhi. Program ini dirancang untuk memberikan asupan protein hewani dan mikronutrien penting yang sering kali terabaikan dalam pola makan harian.

Sekretaris Desa Sudagaran menambahkan bahwa nantinya data penerima ini akan diintegrasikan dengan laporan bulanan Posyandu. Dengan demikian, pemerintah desa dapat melihat korelasi langsung antara pemberian makanan bergizi dengan peningkatan berat badan balita serta kualitas kesehatan ibu menyusui di wilayah Sudagaran.

Implementasi Lapangan

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama kader kesehatan dan warga. Pemerintah Desa berharap, melalui validasi data yang ketat dan pengawasan dari kecamatan, Desa Sudagaran dapat menjadi percontohan dalam penurunan angka stunting melalui program MBG yang transparan dan akuntabel.

“Target kami jelas: nol kasus gizi buruk di Sudagaran. Dimulai dari data yang benar, berakhir pada warga yang sehat,” tutup Supriyadi.

BUMDes Simas Sidareja Gebrak Ekonomi Desa Lewat Program Penggemukan Kambing Skala Besar.

SIDAREJA, CILACAP – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simas Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, resmi memulai langkah strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Pada Kamis (5/2/2026), jajaran pengurus BUMDes menyepakati komitmen besar untuk meluncurkan program kerja baru di sektor peternakan, yakni pembangunan kandang kambing modern dengan kapasitas mencapai 94 ekor.

Program ini dicanangkan sebagai upaya optimalisasi aset desa sekaligus menciptakan unit usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat Sidareja.

Optimisme di Balik Kapasitas 94 Ekor

Ketua BUMDes Simas, Surhenda, SE, menegaskan bahwa pemilihan sektor peternakan kambing bukan tanpa alasan. Melalui perhitungan bisnis yang matang dan analisis pasar yang dilakukan timnya, ia merasa sangat optimis bahwa program ini akan membawa keuntungan bagi pendapatan asli desa (PADes).

“Kami tidak hanya sekadar membangun kandang, tapi membangun sistem. Dengan kapasitas 94 ekor, ini merupakan skala yang cukup serius untuk ukuran usaha desa. Saya yakin dan optimis program ini akan berhasil melihat tingginya permintaan pasar dan kesiapan SDM yang kami miliki,” ujar Surhenda dengan penuh keyakinan.

Rencana dan Strategi Pengelolaan

Program kerja ini mencakup beberapa poin utama dalam pelaksanaannya:

Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan kandang yang higienis dan efisien untuk menampung populasi kambing dalam jumlah besar.

Ketahanan Pangan Ternak: Memanfaatkan potensi lahan desa untuk penyediaan pakan berkualitas.

Manajemen Profesional: Di bawah kepemimpinan Surhenda, SE, BUMDes akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat mulai dari perawatan kesehatan ternak hingga sistem pemasaran.

Dampak Bagi Masyarakat

Selain berorientasi pada profit, proyek ini diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran (edukasi) bagi peternak lokal di Desa Sidareja. Dengan adanya kandang komunal berskala besar, akses terhadap teknologi peternakan dan jaringan pasar akan semakin terbuka lebar bagi warga sekitar.

Langkah berani BUMDes Simas ini menjadi bukti nyata bahwa desa mampu mandiri secara ekonomi melalui inovasi dan manajemen yang profesional. Masyarakat kini menanti realisasi dari “Kandang 94” yang diprediksi akan menjadi ikon baru produktivitas Desa Sidareja di tahun 2026.pewarta:(ibin)