Penulis: Redaksi

Jakarta – Platform hukum terbesar di Indonesia, Hukumonline kembali menggelar perhelatan bergengsi Top 100 Indonesian Law Firms 2025. Pada tahun 2025 ini, Mustika Raja Law Office kembali memperoleh penghargaan dari ajang bergensi ini, yang diserahkan pada acara malam penghargaan (awards night) di The Westin, Jakarta pada Jumat (20/6/2025).

Mustika Raja Law Office masuk ke dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2025 dan Midsize Full-Service Law Firms 2025. Ajang bergengsi bagi para praktisi dan penegak hukum ini diikuti oleh 240 kantor hukum yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia.

Adapun 4 juri dalam Top 100 Indonesian Law Firms 2025 yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dahliana Hasan; Founder & Director Etnomark Consulting Prof. Amalia E. Maulana; Presiden Indonesia Corporate Counsel Association (ICCA) Seradesy Sumardi; dan Ketua Umum Forum Hukum BUMN 2022–2025 Rizal Ariansyah.

Memasuki tahun kedelapan pelaksanaannya dan menjelang usia ke-25 tahun, ajang ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem hukum Indonesia yang lebih transparan, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Dari jumlah 240 kantor hukum yang mengikuti ajang ini menunjukkan peningkatan kesadaran dari kantor-kantor hukum di berbagai daerah akan pentingnya visibilitas, profesionalisme, dan benchmarking dalam industri hukum nasional.

Dalam keterangan persnya di sela kegiatan, Chief Media & Engagement Officer Hukumonline, Amrie Hakim, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang konsisten dan kredibel terhadap kantor-kantor hukum terdepan di Indonesia.

Lebih dari sekadar seremoni, kegiatan ini merupakan refleksi dari arah dan dinamika industri jasa hukum yang terus berkembang di tengah tantangan global dan lokal.

Dengan basis data yang kuat dan terus diperbarui, kata dia, Hukumonline mendukung masyarakat luas, regulator, hingga pelaku bisnis untuk memahami peta industri hukum nasional, serta menjadi acuan terpercaya dalam mengukur kapabilitas dan reputasi firma-firma hukum di Indonesia.

“Top 100 Indonesian Law Firms bukan sekadar pemeringkatan, melainkan cerminan arah perkembangan industri jasa hukum nasional. Ini adalah wujud penghargaan kepada para profesional hukum yang berdedikasi, yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tapi juga mendorong perubahan dan memberikan arah di tengah dinamika hukum yang semakin kompleks,” tegasnya.

Pada kesempatan malam penghargaan ini, Managing Partner Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan para klien dan kolega yang kembali mengantarkan Mustika Raja Law Office meraih penghargaan bergengsi ini.

“Tantangan dalam dunia hukum semakin hari semakin kompleks. Mustika Raja Law Office senantiasa berusaha untuk menunjukkan dan meningkatkan keunggulan layanan, inovasi, serta integritas. Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan para klien dan kolega yang selama ini berjalan bersama Mustika Raja Law Office,” terang Vincent.

Vincent berharap di tahun mendatang bisa kembali berpartisipasi dalam ajang ini dan kehadiran Mustika Raja Law Office makin dirasakan oleh masyarakat luas. “Kami beraharap di tahun mendatang bisa berpartisipasi kembali dalam ajang bergengsi ini. Semoga lewat jasa hukum yang Kami hadirkan, banyak pihak yang merasakan manfaatnya,” katanya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Soegiharto Santoso selaku founder & senior advisor di Mustika Raja Law Office mengaku bersyukur atas perolehan penghargaan bergengsi ini. Tentunya, menurut Hoky sapaan akrabnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dedikasi dan keunggulan Team Mustika Raja Law Office dalam dunia hukum.

“Semoga semangat dan prestasi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa melakukan pekerjaan profesi dengan sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil yang positif. Kami berterima kasih atas dedikasi seluruh Team, terutama Bro Vincent Suriadinata dan Bang Hotmaraja B. Nainggolan yang selalu berperan aktif. Saya juga memohon dukungan serta doa restu dari teman-teman agar mampu terus memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan profesi advokat di Indonesia,” tuturnya. (Red)

Ingin tahu bagaimana hadapi Dept Collector, dan tips belanja online yang aman ?

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen RAJAWALI MAS Yogyakarta menggelar acara Sosialisasi Undang – undang Perlindungan Konsumen NO 8 TH 1999, Hari Minggu 15 Juni 2025, di Bantaran Kali Code,
RT.84, RW.19, Karanganyar, Mergangsan, Yogyakarta.

Ketua Umum LPKSM RAJAWALI MAS, Krisna Triwanto, SH, menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaganya dan yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, dimaksudkan untuk mensosialisasikan Undang – Undang Perlindungan Konsumen NO.8 TH 1999 yang melindungi hak – hak konsumen dalam pembelian produk ataupun layanan jasa agar jangan sampai terugikan.

“Belakangan.ini marak terjadi pengaduan masyarakat yang mengalami kerugian karena berbagai modus penipuan belanja online, yang mengakibatkan kehilangan uang dan tidak mendapatkan barang yang dibeli secara online.” ungkap Krisna Triwanto menjelaskan mengapa menganggap perlu membekali masyasyarakat dengan mensosialisadikan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

” Banyak masyarakat yang mengadukan ke lembaganya dan minta perlindungan hukum, karena keterlambatan membayar angsuran kredit pada bankterkait lising kendaraan bermotor dan mengalami tekanan oleh Dept Collector dan tak jarang sampai mengambil secara paksa kendaraan yang selesai proses kreditnya. Kasus seperti itu sering mengakibatkan trauma dan beban psikologis para konsumen. Oleh karenanya kepada masyarakat perlu diberikan semacam penyuluhan hukum dan pemahaman akan Undang – Undang Perlindungan Konsumen agar masyarakat tahu bagaimana menghadapi Dept Collector dan memperoleh tips belanja online yang aman” tambahnya

Sosialisasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen NO.8 TH.1999 ini menghadirkan Narasumber : Anton Raharjo, STP, MSI Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perisdustrian dan Perdagangan DIY, Ketua DPD HAPI DIY, Denny Irawan, SH, MH. dan juga Ketum Lembaga Perlindungan Konsumen RAJAWALI MAS, Krisna Triwanto, SH.
Dialog interaksi dengan para Nara Sumber, dipandu oleh Maderator Nono Karsono.

“Rangkaian acara Sosialisasi Undang – Undang Perlindungan Konsumen NO.8 TH. 1999 ini telah dimulai sejak
Hari Sabtu pagi 15 Juni 2025 dengan menggelar lapak – lapak UMKM, senam, hiburan oleh Seniman Tungkak, layanan pengobatan , minum jamu gratis (Hayom), dan tari – tarian serta musik dari Ajenk Entertainment”, terang Ketua Panitia Anita Widyasari, SE.

Acara ini didukung oleh Forum Perjuangan Rakyat Nusantara (FKRN) Kesatria Garuda Nusantara, Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri, dan Jaga Kandang DI. Yogyakarta

repoter : suarno

Panyabungan, 13 Juni 2025 — Kondisi Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Mompang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Fasilitas yang dibangun dengan dana publik tersebut kini terbengkalai dan disebut-sebut “seperti rumah hantu” oleh anggota DPRD Madina.

Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, Aji pangestu selaku Sekjen Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru angkat bicara. Dia menilai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Madina tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Mengingat Mandailing Natal mempunyai sumber daya air yang sangat melimpah ruah tetapi madina masih membeli ikan dari luar kabupaten, Sumber daya alam yang melimpah ruang tersebut tidak dapat di kelola dengan baik dalam hal ini dinas perikanan Mandailing Natal.

“Kami kecewa melihat aset daerah yang seharusnya menjadi pusat produksi benih ikan justru dibiarkan terbengkalai. Ini bentuk kelalaian yang amat serius. Kami minta Bupati Madina segera mengevaluasi dan mencopot Kadis Perikanan,” tegas Aji dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6).

Sekjen IMA Madina pekanbaru menilai pengelolaan BBI Tanjung Mompang selama ini hanya untuk pencitraan belaka dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat nelayan secara nyata. Dia menilai proyek ini lebih banyak menguntungkan segelintir orang tanpa adanya keberlanjutan dan dampak nyata di lapangan ujar nya.

Semoga pak prabowo mengetahui hal ini , karena BBI juga termasuk nantinya penunjang program makan gizi gratis.

Sebelumnya, anggota DPRD Madina juga melayangkan kritik keras terhadap Dinas Perikanan. Ia menemukan menilai fasilitas BBI dalam kondisi rusak parah, dipenuhi rumput liar, dan tidak menunjukkan adanya aktivitas produksi sama sekali.

“Kondisi ini memalukan. Jangan hanya asal bapak senang, tapi rakyat tidak mendapatkan manfaat,” kata seorang anggota dewan.

Sekjen IMA Madina Pekanbaru beserta pengurus IMA Madina pekanbaru seluruhnya menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menyiapkan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pihak Pemkab Madina. Mereka juga meminta agar inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya turun tangan mengaudit pengelolaan anggaran di Dinas Perikanan yang kami nilai ada anggaran dinas perikanan ada yang di selewengkan.

(Magrifatulloh).

Mandailing Natal , kondisi Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Desa Tanjung Mompang , Kecamatan Panyabungan Utara , Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), Sumatra Utara memprihatinkan seperti rumah hantu .

Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat pembenihan ikan ini tampak terbengkalai , tanpa aktivitas pekerja , bangunan tak terawat dan kolam ikan yang ditelantarkan .

Fenomena ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Madina. Menanggapi hal ini , anggota DPRD Madina dari daerah pemilihan V yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Madina , Zainal arifin simbolon , angkat bicara .

Menurut zainal kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Madina yang menaungi BBI tersebut dinilai setengah hati dalam menjalankan tanggung jawab .

“Sudah berkali-kali janji politik digaungkan , bahwa tidak akan ada lagi Ikan Mas dari Luar daerah , terutama dari sumatra barat . Tapi nyatanya, hingga kini ikan mas dari luar terus berdatangan ” ujar Zainal kepada media , dengan nada kecewa .

Ia menyesalkan sikap para pemangku kebijakan yang terkesan abai terhadap kondisi BBI Tanjung Mompang .

Menurutnya , instansi terkait seolah tidak memiliki rasa tanggung jawab atas aset daerah yang penting bagi pengembangan sektor perikanan di Madina .

Zainal yang akrab disapa Bung Garuda , juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala – Kepala dinas di Kabupaten Madina. Ia berharap Bupati Madina berani melakukan perombakan di jajaran Organasi Perangkat Daerah (OPD) agar muncul pemikiran baru dan semangat kerja yang lebih baik .

“Kalau kita ingin Madina berubah dan menjadi lebih baik , maka sudah saatnya bupati mengganti para kepala OPD yang hanya bersikap Asal Bapak senang . Jangan biarkan pola fikir lama terus menghambat kemajuan daerah” pungkasnya

(Magrifatulloh).