Penulis: Redaksi

Kepala Desa Hutapungkut Julu Dilaporkan ke Bupati Madina dan Polres: Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan Uang Warga Kepala desa Hutapungkut dilaporkan

 

Panyabungan, 28 Oktober 2025 — Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan oknum Kepala Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, mencuat ke publik setelah dilaporkan secara resmi oleh Kantor Hukum Andi Candra Nasution, S.H., M.H. & Partners kepada Bupati Mandailing Natal dan Camat Kotanopan.

 

Laporan tersebut bernomor 123/ACN-P/P/X/2025, tertanggal 28 Oktober 2025, dengan pelapor atas nama Tagwin Syah yang diwakili kuasa hukumnya Andi Candra Nasution, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Medan.

 

Dalam surat pengaduan tersebut disebutkan bahwa terlapor atas nama Muhammad Idris, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Hutapungkut Julu, diduga telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan uang milik pelapor dengan modus investasi dan pinjaman usaha.

 

Kronologi Dugaan Kasus

 

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, peristiwa berawal pada 4 April 2025 di SPBU Aek Galoga, ketika terlapor diduga membujuk pelapor untuk meminjamkan sejumlah uang dengan janji pengembalian cepat dan disertai keuntungan.

 

Pelapor yang saat ini berstatus mahasiswa asal Mandailing Natal kemudian menyerahkan uang sebesar Rp15 juta, yang kemudian disusul dengan permintaan tambahan sebesar Rp40 juta. Dalam perjanjian tidak tertulis, terlapor menjanjikan pengembalian uang paling lambat 13 Mei 2025.

 

Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, uang tersebut tidak dikembalikan. Dalam komunikasi lanjutan, terlapor bahkan diduga menyampaikan pernyataan meyakinkan, di antaranya:

 

> “Paling lambat tanggal 13 Mei 2025 sudah dikembalikan semua beserta keuntunganmu, pasti kukasih, aku kan Kepala Desa, gak mungkin gak kukembalikan, tenanglah Tagwin.”

 

 

 

Pernyataan tersebut membuat pelapor percaya dan terus menunggu, hingga akhirnya merasa tertipu setelah terlapor tak kunjung mengembalikan uang dan terus berjanji tanpa realisasi.

 

Merasa dirugikan, pelapor resmi membuat laporan polisi dengan Nomor STPL/B/395/X/2025/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 24 Oktober 2025, setelah sebelumnya melayangkan dua kali somasi hukum pada 6 dan 16 Oktober 2025.

 

Kerugian yang Dialami Korban

 

Dalam pengaduan tertulis, kuasa hukum korban menyebut total kerugian yang dialami kliennya mencapai Rp80 juta, terdiri dari:

 

Kerugian Materil: Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

 

Kerugian Imateril: Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

 

 

Kerugian tersebut mencakup biaya pendidikan, transportasi bolak-balik Medan–Panyabungan–Kotanopan, serta waktu dan energi yang terbuang akibat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Kepala Desa tersebut.

 

Dugaan Pelanggaran Hukum

 

Dalam suratnya, Kantor Hukum Andi Candra Nasution menilai tindakan Kepala Desa tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

 

1. Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, dan e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — yang mewajibkan Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa secara jujur, adil, dan terbuka.

 

 

2. Pasal 29 huruf e dan f UU Desa — yang melarang Kepala Desa melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

 

 

3. Pasal 372 dan 378 KUHP — tentang penggelapan dan penipuan.

 

 

4. Pasal 30 ayat (1) huruf b PP Nomor 43 Tahun 2014 — yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melanggar larangan jabatan.

 

 

 

Permohonan ke Pemerintah Daerah

 

Melalui surat resmi tersebut, pihak kuasa hukum meminta Bupati Mandailing Natal untuk:

 

Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap perilaku Kepala Desa dimaksud.

 

Menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014.

 

Meneruskan laporan ke aparat penegak hukum agar proses pidana dapat ditangani secara transparan.

 

 

Pernyataan Kuasa Hukum

 

Dalam keterangannya, Andi Candra Nasution, S.H., M.H. menegaskan bahwa tindakan Kepala Desa tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai moralitas pemerintahan desa.

 

> “Kami menilai perbuatan ini telah mencoreng marwah aparatur desa dan merugikan masyarakat. Kami berharap Bupati Madina segera mengambil langkah tegas agar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa tidak runtuh,” tegas Andi Candra Nasution.

 

 

 

Kuasa hukum juga mengonfirmasi telah menyerahkan bukti-bukti pendukung berupa surat kuasa, somasi, kwitansi penerimaan uang, dan surat tanda penerimaan laporan (STPL) kepada Bupati dan Camat Kotanopan.

 

Kasus ini kini tengah menjadi perhatian publik, dan masyarakat berharap agar pihak Pemkab Mandailing Natal dan Polres Madina segera menindaklanjuti laporan hukum tersebut dengan tegas dan transparan.

(Magrifatulloh).

UPTD Puskesmas Gandrungmangu II Intensifkan Penanggulangan TBC dengan Skrining Massal di Desa Karanggintung

Cilacap,– UPTD Puskesmas Gandrungmangu II menggelar kegiatan skrining Tuberkulosis (TBC) massal di Balai Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya proaktif Active Case Finding (ACF) untuk menekan angka penyebaran TBC di wilayah dengan risiko tinggi.

Kegiatan ini meliputi serangkaian tindakan komprehensif:

– Puskesmas Keliling (Mobilisasi Pelayanan): Mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.
– Rontgen Paru-paru Portabel (X-Ray Portable): Memungkinkan deteksi dini TBC dengan teknologi yang mudah dijangkau.
– Pemeriksaan Kesehatan Umum: Identifikasi gejala TBC dan penyakit penyerta lainnya.
– Prioritas Pemeriksaan Kontak: Diutamakan bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TBC, khususnya yang tinggal serumah.

Kepala Desa Karanggintung, Turmono, yang diwakili oleh Sekretaris Desa Aris Yulianto, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan mengajak seluruh perangkat desa serta 100 warga Karanggintung untuk berpartisipasi aktif. “Kesehatan adalah aset berharga. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis,” ujarnya.

Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II, Aan Rahmat Purdianto, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam memutus rantai penularan TBC. “Kami berupaya menemukan kasus TBC sedini mungkin agar pengobatan dapat segera dimulai. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat adalah kunci keberhasilan penanggulangan TBC,” jelasnya.

Dr. Mohamad Farhan, dokter umum yang bertugas, menambahkan bahwa pengobatan TBC akan diberikan secara gratis bagi warga yang terdiagnosis positif. “Kami akan memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai standar yang berlaku. TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang benar dan dukungan yang berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC, pentingnya deteksi dini, dan kepatuhan terhadap pengobatan. UPTD Puskesmas Gandrungmangu II berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program-program inovatif dan kolaboratif.(Mugi ir)

Dalam semangat memperkuat peran lembaga bantuan hukum di tengah masyarakat, LBH Rajawali Mas melaksanakan Audiensi dan Konsultasi Registrasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 27 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam proses legalisasi dan pengakuan kelembagaan LBH Rajawali Mas sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Audiensi ini bertujuan untuk berkonsultasi dan memastikan kelengkapan administrasi registrasi lembaga, sekaligus mempererat sinergi antara LBH Rajawali Mas dan Kanwil Kemenkumham DIY sebagai mitra strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan tidak mampu.

Dalam pertemuan tersebut,Pembina LBH Rajawali Mas Krisna Triwanto, SH menjelaskan legal standing LBH Rajawali Mas dibawah Naungan Yayasan Perlindungan Konsumen Rajawali Mas, Dan Ketua LBH Kharis Amrullah, SH memaparkan visi dan arah kerja lembaga yang berfokus pada advokasi hak-hak konsumen, perlindungan hukum masyarakat kecil, serta pemberdayaan hukum berbasis komunitas.

Sementara itu, Bayu, selaku Pengawas Daerah Kanwil Kemenkumham DIY, memberikan arahan dan bimbingan teknis mengenai proses verifikasi, tata cara registrasi, serta langkah-langkah penguatan kapasitas kelembagaan LBH agar dapat berperan secara efektif dan akuntabel di lapangan.

Melalui kegiatan ini, LBH Rajawali Mas menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada keadilan sosial.

Audiensi ini juga menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil guna membangun ekosistem bantuan hukum yang inklusif, transparan, dan berkeadilan di Yogyakarta.

repoter : nita

Cirahab, Banyumas – Pemerintah Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa baru pada hari Senin, 27 Oktober 2025, di Aula Cirahab. Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Desa Cirahab.

Acara dimulai dengan pembacaan basmalah dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan doa yang dipimpin oleh Tasim Miftahhudin. Kepala Desa Cirahab, Subur Priyanto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada tiga perangkat desa terpilih, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cirahab. Ketiga perangkat desa yang dilantik adalah:

– Suprato, sebagai Kepala Dusun 1 (SK No. 141/45/Tahun 2025)

– Wartam, sebagai Kepala Dusun II (SK No. 141/44/Tahun 2025)

– Kusmiyati, sebagai Kepala Urusan Keuangan (SK No. 141/43/Tahun 2025)

Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk Forkopincam, kepala desa, anggota Posyandu Cirahab, Tim Penggerak PKK Cirahab, BPD, LKD se-Cirahab, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat Cirahab, bidan desa Cirahab, Karang Taruna Cirahab, RT/RW se-Cirahab, dan Satlinmas Cirahab. Saksi dalam acara ini adalah Tri Suryani, SH (Kepala Kasi Pemerintahan) dan Ali Sodikin Sukino (Kepala BPD Cirahab).

Dalam sambutannya, Kepala Desa Subur Priyanto menekankan pentingnya sinergi antara perangkat desa yang baru dilantik dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai kemajuan desa. Camat Lumbir, Wardoyo, S.IP, juga memberikan sambutan yang menginspirasi, mengajak seluruh perangkat desa untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Pernyataan Terlantik

Suprato, mewakili perangkat desa yang baru dilantik, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk bekerja keras demi kemajuan Desa Cirahab. “Kami siap mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, menjalin kerjasama yang erat dengan seluruh masyarakat, dan mewujudkan visi Desa Cirahab yang lebih baik,” ujarnya.

(Mugi ir)